Lokadata.ID

100 Hari KPK-baru, sepi OTT di tengah pandemi Covid-19

Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020) soal laporan kepada Dewan Pengawas KPK terkait pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri.
Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020) soal laporan kepada Dewan Pengawas KPK terkait pengembalian penyidik Kompol Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri. Sigid Kurniawan / ANTARA FOTO

Pandemi Covid-19 akhirnya mampir juga ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta. Virus korona jenis baru ini memaksa KPK menerapkan standar baru dalam pemeriksaan saksi atau tersangka. “Antara pemeriksa dan saksi atau tersangka, akan dipisah,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Guffron, di Jakarta, Senin (23/3/2020).

KPK menyiapkan dinding kaca transparan yang memisahkan tim penyidik dengan saksi atau tersangka untuk meminimalkan kontak fisik, seperti disarankan badan kesehatan dunia WHO. Agar suara tak teredam kaca pemisah, KPK menyiapkan pengeras suara.

Standar baru juga menetapkan waktu pemeriksaan tidak bisa lama. Lazimnya, pemeriksaan di KPK berlangsung berjam-jam, bahkan ada yang seharian.

Menuruti anjuran pemerintah, KPK juga menerapkan kerja dari rumah (work from home). Di tingkat kedeputian, hanya deputi penindakan yang tetap ngantor.

Deputi penindakan merupakan nyawa lembaga ini sejak berdiri, tapi seperti dibiarkan kosong sejak ditinggal Firli Bahuri pada Juni 2019, dan sampai sekarang masih diisi seorang pelaksana tugas. Proses pemilihan pejabat baru sedang berjalan saat ini.

Sejak Firli dan pimpinan lain resmi menjadi komisioner KPK, lembaga ad-hoc yang memasuki usia 18 tahun itu dikritik banyak pihak, salah satunya lantaran tak pernah lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"Kami sangat memahami kritik para aktivis antikorupsi yang menanti OTT dan hasil perburuan para DPO. Sejumlah survei yang menilai kepercayaan pada KPK menurun akan kita jadikan pertimbangan dan masukan untuk perbaikan," kata Firli, di Jakarta, Sabtu (21/3/2020).

Memasuki 100 hari usianya, KPK-baru era Firli dinilai belum pernah melakukan OTT. Memang ada penangkapan Bupati Sidoarjo, pada 7 Januari 2020, tapi itu merupakan sisa kasus dari pimpinan KPK sebelumnya. OTT kedua dalam kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), sehari setelah itu, juga disebut sebagai prestasi pimpinan KPK lama.

"KPK sedang memperkuat pencegahan sesuai amanat UU KPK. Pencegahan dipandang lebih konstruktif, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat," kata Firli.

Salah satu realisasi bahwa KPK tak mengurangi penindakan adalah dengan membentuk tim khusus untuk mendalami indikasi pencucian uang dari hasil korupsi. Penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi prioritas KPK periode 2019-2023.

Tahun ini fokus KPK, seperti dikutip Surat Edaran tentang Arah Kebijakan Umum KPK 2020, adalah memaksimalkan pengembalian kerugian negara melalui pemulihan aset dan peningkatan Indeks Persepsi Korupsi melalui dua indikator, World Justice Project dan PERC Asia Risk Guide.

KPK juga berjanji banyak menangani perkara dengan kerugian keuangan negara yang besar melalui mekanisme case building dan penyelesaian tunggakan perkara. Guna mendukung penindakan, KPK terus melakukan pengelolaan aset, benda sitaan, dan barang rampasan negara.

“KPK memahami harapan publik yang sangat tinggi agar KPK secara serius melakukan upaya pemberantasan korupsi,” kata Firli, dalam acara Penandatanganan Kontrak Kinerja Organisasi di Gedung KPK, 5 Maret 2020.

Sederet kisah 15 Tahun OTT

Sejak berdiri hingga sebelum era Firli, kinerja penindakan KPK telah menyelidiki 1.250 kasus dan 1.007 penyidikan. Dari jumlah itu, 678 kasus telah berkeputusan tetap (inkrah), sebanyak 1.125 koruptor (136 orang di antaranya kepala daerah) telah dipenjarakan.

Sejak terbit Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana korporasi, tahun 2016, KPK juga mulai menjerat korporasi. Hingga saat ini KPK telah menetapkan enam korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Selama empat tahun terakhir, KPK menghabiskan anggaran Rp3,6 triliun. Selama masa itu KPK menyelamatkan Rp 65,7 triliun uang negara, yang terdiri Rp1,74 triliun dari upaya penindakan sebesar Rp 1,74 triliun, Rp64 triliun pencegahan, dan Rp159 miliar dari penetapan gratifikasi yang menjadi milik negara.

Sementara itu, melalui koordinasi dan supervisi, KPK menyelamatkan Rp29 triliun, dan dari penelitian dan pengembangan, menyelamatkan potensi kerugian negara Rp34,8 triliun

OTT pertama terjadi ketika KPK jilid ke-1 membekuk Mulyana W Kusumah (anggota KPU) dan Khairiansyah Salman (auditor sekaligus Tim Pemeriksaan Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan/BPK), pada 8 April 2005. Mereka ditangkap dalam kasus Pengadaan Kotak Suara Pemilu 2004.

Sejak itu hingga OTT Wali Kota Medan Dzulmi Eldin pada Oktober 2019, KPK melakukan 128 OTT, 87 OTT di antaranya dilakukan oleh KPK periode 2015-2019.

Pada 2018, KPK melakukan OTT terbanyak sepanjang sejarah, yaitu sebanyak 28 OTT, dengan kasus terbanyak penyuapan.

Dari jumlah OTT tersebut, didapati bukti uang dalam jumlah yang sangat beragam, mulai dari Rp20 juta pada kasus PT Krakatau Steel hingga, yang terbesar, Rp8 miliar pada kasus anggota DPR Bowo Sidik.

Dari OTT tersebut, terdapat 444 orang tersangka kasus korupsi yang sudah diproses. Seluruh OTT dilakukan dengan landasan hukum UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Dengan UU baru KPK, OTT agaknya bakal menjadi barang langka, karena penyadapan dan penggeledahan harus mendapatkan izin Dewan Pengawas, badan baru di lembaga itu. Selain itu, dalam tahap seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, lima pimpinan KPK yang akhirnya dipilih, semuanya mengkritik OTT.

Nurul Ghufron, misalnya, mengatakan keberhasilan pemberantasan korupsi bukan diukur dari seberapa banyak koruptor ditangkap KPK; Firli mengatakan KPK tidak boleh mengedepankan OTT dalam pemberantasan korupsi tapi harus membangun kasus dengan mengusut korupsi dengan kerugian negara.

Sementara itu, Alexander Marwata mengatakan sebenarnya tidak bahagia dengan OTT yang selama ini dilakukan KPK; Lili Pintauli Siregar mengkritik pelaksanaan OTT yang membengkakkan anggaran KPK tapi nilai yang dirampas sangat kecil; dan Nawawi Pomolango yang, sebagai hakim yang menangani perkara KPK, mempertanyakan apakah OTT KPK benar-benar OTT atau jebakan.

Selamat tinggal OTT?

Sejak 2003 hingga kini KPK menangani 1.064 perkara korupsi. Dari jumlah itu hanya 123 perkara, atau sekitar 10 persen, yang bermula dari OTT.

Bagian terbesar perkara di KPK bermula dari penyelidikan (case building). Salah satunya, kasus dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES), anak perusahaan PT Pertamina (Persero), yang menjerat mantan Managing Director PES dan mantan Direktur Utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) Bambang Irianto.

“OTT itu punya magis. Kasus Petral itu pekerjaan luar biasa sulit, tapi pembicaraannya tidak sedahsyat OTT,” kata Wakil Ketua KPK 2015-2019, Laode M Syarif, dalam diskusi 'Pelemahan KPK 4.0' di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Sementara itu dari 119 orang kepala daerah yang diproses KPK, hanya 47 orang atau 39 persen dari kegiatan tangkap tangan. ”Tidak sepenuhnya benar seluruh kepala daerah diproses melalui OTT," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, September 2019. Sebagian besar, 60,4 persen justru merupakan hasil penyelidikan.

Namun KPK jilid ke-5 ini terkesan hendak meninggalkan OTT. Ketua KPK menganggap konsep OTT bersifat individual dan hanya menang populer. "KPK tak boleh kerja sendiri. OTT itu sendiri. Setelah lakukan eksekusi, baru koordinasi menghubungi Kapolda, kejaksaan," kata Firli, dalam program Opsi 2 Sisi di Metro TV, yang ditayangakan Senin (9/12/2020).

Banyaknya OTT juga tidak signifikan dalam pengembalian aset. Pada 2018 saat OTT paling banyak dilakukan, aset yang diselamatkan tidak besar. "Kalau OTT dampaknya cuma tertangkap. Kalau sistem tidak diperbaiki, tetap ada (korupsi) karena sistem tetap terbuka," kata Firli.

Pimpinan KPK mencoba lebih memfokuskan pada upaya pencegahan. Berdasarkan data laporan akhir tahun KPK, upaya pencegahan terbukti lebih efektif dalam penyelamatan aset dan potensi kerugian negara ketimbang penindakan.

"Dengan pencegahan, kurang lebih di tahun ini terselamatkan Rp61 triliun sedangkan hasil penindakan sekitar Rp1 triliun. Jauh berbeda," kata Pelaksana Tugas Juru bicara KPK, Ali Fikri.

Boleh jadi, OTT hanya akan jadi kenangan, atau mungkin sekadar tontonan insidental. Apalagi, OTT terakhir dalam kasus suap Komisioner KPU, meninggalkan jejak tak enak: Harun Masiku, salah satu tersangka penting, raib. Sampai sekarang.