Lokadata.ID
Achmad Yurianto: Kita gak akan kayak kota zombi
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona atau COVID-19 Achmad Yurianto saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Ahad pagi (8/3/2020). Wisnu Agung/Lokadata.id

Achmad Yurianto: Kita gak akan kayak kota zombi

Ia mengatakan Indonesia belum perlu menutup sekolah, melarang acara yang mengundang massa banyak dan menghalangi orang menggunakan transportasi umum.

Achmad Yurianto mungkin satu-satunya orang yang didengar publik saat ini. Tugasnya krusial: mengomunikasikan perkembangan penanganan virus Corona atau COVID-19, serta kebijakan pemerintah—kepada awak media.

Ya. Sejak Corona merebak, sosok Yuri, sapaan akrabnya, memang mencuri perhatian. Ia merupakan figur penting di balik pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Tiongkok. Yuri juga yang mengoordinasikan karantina para WNI tersebut—sebelum jadi juru bicara pemerintah saat ini.

Dan, tidak banyak orang tahu. Yang membuka pintu pesawat pengevakuasi WNI tersebut adalah Yuri. Ketika itu ia memakai setelan alat pelindung diri (APD) serba putih.

“Saya ingin menunjukkan, jika sudah pakai alat pelindung lengkap, ya akan aman saat membuka pintu pesawat itu,” ujar Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI ini saat wawancara dengan Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung di kantor Kementerian Kesehatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Ahad pagi (8/3/2020).

Sebenarnya, Yuri memiliki hubungan cinta dan benci dengan virus atawa penyakit. Semasa dinas di TNI-AD, Yuri berkali-kali terkena malaria, baik ketika menjalani misi sebagai dokter militer di Timor Leste ataupun di Papua. Kemudian ia juga pernah memimpin Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes yang antara lain menangani bencana di Lombok, Palu, dan Banten.

Tugas barunya ini, diakui Yuri, memang berbeda. Intensitasnya melebihi pekerjaan dia sebelum-sebelumnya. “Bayangkan, diam sebentar saja, ada 300 pesan WhatsApp masuk ke ponsel saya. Wartawan semua itu he-he,” ujarnya.

Selama satu jam Yuri menjawab pelbagai pertanyaan kami. Di antaranya mengapa pasien 1 dan 2 baru tahu setelah adanya pengumuman pemerintah dan bagaimana sebenarnya prosedur pemeriksaan spesimen virus Corona dilakukan. Berikut perbincangannya:

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona atau COVID-19 Achmad Yurianto saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Ahad pagi (8/3/2020).
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona atau COVID-19 Achmad Yurianto saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Ahad pagi (8/3/2020). Wisnu Agung / Lokadata.id

Pengumuman presiden pertama kali mengejutkan publik. Terlebih bagi pasien satu dan dua, keduanya justru baru tahu mereka positif corona setelah pengumuman. Bagaimana itu?
Begini. Harus dilihat dengan clear. Presiden itu mengumumkan status wabahnya, yang merupakan KLB (kejadian luar biasa), bukan status orangnya kan.

Di undang-undang itu dikatakan, yang bisa menyatakan wabah itu adalah menteri. Tapi karena masalahnya global, ya presiden yang menginisiasi.

Iya, bukan status, tapi presiden mengumumkan ada dua warga negara Indonesia yang positif…
Ya karena cuma ada dua, presiden menyebut lah ada dua itu. Jadi bukan dalam rangka mengumumkan ke pasiennya.

Harusnya yang mengumumkan ke pasien ya dokter penanggung jawab pasiennya dong atau DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien).

Sebenarnya etis tidak pasien satu dan dua tahu belakangan?
Ini bukan masalah etika. Maksudnya, pasien dikasih tahu dokternya itu kapan, enggak ada masalah. Ini yang ribut kan bukan di situnya.

Yang ribut itu kan karena ada yang melanggar undang-undang tentang rahasia pasien. Itu yang salah.

Akhirnya dari situ kan ke mana-mana. Padahal itu jelas salah secara hukum. Mengungkap identitas pasien enggak boleh.

Kalau atas permintaan pasien? Di luar negeri, beberapa figur populer terbuka jika terkena Corona?
Jika atas permintaan pasien ya beda. Itu terserah pasiennya kan. Ya kalau pasiennya enggak setuju, yo sampai elek, tetap tidak boleh.

Yang kemarin itu kan, sudah melanggar undang-undang, diviralkan, kemudian ditanggapi. Jadinya ribut.

Kepala daerahnya membantah telah mengungkap identitas dua warganya itu…
Ya itulah. Saya tahu tidak ada niat melanggar undang-undang. Niatnya pasti adalah peduli. Tapi undang-undang tidak bisa ditawar.

Mari belajar bersama-sama. Jelas-jelas salah kok masih diperdebatkan. Salah ya titik. Begitu saja.

Sepertinya koordinasi antara pejabat pemerintah itu susah ya?
Enggak. Baik-baik saja dan lancar.

Mungkin, setelah Anda ditunjuk sebagai jubir agar penanganan Corona itu satu pintu kan?
Itu kan keputusan presiden.

Bagaimana proses Anda menjadi jubir?
Begini. Saya itu diperintahkan oleh menteri untuk menyiapkan kedatangan WNI dari Wuhan.

Mau tidak mau saya mulai terlibat dari awal penyiapan tim yang akan menjemput, sampai menyiapkan lokasi di Natuna.

Dibantu TNI dan sebagainya, kita melakukan observasi, kemudian saya menyampaikan banyak sekali kepada media. Mengalir terus seperti itu, akhirnya presiden merasa memang harus ada orang yang secara khusus ditugaskan untuk ini.

Ya sudah. Saya diperintahkan menjadi jubir dan tidak bertanya kenapa ditugaskan untuk itu. Kultur saya tentara. Perintah dibuat oleh pimpinan dan enggak ada ruang untuk bertanya.

Saat ini seperti Kemenkes rasa militer ya. Menterinya jenderal, Anda sendiri pangkat terakhir adalah kolonel…
Pokoknya saya mengerjakan saja apa yang diperintahkan pimpinan. Begitu saja. Simpel.

Sebagai tentara, Corona ini dipandang bagaimana, bagaikan musuh ya? Apakah ada rasa takut atau deg-degan?
Bagi saya sih bekerja itu cuma dua hal. Enak dan enak sekali. Kalau bilang enggak enak terus mau ngapain?

Soal virus atau penyakit, ya saya ini cukup lama beroperasi di wilayah endemis malaria. Di Timor-Timur atau Irian. Jadi ya terbiasa.

Kalau gak pernah sakit malaria, itu belum sah jadi tentara. Ha-ha. Saya ini kena malaria berkali-kali. Ya tugasnya di hutan sekian lama. Mau menghindar bagaimana.

Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona atau COVID-19 Achmad Yurianto saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Ahad pagi (8/3/2020).
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus Corona atau COVID-19 Achmad Yurianto saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Ahad pagi (8/3/2020). Wisnu Agung / Lokadata.id

Sebagai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Anda memprediksi situasi yang terjadi hari ini?
Kita sebenarnya sama-sama. Seluruh dunia itu kan kagetnya di pertengahan Desember itu ya. Ya kemudian ini jadi soal bagaimana kita menyusun aksi bersama setelah Corona merebak di Wuhan itu. Ini kan langkah-langkahnya sedang berjalan terus.

Apakah COVID-19 ini mengalami perubahan karakter ketika sampai di Indonesia?
Nah awalnya itu kan diyakini masa inkubasi adalah 14 hari. Tapi kemudian, ada yang baru muncul pada hari ke-20 atau 21.

Dunia mulai berpikir, virusnya berubah nih. Enggak 14 hari lagi. Maka itu kita merekomendasikan menjadi dua kali 14 hari untuk antisipasi.

Bahkan virus ini bisa tanpa gejala ya?
Maka itu. Ada yang jelas-jelas positif, kok keluhannya ringan-ringan saja. Kayak common cold saja atau flu biasa. Kan enggak berat itu. Panas enggak tinggi, enggak sesak, ya seperti flu biasa pada umumnya.

Kalau panas enggak tinggi, kemudian masa inkubasi menjadi lebih lama, sebenarnya thermal scanner yang di bandara enggak efektif dong?
Alat itu kan bukan satu-satunya cara ya. Kalau pas panas kan ya jadi efektif. Memang kalau enggak panas, enggak akan ketangkep.

Sebab itu, strategi kita diubah. Pokoknya siapapun yang datang dari negara yang kita yakini di situ ada penularan, kita jadikan ODP saja. Yaitu orang dalam pemantauan.

Banyak sekali jumlah ODP kalau begitu?
Ribuan jumlahnya. Orang yang masuk ke Indonesia tiap hari kan ribuan. Tapi data itu kan pasti ada dan dicatat oleh teman-teman imigrasi.

Ribuan ya. Cara mantaunya bagaimana?
Orang ini kita kasih kartu. Kartu yang disebut dengan health alert card atau kartu kewaspadaan kesehatan. Nah kartu inilah yang kemudian kita entry di data kita dan kita serahkan kartunya kepada yang bersangkutan.

Bagaimana menjamin orang yang memegang kartu itu akan berobat atau melapor ketika terkena Corona?
Ya upaya kita itu. Memberi tahu dia, jika dalam dua kali 14 hari ada keluhan batuk, badan enggak enak, panas, segera berobat dan tunjukkan kartunya kepada dokter. Supaya dokter itu tahu bahwa dia itu ODP.

Kalau dia enggak ngomong, ya bagaimana, enggak mungkin dokter itu sakti dan tahu sendiri kan.

ODP ini enggak wajib lapor?
Jangan dikaitkan dengan wacana wajib lapor. Kalau dia enggak sakit, ya sudah enggak.

"Enggak ada jaminan bahwa pasien yang dinyatakan sembuh tidak akan tertular lagi"

Achmad Yurianto

Apa kriteria spesifiknya ODP berubah menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP)?
Ya kalau sakit. Kalau enggak sakit yang enggak jadi pasien dong.

Itu saja?
Ya harus sakit. Diawali dari pasien kan yang berobat ke dokter.

Kalau contact tracing yang dilakukan pemerintah itu sejauh apa terhadap ODP?
Begini. Kita ini punya daftar negara-negara yang sudah terjadi wabah kan di sana. Orang yang dari negara-negara itu kita telusuri bertemu siapa-siapa saja—setelah ditetapkan statusnya jadi PDP.

Maksudnya yang kontak dekat dengan PDP ya?
Nah yang kontak dekat itu langsung jadi suspect. Yang dilakukan pemerintah adalah periksa semuanya, diambil spesimennya dan sebagainya—untuk kemudian diperiksa.

Prosedur pemeriksaan spesimen yang dilakukan di Lab Badan Litbangkes, Kemenkes bagaimana?
Ya kalau sudah suspect akan dicek. Laboratorium kuncinya. Kalau laboratorium mengatakan positif, ya positif artinya.

Kalau negatif ya tunggu dulu. Siapa tahu besoknya positif. Biasanya tiap dua hari diambil spesimennya—sembari menunggu gejalanya.

Sampai berapa kali tes spesimen sampai dinyatakan sembuh?
Biasanya dua kali tes, kalau negatif dan tanpa gejala, ya bisa dikatakan aman. Sampai kapan? Nah pengalaman Vietnam itu sampai 7 kali lho baru dikatakan aman. Tapi ada juga suspect yang baru diketahui Corona setelah tes ke-8.

Tes spesimen ini satu pintu atau rumah sakit rujukan juga boleh tes sendiri?
Semua pemeriksaan spesimen kan di Badan Litbangkes.

Di Rumah Sakit Sulianti Saroso enggak ada lab?
Meskipun pasien di sana, spesimennya tetap dikirim ke Litbangkes. Enggak diperiksa sendiri di situ. Memeriksa virus itu butuh fasilitas lab dengan tingkat keamanan yang baik. Standarnya laboratorium level dua. Kalau enggak ada, ya enggak boleh.

Rumah sakit swasta tidak ada yang punya lab semacam itu?
Enggak. Di Indonesia lab dengan biosafety level (BSL) 2 itu hanya dimiliki oleh Litbangkes, lembaga Eijkman dan satu lagi di Surabaya, Rumah Sakit Unair.

Kenapa tidak di tiga tempat itu melakukan tes spesimennya. Kenapa hanya di Litbangkes saja?
Litbangkes masih mampu menangani kok. Semua pihak, termasuk Eijkman, ya terlibat semua untuk menghadapi Corona.

Mereka itu sedang melakukan penelitian tentang vaksinnya. Ini sudah dari awal dicari vaksinnya oleh kita. Sedang kita cari.

Sejak Desember dikerjain terus soal vaksin ini. Hanya hasilnya memang belum ada—dan tetap terus dikerjakan.

Kenapa ada sikap yang berbeda dengan WHO. WHO bilang Virus ini bukan SARS, bukan MERS, dan bukan influenza. Tapi kenapa kesan ucapan-ucapan Anda itu Corona seperti influenza?
Ya sebenarnya ada komunikasi yang harus dipahami masyarakat. Masyarakat kan harus tahu bahwa penyakit ini common cold.

Ya ini bukan influenza. Kalau influenza dalam maknanya WHO kan ada virus influenzanya. Begitu kan?

Maksudnya bagaimana?
Kalau masyarakat di bawa ke arah definisi-definisi itu ya mumet. Maksud saya, selama ini sikap masyarakat itu sudah betul dalam menghadapi influenza. Flu begitu ya. Saya bicara pada sisi pemahaman masyarakat, bukan pada pemahaman saya.

Misalnya, kalau ada siswa yang batuk, bersin dan panas, diminta pulang agar sembuh. Istirahat, mandi jangan malam, makan yang banyak, makan dengan sayur, begitu. Kemudian pakai masker dan sebagainya.

Sudah benar masyarakat. Bukan borong sembako dan masker. Kita enggak akan kayak kota zombi. Jangan panik.

Nah ini yang ingin saya bangkitkan. Enggak usah panik dan memakai bahasa yang dipahami masyarakat.

Jangan malah perbedaan dengan WHO saja dikonflikan dan malah meng-counter dengan penjelasan ilmiah. Masyarakat bingung.

Tapi kan sekarang informasi terbuka. Pemahaman masyarakat terbangun dari referensi media luar atau jurnal-jurnal?
Iya, tapi mestinya ada etika komunikasi kan? Mana sih ruang publik, mana sih ruang yang khusus. Ruang keilmuan kan beda dengan ruang publik. Ini kita jungkir balik, dikesankan tidak berbuat apa-apa.

Kenapa bisa begitu, apa jadi persoalan politik?
Saya enggak akan bicara politik. Yang jelas, kita itu belum perlu menutup sekolah, melarang acara yang mengundang massa banyak dan menghalangi orang menggunakan transportasi umum.

Menurut Anda, apakah Corona yang menyebar di Indonesia lebih berbahaya ketimbang di Wuhan dulu?
Begini. Kalau inkubasinya memanjang, maka penyebarannya makin sulit dikendalikan. Menyebar kemana-mana.

Tapi gejalanya makin ringan. Artinya, kalau kita bicara pada aspek pendekatan medis, ya lebih tenang sih sebenarnya.

Faktor cuaca memengaruhi kekuatan virus?
Di sini? Kepanasen dia.

Jadi, baiknya itu Formula E jadi dilangsungkan atau enggak?
Silakan saja. Nanti virusnya mati tertabrak mobil. He-he. Jangan panik. Bukan kita menyepelekan. Ini agar logika kita enggak hilang.

Terakhir. Kalau sudah dinyatakan sembuh, pasien tidak akan tertular lagi?
Enggak ada jaminan bahwa pasien yang dinyatakan sembuh tidak akan tertular lagi. Bisa saja tertular lagi dan bisa sakit lagi.