Lokadata.ID

16 juta rumah-tangga tanpa rumah, menanti subsidi pemerintah

Suasana pembangunan rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019).
Suasana pembangunan rumah subsidi di Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/11/2019). Yulius Satria Wijaya / ANTARA FOTO

Hingga Maret 2020, terdapat 16,4 juta rumah tangga di Indonesia yang belum bisa tinggal di rumah sendiri. Boleh jadi, ini merupakan akibat dari laju pertumbuhan pendapatan yang lebih lambat dari pertumbuhan harga rumah tinggal.

Dari 16,4 juta rumah tangga yang belum punya rumah, 47,4 persen di antaranya berada pada kelompok desil 1-4, yaitu 40 persen rumah tangga dengan tingkat pengeluaran (spending) paling rendah. Jumlahnya pada Maret 2020 mencapai 7,8 juta rumah tangga, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 7,3 juta rumah tangga.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, masyarakat yang masuk dalam kelompok 40 persen pengeluaran terendah itu, rata-rata belanja per bulannya mencapai Rp373.080 - Rp730.320. Indikator pengeluaran ini digunakan untuk melihat perkembangan pendapatan masyarakat.

Rumah tangga yang tinggal di rumah-bukan-milik-sendiri
Rumah tangga yang tinggal di rumah-bukan-milik-sendiri Fadhlan Aulia / Lokadata.id

Jika kenaikan pendapatan dan pengeluaran per kapita pada 17 kota yang masuk dalam wilayah survei indeks harga properti Bank Indonesia diperbandingkan, warga di Samarinda boleh jadi paling memprihatinkan. Kenaikan pengeluaran di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini, tercatat jauh lebih kencang ketimbang pertumbuhan pendapatan.

Selain Samarinda, kota dengan selisih pertumbuhan pengeluaran dan pendapatan paling besar adalah Denpasar dan Pekanbaru.

Di Denpasar, rata-rata kenaikan pengeluaran masyarakat tumbuh 7,9 persen dalam dua tahun terakhir (2019-2020), sedangkan pendapatannya justru minus 3,5 persen. Artinya, ada selisih 11,4 persen.

Dari 17 kota tersebut, hanya warga Makassar, Yogyakarta dan Surabaya yang rata-rata pendapatannya tumbuh lebih besar dari pengeluaran.

Warga Makassar boleh jadi termasuk kelompok masyarakat yang masih memiliki ruang untuk belanja properti rumah tinggal, mengingat selisih antara rata-rata kenaikan pendapatan dan pengeluarannya positif.

Dalam daftar ini, wilayah yang disebut dengan Jabodebek-Banten atau Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Banten dihilangkan agar dapat dibandingkan dengan indikator lain.

Jumlah kebutuhan rumah di sejumlah kota
Jumlah kebutuhan rumah di sejumlah kota Fadhlan Aulia / Lokadata.id

Untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah, pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi hingga triliunan rupiah. Setiap tahun, jumlah subsidi ini terus meningkat naik.

Pada 2020, total anggaran belanja pemerintah untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah mencapai Rp13,8 triliun. Ada penambahan Rp1,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Pada 2020 misalnya, besarannya mencapai 81,8 persen atau Rp11,2 triliun dari total anggaran. Sisanya diberikan dalam bentuk subsidi bunga kredit pemilikan rumah.

Pada tahun lalu, mayoritas dana FLPP, yaitu sekitar Rp2,7 triliun atau 23,9 persen dari total anggaran, mengalir ke Jawa Barat. Porsi terbesar kedua masuk ke wilayah Sulawesi Selatan yang mencapai Rp746,9 miliar, atau setara dengan 6,7 persen dari keseluruhan anggaran.

Setelah itu diikuti oleh Sumatera Utara, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah dan Riau. Jika dilihat berdasarkan pulau dari 10 provinsi penerima penyaluran FLPP terbesar, maka Pulau Jawa menyerap 40,6 persen dengan nominal Rp4,6 triliun.

Persoalannya, Jawa Barat bukanlah provinsi dengan backlog perumahan terbesar, melainkan Jawa Timur dan Jawa Tengah (data hingga Maret 2020). Ironinya, Jawa Tengah ada di urutan sembilan dalam daftar 10 provinsi penyerap dana FLPP terbesar, sementara Jawa Timur ada di urutan empat.

Provinsi Bali termasuk paling tragis. Dalam daftar jumlah rumah tangga yang belum punya rumah sendiri, posisinya berada di urutan 11. Terdapat 336.000 rumah tangga di provinsi tersebut yang belum punya rumah.

Namun untuk penyaluran anggaran FLPP, posisi Bali berada di urutan 29 dari 34 provinsi yang menyerap anggaran pemerintah itu. Pada 2020, nilainya sebesar Rp69,4 miliar.

Model penyaluran anggaran subsidi pemilikan rumah yang meleset dari skala prioritas itu berpotensi meningkatkan jumlah backlog pada tahun-tahun berikutnya. Pekerjaan rumah besar bagi pemerintah ini, tentu saja bisa menjadi peluang bagi dunia usaha.

Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan bagian dari Lokadata Report tentang industri perumahan, yang terdiri dari:
1. Ketika harga rumah makin tak terjamah
2. Rekor kontribusi properti pada perekonomian
3. 16 juta rumah-tangga tanpa rumah menanti subsidi pemerintah