Lokadata.ID

1 dari 6 keluarga Indonesia, gantungkan nafkah pada perempuan

Kepala rumah tangga perempuan
Kepala rumah tangga perempuan Lokadata / Lokadata

Perempuan hanya beredar di seputar dapur, sumur, atau kasur? Tunggu dulu. Sudah lama perempuan tak cuma berkubang dalam tugas-tugas domestik. Data terbaru bahkan menunjukkan, satu dari enam keluarga Indonesia kini menggantungkan hidupnya kepada perempuan sebagai pencari nafkah utama (breadwinner).

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2020, terdapat 11,44 juta perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Dengan kata lain, 15,7 persen rumah tangga Indonesia --yang pada 2020, jumlahnya 72,8 juta-- dipimpin oleh perempuan.

Kepala rumah tangga, dalam definisi BPS, merujuk pada orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anggota rumah tangga, sehari-hari.

Jika dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya, tampak bahwa jumlah rumah tangga yang nafkah hidupnya bergantung pada perempuan, cenderung makin meningkat. Lima tahun lalu, rumah tangga yang dipimpin perempuan tercatat hanya 10,18 juta, atau 89 persen dari posisi 2020.

Jika dirinci, sebagian besar (delapan dari sepuluh) perempuan yang menjadi kepala rumah tangga adalah mereka yang berstatus janda, baik karena cerai hidup maupun lantaran suami meninggal.

Namun, penting pula dicatat, data yang sama juga menunjukkan, terdapat 1,1 juta rumah tangga yang sumber nafkahnya dicukupi oleh para istri, meski perempuan tersebut masih bersuami.

Data juga mengungkap, jumlah perempuan lajang (belum pernah menikah) yang berperan sebagai nahkoda keluarga, juga semakin banyak. Pada 2016, jumlah kelompok ini hanya 715.000, dan kemudian meningkat 22 persen hingga mencapai 869.000 orang, empat tahun kemudian.

Keluwesan jam kerja, keragaman pekerjaan

Mengapa perempuan makin menjadi tumpuan hidup keluarga? Banyak hal yang bisa menjadi pendorong. Salah satunya, jumlah perempuan terdidik kian banyak. Tingginya tingkat pendidikan memberi banyak pilihan pekerjaan bagi perempuan. Jenis pekerjaan yang dulu didominasi lelaki, kini juga terbuka bagi perempuan.

Selain itu, pasar tenaga kerja agaknya juga makin beragam. Permintaan tenaga kerja bukan hanya datang dari sektor primer (tambang, kehutanan, perkebunan) atau pabrik pengolahan (semen, baja, otomotif).

Seiring dengan peningkatan perekonomian, industri jasa (keuangan, hospitality, hiburan, kesehatan, atau pendidikan), juga tumbuh cepat dalam beberapa dekade terakhir.

Sebagian dari pekerjaan di sektor jasa ini, lebih cocok, atau sedikitnya lebih "membuka ruang", bagi perempuan. Misalnya, perawat, day care, kapster salon, sales, petugas contact center, costumer services, mungkin juga host acara televisi, teller, guru, pramusaji, dan banyak lagi yang lain.

Di luar itu, partisipasi perempuan di sektor formal didorong oleh fleksibilitas jam kerja yang belakangan ini tumbuh subur. Orang "kantoran" kini tidak lagi hanya bisa bekerja nine to five, tapi terbuka kemungkinan untuk kerja paruh waktu, bekerja pada jam kerja yang tak lazim. atau bekerja berdasarkan project basis.

Dengan berbagai keluwesan itu, perempuan yang ingin menggabungkan tugas-tugas kantor dengan keluarga, lebih punya kesempatan. Para perempuan terbukti jauh lebih mudah beradaptasi dengan cara kerja baru yang lebih luwes, ketimbang lelaki.

Paling rentan, tapi tak terdata

Celakanya, jenis pekerjaan yang didominasi perempuan kini lebih banyak terdampak oleh pandemi. Hampir semua jasa yang berkaitan dengan personal services (salon, dunia hiburan, perawatan kebugaran, wisata, dan lain lain) kehilangan banyak pelanggan akibat pembatasan sosial dan physical distancing.

Ini menjadi pukulan berat bagi keluarga dengan perempuan sebagai sumber nafkah. Mereka menjadi kelompok paling rentan. Apalagi, menurut Susenas 2020, sebagian besar (82 persen) perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga ini berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Rinciannya, 38 persen berasal dari kelas pengeluaran paling bawah, yaitu di bawah Rp2 juta per bulan, dan 44 persen lagi berasal dari kelas pengeluaran Rp2 juta sampai Rp5 juta per bulan.

Dengan posisi seperti itu, keluarga dengan sumber nafkah dari perempuan harusnya mendapat prioritas pertama dalam program bantuan sosial pemerintah di masa pandemi.

Sayangnya, banyak di antara mereka yang tak terdata. Sistem pendataan berbasis rumah tangga yang dilakukan selama ini, berpeluang tak menjaring adanya "keluarga di dalam rumah tangga" - sekaligus luput mendata adanya kepala keluarga perempuan.

Survei Sistem Pemantauan Kesejahteraan Berbasis Komunitas (SPKBK) yang dilakukan Pekka, sebuah lembaga pemberdayaan perempuan, misalnya menemukan: satu dari empat keluarga (25 persen) di 111 desa pada 17 provinsi, dipimpin oleh perempuan.

Padahal, survei resmi di wilayah yang sama mendapatkaan angka yang lebih rendah. Pendataan Program Perlindungan Sosial, misalnya, menemukan angka 13,5 persen, dan survei BPS juga hanya 14,3 persen.