Lokadata.ID

2,3 Persen penduduk Indonesia tidak tercatat

Penduduk Indonesia Tanpa NIK
Penduduk Indonesia Tanpa NIK Lokadata / Lokadata

Sekitar 2 persen penduduk Indonesia hidup tanpa Nomor Identitas Penduduk (NIK). Padahal, NIK adalah syarat krusial untuk mendapatkan sejumlah pelayanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2006 disebutkan bahwa NIK dibutuhkan dalam setiap dokumen Kependudukan. NIK jadi dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lain.

NIK berlaku dan melekat selamanya pada setiap penduduk, sejak lahir bahkan hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, NIK menjadi Nomor Identitas Tunggal (Single Identity Number/SIN) sebagai kunci akses setiap penduduk--anak, dewasa, orang tua--untuk mendapatkan berbagai layanan publik.

Terlebih, bagi penduduk berusia di atas 17 tahun yang sudah wajib memiliki identitas diri. Kelak itu dibutuhkan untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipakai untuk berbagai keperluan administrasi. Mulai dari mengurus pernikahan, ketenagakerjaan untuk meminimalkan pekerjaan ilegal, pendaftaran kuliah maupun beasiswa ke luar negeri, dan lain-lain.

Bagaimanapun, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 mencatat, masih ada 2,3 persen penduduk Indonesia berusia lebih dari 17 tahun tidak memiliki NIK.

Lokadata menelusuri 10 Kabupaten/Kota tertinggi di Jawa Bali dan Luar Jawa Bali yang tidak memiliki NIK. Hasilnya, Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, dua wilayah di Pulau Madura, Jawa Timur ini memiliki persentase penduduk tanpa NIK tertinggi. Masing-masing 8 persen dan 5 persen.

Namun, dilihat dari jumlahnya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebanyak 109.741 jiwa dari 2,708,939 penduduk yang berusia lebih dari 17 tahun. Disusul oleh Kabupaten Tangerang 86,603 dari 2,661,759 penduduk.

Bergeser ke wilayah luar Jawa Bali. Jika Jawa Bali yang tidak mempunyai NIK di kisaran angka 3 sampai 8 persen, berbeda halnya di luar Jawa Bali. Misalnya saja, Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. Dari 123 ribu penduduk di atas 17 tahun, 92 persen atau 114 ribu jiwa tidak beridentitas.

Dari 10 Kabupaten/Kota di luar Jawa Bali, Provinsi Papua menyumbang 4 wilayah selain Yahukimo yaitu Paniai (66%), Mimika (19%), dan Nabire (13%). Kemudian ada juga Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari 286.468 penduduk, 16 persen atau 45.032 penduduk tidak memiliki NIK.

Hak dan kewajiban penduduk mengenai pencatatan kependudukan juga diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2003. Dalam beleid tersebut dijelaskan, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Namun, perlu digaris bawahi setiap penduduk juga wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.