Lokadata.ID

Angka pengangguran berpotensi double digit di akhir 2020

Pekerja korban PHK terdampak COVID-19 mendapat pelatihan di Jakarta
Pekerja korban PHK terdampak COVID-19 mendapat pelatihan di Jakarta Aprillio Akbar / ANTARA FOTO

Indonesia berpotensi masuk resesi apabila pertumbuhan ekonomi di kuartal III/2020 kembali negatif. Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal tiga berada di kisaran 0 hingga minus 2 persen.

Penurunan signifikan dalam kegiatan ekonomi akibat resesi, bisa membuat pengusaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya pekerja dirumahkan atau bahkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Potensi tersebut diakui Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI, Ajib Hamdani. Pandemi yang berkepanjangan, katanya, membuat angka pengangguran bisa bertambah dari sekitar 5 persen di akhir 2019 menjadi double digit di akhir 2020.

“Angka pengangguran sampai dengan 10 persen akan sangat mungkin terjadi ketika likuiditas tidak segera mengalir di kuartal ketiga dan keempat,” kata Ajib kepada Lokadata.id, Selasa (15/9/2020).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, menyebut sekitar 30 persen tenaga kerja formal akan terdampak bila terjadi resesi.

“Karena ini makro, seluruh sektor akan terdampak. Sekarang yang memungkinkan adalah bertahan dengan terpaksa menutup operasional sementara waktu. PHK tidak terelakkan, meski ini keputusan sulit. PHK pun tidak dilakukan dengan memberikan pesangon melainkan memutus kontrak pekerja yang sudah habis,” kata Hariyadi kepada Lokadata.id.

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah pengangguran sebelum pandemi berada pada 6,88 juta jiwa atau 4,99 persen. Namun sejak pandemi, angka pengangguran melonjak. Sebanyak 49,6 persen perusahaan merumahkan pekerjanya tanpa PHK dan sebanyak 15,6 persen pekerja terkena PHK.

Sebulan setelah PSBB ibu kota diterapkan pada Mei lalu, Kemnaker menyebut salah satu penyumbang terbesar jumlah PHK dan pekerja yang dirumahkan berasal dari DKI Jakarta dengan total 318.338 pekerja. Per Agustus 2020, secara nasional sektor formal merumahkan 1,1 juta pekerja dan mem-PHK 380.000 pekerja. Sedangkan untuk sektor informal sebanyak 630.000 pekerja terdampak. Angka inipun dikatakan belum seluruhnya karena masih ada yang dalam proses pendataan.

Jika dilihat dari pergerakan angka PHK Indonesia per tahun, tahun ini jauh melonjak, melebihi total PHK di Indonesia 6 tahun terakhir.

Selama 2014 sampai 2018, Kemnaker mencatat PHK mencapai 151.700 pekerja. Data tahun 2019 sendiri belum dikeluarkan oleh Kemnaker, tapi Asosiasi Serikat Pekerja menghitung ada 45 ribu pekerja yang di PHK. Secara keseluruhan, jumlah PHK selama 2014 - 2019 tidak mencapai 200.000 pekerja. Sedangkan karena pandemi ini, PHK langsung masif mengenai 380.000 pekerja.

PHK ini menyumbang pertambahan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 0 persen, jumlah pengangguran diprediksi Kemenkeu akan bertambah 5,23 juta orang. Sedangkan dengan pertumbuhan ekonomi di kisaran 2 persen, jumlah pengangguran bisa bertambah 2,92 juta orang.

Dengan adanya pembatasan kembali pergerakan ekonomi ibu kota, tidak menutup kemungkinan gelombang PHK kian bertambah. Presiden Joko Widodo pernah menyatakan untuk mengusahakan tidak ada PHK. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga pernah mengatakan, PHK sebagai langkah terakhir.

"PHK itu langkah pamungkas, langkah terpaksa ketika langkah lain tak mungkin lagi. Tapi kalau masih mungkin meniadakan lembur, mengurangi shift dan jam kerja, merumahkan bergilir dengan separuh gaji, ya dicoba dululah langkah itu,” ujar Ida lewat keterangan pers, April 2020.

Upaya yang harus dilakukan

Untuk memitigasi resesi dan gelombang PHK ini, Ketua Bdang Keuangan dan Perbankan HIPMI, Ajib Hamdani, mengatakan pemerintah harus mempercepat penyaluran alokasi dana bantuan dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke masyarakat dan pelaku usaha, sehingga likuiditas mengalir dengan cepat dan tepat.

Kecepatan dan ketepatan penyaluran ini, sebut Ajib bergantung pada validitas database dan keinginan pemerintah untuk konsisten mendorong sektor UKM, yang bisa memberikan daya ungkit ekonomi secara optimal.

“Sektor UKM harus menjadi prioritas, karena pergerakan ekonomi di sektor ini, secara paralel akan memperkuat sisi supply, sekaligus sisi demand,” kata dia.

Secara umum, HIPMI mengapresiasi pemberian bantuan sosial dari pemerintah. Namun Ajib menambahkan ketepatan alokasi ini harus diberikan ruang transparansi dan evaluasi bersama sehingga selanjutnya bisa diukur, berapa daya ungkit ekonomi atas penyaluran alokasi dana tersebut.

“Asosiasi pengusaha atau lembaga independen yang kredibel bisa digandeng untuk menjadi bagian monitoring dan evaluasi,” tuturnya.

Ketua bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Kamar Dagang Industri (Kadin) Anton J Supit menyatakan pengentasan pandemi akan mempercepat pemulihan daya beli dan konsumsi.

“Yang penting saat ini adalah bagaimana membantu masyarakat yang terdampak pandemi dan memastikan penegakan protokol kesehatan di masyarakat,” ujar Anton.

Per 2 September, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tercatat sudah 34, 1 persen dari pagu anggaran yang sebesar Rp695,2 triliun. “Realisasi sudah mencapai Rp237,06 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (14/9) lalu.