Lokadata.ID

Ahok soroti utang, bonus, dan investasi Pertamina

Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama bersama Dirut Nicke Widyawati (kanan)
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama bersama Dirut Nicke Widyawati (kanan) Akbar Nugroho Gumay / ANTARA FOTO

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi sorotan publik. Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ini mengungkap banyak hal di dalam manajemen perusahaan negara itu mulai dari gaji dan bonus miliaran, inefisiensi, sampai akuisisi sumur di luar negeri tapi membiarkan ladang minyak di dalam negeri.

"Persoalannya Presiden gak bisa mengontrol manajemen BUMN," kata Ahok dalam diskusi dengan Amerikabersatu, sebuah kelompok diaspora Indonesia di AS, yang disiarkan di akun Youtube, 9 September 2020.

Ahok menyentil soal sistem gaji di Pertamina yang dinilai bermasalah. Pegawai yang telah dicopot dari jabatannya, tetap diberikan gaji yang sama dengan ketika menjabat. “Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misalnya gaji Rp 100 juta lebih masa dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," kata Ahok.

Ia melihat ada masalah dalam penentuan gaji pokok, yang bisa mencapai Rp70 juta untuk pegawai yang sudah lama bekerja. "Bayangin orang yang dicopot dari jabatannya, tetap gajinya segitu," katanya.

Sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut membeberkan besaran gaji yang diterima jajaran direksi di Pertamina yang mencapai Rp 170 juta. Jika diakumulasikan dengan bonus tantiem akan lebih besar 50 kali lipat dari gaji pokok, yaitu sebanyak Rp 25 miliar.

Ahok juga menyoroti posisi direksi Pertamina. Sebagai Komisaris Utama, ia mengaku tidak mengetahui perubahan jabatan. Lantaran dalam melakukan perubahan, direksi langsung melobi menteri. "Ganti direktur bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semuanya mainnya lobi ke menteri, karena kan yang menentukan menteri" katanya.

Ahok menyatakan, dia akan memangkas birokrasi yang ada di Pertamina sehingga seluruh insan yang ada BUMN minyak dan gas tersebut memiliki kesempatan yang sama. “Semua mesti lewat lelang terbuka,” kata Ahok.

Ia juga mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan dan diganti sebuah super holding dari seluruh BUMN seperti Temasek Singapura.

Utang Pertamina

Ahok menyoroti cara Pertamina dalam berinvestasi. Dia mempertanyakan alasan perusahaan ini utang untuk mengakuisisi ladang minyak di luar negeri padahal masih banyak potensi sumur minyak di dalam negeri.

“Udah ngutang US$ 16 miliar, tiap kali otaknya minjem duit aja nih, saya udah kesel ini, minjem duit terus akuisisi terus ini. Saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi, kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Ngapain di luar negeri? Ini jangan-jangan ada komisi ini, beli-beli minyak ini,” ujarnya.

Berdasarkan laporan data keuangan yang terdapat dalam laman resmi Pertamina, per 30 Juni 2020 Pertamina memiliki utang sebesar AS$40,56 miliar Rp602,84 triliun.

Secara detail, utang jangka pendek sebesar AS$13,14 miliar atau Rp195 triliun, sedangkan utang jangka panjang mencapai AS$27,4 miliar atau Rp 407 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 dengan total utang AS$35,86 miliar atau Rp532 triliun.

Dalam laporan keuangan Pertamina semester I/2020, Pertamina membukukan rugi yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai AS$767,91 juta pada periode Januari-Juni 2020. Hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan usaha menjadi AS$20,48 miliar pada paruh pertama 2020.

Yang berkontribusi paling besar dalam penurunan ini adalah pendapatan dari penjualan dalam negeri untuk minyak mentah, gas bumi, panas bumi, dan produk minyak menjadi AS$16,57 miliar dari periode sama tahun lalu sebesar AS$20,94 miliar.

Adapun jumlah liabilitas Pertamina per 30 Juni 2020 mencapai AS$40,56 miliar, naik dibandingkan posisi per 31 Desember 2019 yang sebesar AS$35,86 miliar.

Dalam paparan di DPR akhir Agustus lalu, Pertamina menyatakan memiliki enam kilang yang sedang digarap. Empat di antaranya merupakan kilang yang dikembangkan (RDMP) dan dua kilang lainnya dibangun (Grass Root Refinery/GRR). Pengembangan kilang tersebut untuk memperbaharui standar euro 2 menjadi euro 5 yang ramah lingkungan.

SVP Corporate Strategic Growth Pertamina Daniel Purba mengatakan Pertamina masih akan mengimpor minyak mentah sekitar 250 ribu hingga 300 ribu barel per hari hingga lima tahun ke depan.

Sedangkan untuk BBM, Pertamina masih akan mengimpor sekitar 250 ribu barel per hari sampai dengan beroperasinya kilang baru milik Pertamina yang akan beroperasi Kilang Balikpapan fase 1 beroperasi.

Kementerian ESDM pun mengaku optimis Indonesia tak perlu impor BBM di tahun 2026. Hal ini dikarenakan, Pertamina tengah membangun dua kilang minyak tambahan di Bontang dan Tuban.

Tanggapan Pertamina

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, pernyataan Ahok sejalan dengan restrukturisasi di perusahaan. "Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komisaris Utama yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Hal ini juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif," ujar Fajriyah, dikutip dari CNNIndonesia (15/9/2020).

Selain itu, Fajriyah menuturkan pihaknya telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pertamina pun telah menjalankan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2018 sebagai komitmen untuk lebih transparan dan memastikan semua sesuai prosedur.

“Hal-hal yang bersifat corporate action dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional. Tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent dan profesional,” kata Fajriyah.