Lokadata.ID

2020 Kekerasan pada anak tak menurun

Sejumlah anak dari Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Kota Solo mengusung poster anti kekerasan terhadap anak saat aksi pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (17/11/2019).
Sejumlah anak dari Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI) Kota Solo mengusung poster anti kekerasan terhadap anak saat aksi pada kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (17/11/2019). Maulana Surya / Antara Foto

Memasuki 2020, kasus kekerasan pada anak di Indonesia tak menurun. Seiring ragam isu kekerasan pada anak yang mencuat di media, Presiden Joko “Jokowi” Widodo angkat bicara soal kasus kekerasan pada anak yang didominasi kekerasan seksual.

“Dari beberapa jenis kekerasan yang dilaporkan, ternyata kekerasan seksual menempati posisi teratas diikuti kekerasan psikis mau pun fisik,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas ‘Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak’ di Istana Merdeka, seperti tertulis pada setneg.go.id, Kamis (9/1).

Mengacu pada data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, angka kekerasan terhadap anak naik signifikan pada 2016. Itu pun baru mengacu pada sebagian kecil kasus yang berhasil dilaporkan dan ditangani pihak berwenang.

“Kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan pada 2015 tercatat 1.975 dan meningkat menjadi 6.820 di 2016,” ucap Jokowi.

Dari angka tersebut, sebanyak 88,24 persen anak perempuan dan 70,68 persen anak laki-laki di Indonesia berusia 13 – 17 tahun mengalami kekerasan fisik. Sementara untuk kategori kekerasan emosional, 96,22 persen anak perempuan dan 86,65 persen anak laki-laki di Indonesia pernah mengalami.

Laporan “Global Report 2017: Ending Violence in Childhood” mencatat 73,7 persen anak Indonesia berusia 1 – 14 tahun mengalami kekerasan fisik dan agresi psikologis di rumah sebagai upaya pendisiplinan (violent discipline).

Sementara itu menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak.

Dengan kondisi tersebut, Presiden Jokowi di hadapan jajarannya menekankan tiga langkah prioritas untuk pangkas angka kekerasan pada anak di Indonesia. Pertama, upyaya preventif melibatkan keluarga, sekolah dan masyarakat. Mengingat, masyarakat pun wajib berpartisipasi mencegah kekerasan pada anak.

“Aksi pencegahan dilakukan dengan berbagai model kampanye, model-model sosialisasi dan edukasi publik yang bukan hanya menarik, tapi memunculkan kepedulian sosial pada persoalan kekerasan pada anak,” ujarnya, melansir CNNIndonesia.com, Kamis, (9/1).

Kedua, optimalisasi sistem pelaporan dan layanan pengaduan soal kasus kekerasan terhadap anak. Jokowi menekankan, seluruh masyarakat harus tahu ke mana bisa melapor. Sistem harus diketahui umum, mudah diakses, dan cepat tanggap. Ia meminta dibuatkan nomor layanan pengaduan.

“Korban, keluarga, atau masyarakat harus tahu ke mana harus melapor. Nomor layanannya berapa yang jelas dan mudah diketahui. Tentu saja dengan akses pelaporan yang mudah serta yang paling penting adalah mendapatkan respons yang secepat-cepatnya,” imbuhnya.

Ketiga, Jokowi meminta adanya reformasi besar-besaran pada manajemen penanganan kasus kekerasan pada anak. Menurutnya, komponen manajemen harus terintegrasi dan komprehensif guna memaksimalkan pelayanan rehabilitasi untuk korban.

“Bila perlu one stop services mulai dari layanan pengaduan, pendampingan, dan mendapatkan layanan kesehatan,” imbuhnya.

Terakhir, dilansir Kompas.com, Jokowi menyinggung langkah represif untuk pangkas kekerasan pada anak di Indonesia. Tak lain, mengandalkan tindak tegas hukum terutama untuk kekerasan seksual.

“Proses penegakan hukum yang memberikan efek jera terutama terkait kasus pedofilia dan kekerasan sekual pada anak dan juga layanan pendampingan hukum sangat penting sekali diberikan,” pungkas Jokowi.

Masih memburuk

Tak kunjung membaik di awal 2020, sejumlah kasus kekerasan seksual pada anak masih mencuat. Di antaranya, kasus pelecehan seksual pada 12 siswi SD di Kecamatan Seyegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) oleh guru (48). Kasus tersebut diungkap polisi pada Januari 2020, namun sudah terjadi sejak Agustus 2019.

Sebelumnya, dilansir Suara.com, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memaparkan pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki.

“Pengaduan yang kami terima sebenarnya terjadi penurunan. Namun level kekerasannya justru sangat meningkat. Dan yang agak mengerikan adalah kekerasan seksual karena terjadi peningkatan,” jelas Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti dalam Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, Senin (9/12).

Dari 17 kasus tercatat tersebut, 88 persennya dilakukan guru dan 22 persen dilakukan kepala sekolah. 64,7 persen atau setara 11 kasus terjadi di SD, 23,53 persen atau 4 kasus di SMP, dan 11,77 persen atau 2 kasus di SMA. Kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan anak-anak belum mengerti aktivitas seksual sehingga tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual.

Menanggapi instruksi Jokowi terkait reformasi sistem pelaporan kasus kekerasan pada anak, Retno menjelaskan, masyarakat bisa menggunakan aplikasi LAPOR untuk melaporkan kasus kekerasan. Walau memang, aplikasi tersebut tidak hanya melayani pelaporan kasus kekerasan pada anak, melainkan pula bidang layanan publik lainnya.

“Layanan pengaduan kekerasan terhadap anak selama ini di buka beberapa instansi dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di daerah layanan pengaduan maupun rehabilitasi di lalu kan oleh P2TP2A atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) setempat,” jelas Retno saat dihubungi Lokadata, Jumat (10/1).

Ia menambahkan, di ranah nasional, penanganan kasus kekerasan pada anak tidak hanya dari pengaduan langsung, melainkan pula melalui KPAI mengandalkan pengaduan daring.

Berdasarkan pemantauan Lokadata.ID, untuk melapor via aplikasi LAPOR, pengguna harus membuat akun terlebih dahulu, menuliskan kasus yang dilaporkan, kemudian menyertakan lokasi dan foto bukti.