Lokadata.ID

Antisipasi gelombang PHK, pemerintah kembali beri subsidi upah

Massa buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Massa buruh berunjuk rasa di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). Aditya Pradana Putra / ANTARA FOTO

Pemerintah akhirnya kembali menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) demi membantu pekerja yang terdampak pandemi. Pemberian stimulus ini secara khusus dilaksanakan demi mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah memastikan akan kembali meluncurkan kebijakan subsidi gaji pada tahun ini. Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan demi mencegah pengusaha melakukan PHK, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

“Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi,” kata Ida Fauziyah dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

Menurut Ida, pemerintah menargetkan jumlah penerima BSU pada tahun ini mencapai 8 juta pekerja. Mereka masing-masing akan mendapatkan bantuan upah sebesar Rp1 juta yang akan dibayarkan sekaligus melalui transfer bank. Pemerintah menyiapkan anggaran untuk subsidi ini sebesar Rp8 triliun.

Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan sejumlah kriteria pekerja yang berhak menerima bantuan tersebut, yakni terdaftar sebagai peserta aktif jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan dan berada di zona PPKM level IV. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri, saat ini ada 124 kabupaten/kota yang menggelar PPKM level 4.

Menurut Kemenaker, pekerja penerima BSU adalah mereka yang upahnya maksimal Rp3,5 juta. Jika pekerja di wilayah PPKM Darurat upahnya di atas Rp3,5 juta, Kemenaker akan menggunakan upah minimum kabupaten atau kota sebagai batas kriteria upah.

Kemenaker juga menetapkan pekerja penerima BSU itu bekerja di sektor terdampak, seperti: industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa, transportasi, aneka industri, properti dan real estate. Dua sektor dikecualikan untuk bantuan subsidi, yakni jasa pendidikan dan kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, kementeriannya bersama Kemenaker dan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sedang menyusun desain kebijakan BSU. Menurutnya, bantuan ini secara khusus diberikan bagi pekerja yang dirumahkan atau jam kerjanya dipangkas saat PPKM Darurat.

Bendarahara negara juga mengatakan, selain BSU, pemerintah juga menyediakan program kartu Prakerja untuk membantu para pekerja yang terkena PHK. Dia berkata, pemerintah telah menambah anggaran program tersebut sebesar Rp10 triliun untuk 2,8 juta pekerja dari anggaran sebelumnya Rp20 triliun untuk 5,6 juta pekerja.

Program bantuan subsidi upah ini pertama kali diluncurkan pada tahun lalu dan merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Saat itu, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp2,4 juta selama empat bulan untuk pekerja dengan gaji Rp5 juta. Penyaluran bantuan ini dilaksanakan pada Agustus 2020.

Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2020, pemerintah pada 2020 menyiapkan anggaran PENkategori BSU sebesar Rp29,78 triliun. Namun, realisasinya mencapai Rp29,48 triliun. Bantuan itu diberikan kepada sekitar 12,28 juta pekerja.

Data penerima

Saat dikonfirmasi Lokadata.id soal bantuan subsidi upah, Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi tak menyebutkan secara persis kapan penyaluran program tersebut akan dimulai. Dia hanya mengatakan, pemerintah akan segera merealisasikan kebijakan tersebut.

Menurut Anwar, kementeriannya saat ini tengah menggodok teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, kementeriannya juga sudah berkoodinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan perihal data penerima BSU.

Deputi Direktur bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Baja mengatakan, perihal rencana pemberian BSU kepada peserta BP Jamsostek, sampai saat ini masih dalam tahap penyusunan regulasi pendukung oleh pemerintah.

“BP Jamsostek memastikan siap mendukung kebijakan BSU 2021 tersebut sebagai mitra penyedia data. BP Jamsostek akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi tersebut,” kata Irvansyah kepada Lokadata.id, Kamis (22/7).

Irvansyah menambahkan, lembaganya mengimbau perusahaan atau pemberi kerja serta pekerja untuk selalu memastikan tertib kepesertaan program Jamsostek. Menurutnya, data tersebut menyangkut kesesuaian data upah, pembayaran iuran tepat waktu, dan bukan merupakan kategori perusahaan PDS (Perusahaan Daftar Sebagian) baik upah, program maupun tenaga kerja.

Sebelumnya, kalangan pelaku usaha dan serikat buruh meminta pemerintah kembali memberikan bantuan subsidi upah, terutama di masa perpanjangan PPKM Darurat. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), misalnya, meminta pemerintah agar memberikan subsidi gaji pekerja sebesar 50 persen.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar juga mengatakan, pemerintah harus segera memberikan bantuan berupa bantuan sosial tunai (BST) bagi para pekerja yang terdampak perpanjangan PPKM Darurat. Menurutnya, bantuan itu bertujuan menjaga daya beli mereka.

Timboel juga mendesak pemerintah memastikan pekerja yang mendapatkan bantuan adalah mereka yang terdampak. Dia mengkhawatirkan, jika penyalurannya memakai data BPJS Ketenagakerjaan, akan banyak pekerja yang tak terjangkau. “Faktanya, masih banyak pekerja yang terdampak pandemi tapi belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Timboel kepada Lokadata.id, Selasa (20/7).