Lokadata.ID

10 wilayah dengan kenaikan kepemilikan rumah tertinggi

Kab./Kota dengan selisih kenaikan kepemilikan rumah tertinggi.
Kab./Kota dengan selisih kenaikan kepemilikan rumah tertinggi. Lokadata / Lokadata

Rumah atau papan merupakan salah satu dari tiga kebutuhan dasar manusia, selain sandang dan pangan. Namun, saat ini masih banyak rumah tangga Indonesia yang belum memiliki rumah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, ada kesenjangan kepemilikan rumah (backlog) sebesar 11,46 juta pada 2015.

Walau pemerintah sudah membuat program sejuta rumah per tahun, jumlah backlog masih terus bertambah karena jumlah penduduk dan rumah tangga juga terus meningkat. Namun, paling tidak ada 10 kabupaten/kota yang mampu mengurangi kesenjangan tersebut.

Kami menelisik data kepemilikan rumah dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik. Hasilnya, banyak kabupaten/kota yang sudah mampu mengurangi backlog dan yang kami tampilkan dalam grafik di tulisan ini adalah 10 kabupaten/kota yang tercepat mengurangi kesenjangan kepemilikan rumah.

Yang paling cepat adalah Kabupaten Nunukan, di Kalimantan Utara. Pada 2016, baru 70,8 persen rumah tangga memiliki rumah sendiri. Tahun 2020, persentase kepemilikan rumah di wilayah yang berbatasan dengan Malaysia ini naik hingga 80,7 persen. Backlog juga turun dari 12.289 unit menjadi 10.278 unit.

Tren serupa juga terjadi di Kabupaten Asmat, Papua. Dari 66,7 persen masyarakat yang memiliki hunian pada 2016, naik menjadi 76,5 persen pada 2020. Namun, angka tersebut masih di bawah rata-rata kepemilikan rumah di Papua yang sudah mencapai 81,69 persen pada 2015.

Pesatnya pertumbuhan kepemilikan rumah di wilayah-wilayah ini terjadi karena banyak faktor. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang mendukung. Kementerian PUPR terus membangun jalan dan jembatan di Asmat. Tahun 2021 saja, akan dibangun jalan sepanjang 16,06 kilometer, dan jembatan sepanjang 330 meter di tujuh distrik.

Meskipun di 10 daerah ini backlog lebih terkejar, masih banyak wilayah lain yang punya backlog ekstra besar. Jangan kaget jika Jakarta merupakan provinsi dengan angka backlog tertinggi, yakni 48,91 persen atau setara dengan 1,28 juta rumah pada 2015. Kementerian PUPR menggunakan tahun dasar 2015 untuk menghitung backlog.

Jangan heran juga kalau dilihat di level kabupaten/kota, kesenjangan yang tinggi justru terjadi di kota-kota besar. Sebut saja, misalnya, Jakarta Selatan, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, Kota Surabaya, Kota Cirebon, dan Kota Magelang. Banyak penduduk kota tinggal di kawasan kumuh atau tidak layak huni di kota-kota besar.

Seperti dijelaskan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), idealnya satu keluarga menghuni satu rumah. Sementara, dari 11,46 juta backlog perumahan, 7,6 juta di antaranya adalah mereka yang memang tidak memiliki rumah sendiri. Yang lain, sekitar 2,3 juta rumah tidak layak huni.

Pemerintah sejak 2015 mencanangkan pembangunan sejuta rumah per tahun untuk menutup backlog. Data PPDPP menunjukkan, pada 2015 tingkat kepemilikan rumah sendiri sudah naik menjadi 82,63 persen. Pada 2010, tingkat kepemilikan rumah tersebut masih 78 persen.

Angka backlog juga sudah jauh menurun. Pada 2010, angka backlog masih 13,49 juta unit, tapi pada 2015 sudah tinggal 11.459.879. Kesenjangan inilah yang hendak dikejar melalui program sejuta rumah. Sejak dicanangkan pada 2015, pemerintah sudah membangun 6,08 juta rumah.

Masalahnya, jumlah rumah tangga juga terus bertambah. Kecuali terjadi keajaiban, backlog rumah akan terus terjadi, meskipun angkanya akan mengecil. Karena itu, pemerintah juga mengharapkan swasta ikut berpartisipasi membangun rumah untuk menekan jumlah backlog.