Lokadata.ID

Akses keuangan, tongkat ajaib untuk kurangi kemiskinan?

Akses bank menurut wilayah
Akses bank menurut wilayah Lokadata / Lokadata

Akses terhadap layanan keuangan alias financial inclusion kerap dianggap sebagai "tongkat ajaib" untuk mengurangi kemiskinan -- tapi benarkah?

Pertanyaan sederhana ini sulit dijawab dengan lugas. Kertas kerja Bank Pembangunan Asia (2018) menunjukkan, kelompok negara dengan inklusi keuangan tinggi lazimnya memiliki angka kemiskinan yang rendah.

Namun, kajian yang mengolah data Global Financial Index Bank Dunia 2017 itu juga memberi isyarat, inklusi keuangan tak bisa "sendirian". Tanpa pranata lain yang memadai, akses keuangan tak cukup mampu menekan angka kemiskinan, terutama di kelompok negara berpenghasilan menengah bawah.

Secara umum, akses keuangan meningkatkan produksi dan ketahanan keuangan. Dengan memiliki rekening di bank, sebuah keluarga atau usaha kecil bisa menabung, sehingga lebih tahan terhadap goncangan keuangan, misalnya di masa paceklik.

Akses perbankan juga berarti akses terhadap konsumen dan jaringan pemasok yang lebih luas, sehingga usaha kecil dapat memperbesar pasar, sekaligus menekan ongkos dan merancang investasi yang lebih produktif.

Pelbagai kajian di India, Malawi, dan Kenya menunjukkan pembukaan kantor cabang bank di wilayah yang tak tersentuh layanan keuangan, akan menekan angka kemiskinan, atau setidaknya memperbaiki kualitas hidup keluarga miskin.

Di Indonesia, peningkatan akses publik terhadap layanan keuangan cenderung berjalan seiring dengan kenaikan indeks pembangunan manusia (IPM) - meskipun tak bisa disimpulkan keduanya berhubungan sebab akibat.

Survei yang digelar OJK menunjukkan inklusi keuangan di Indonesia terus meningkat dalam enam tahun terakhir. Mulai dari 59,7 persen (2013) menjadi 67,8 persen tiga tahun kemudian, dan menanjak hingga 76,2 pada 2019.

Seiring dengan itu, dalam periode yang sama, IPM juga merambat naik dari 68,3 (2013) menjadi 70,2 tiga tahun kemudian, dan merayap menjadi 71,9 pada tahun lalu.

Korelasi tak selalu sepadan

Lokadata.id mencoba mengolah data layanan perbankan di semua kabupaten/kota Indonesia dan mengaitkannya dengan indeks pembangunan manusia, di setiap daerah.

Data OJK mencatat, layanan perbankan merupakan sektor keuangan dengan tingkat inklusi tertinggi (73,9 persen), disusul oleh lembaga pembiayaan (14,6 persen), asuransi (13,2 persen), pegadaian (12,4 persen), dana pensiun (6,2 persen), dan pasar modal (1,6 persen).

Pengolahan data Potensi Desa (Podes) 2019 menunjukkan, rata-rata rasio jumlah kantor layanan perbankan (dalam bentuk kantor kas, kantor unit, kantor cabang maupun kantor cabang pembantu) di Indonesia mencapai 12 kantor per 100.000 penduduk dewasa.

Hasil olah data tersebut memberi petunjuk bahwa daerah dengan rasio kantor bank di atas rata-rata cenderung mencatat IPM lebih tinggi dari rata-rata nasional yang mencapai 72.

Kota Jakarta Pusat, misalnya, rasio kantor bank 25:100.000 atau dua kali rata-rata nasional, IPM 84,75 atau 1,18 kali rata-rata nasional.

Bukittinggi, rasio kantor bank tiga kali rata-rata nasional, IPM 1,12 kali nasional. Pontianak, rasio kantor bank dua kali nasional, IPM 1,1 kali nasional.

Namun, pengolahan data yang sama juga menunjukkan, korelasi keduanya tidak selalu linier atau sepadan. Banyak daerah dengan rasio bank sangat tinggi, tapi IPMnya biasa-biasa saja. Bahkan sebaliknya, daerah dengan rasio bank rendah, IPMnya cukup tinggi.

Kabupaten Klungkung, misalnya, merupakan daerah paling "padat bank" di Indonesia, dengan rasio 84 kantor bank untuk 100.000 penduduk dewasa. Namun, wilayah di bagian timur Pulau Bali itu hanya mencatatkan IPM 72, atau sama dengan rata-rata nasional.

Sementara itu, Kota Depok, Kabupaten Bandung, Kabupaten Mojokerto rasio kantor banknya masing-masing hanya 9:100.000, tapi mencatat nilai IPM yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, wilayah seperti Kota Depok dan Kabupaten Bandung banyak digerakkan oleh digitalisasi di sektor perbankan. Meski tak banyak dilayani kantor bank, hampir semua penduduk dapat mengakses layanan keuangan melalui mobile banking, branchless banking, maupun layanan keuangan fintech.

“Jadi, bank tak perlu buka kantor cabang untuk meminimalkan cost,” katanya kepada Lokadata.id Senin (29/6/2020).

Tapi bagaimana menjelaskan keadaan di Kabupaten Klungkung, wilayah yang kenyang bank itu?

Tampaknya, hasil kajian Bank Pembangunan Asia juga berlaku di Indonesia: akses dan literasi keuangan tak bisa sendirian dalam mendongkrak kualitas hidup. Diperlukan sejumlah pranata lain seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan ketertiban hukum.