Lokadata.ID

Asuransi tak wajib miliki direktur kepatuhan, OJK dinilai inkonsisten

Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi penjelasan tentang keuangan di Pasar Keuangan Rakyat di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (26/10/2019).
Petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi penjelasan tentang keuangan di Pasar Keuangan Rakyat di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (26/10/2019). Septianda Perdana / Antara Foto

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menghilangkan kewajiban posisi direktur kepatuhan perusahaan asuransi, justru memancing kritikan. OJK justru dinilai inkonsisten dan bisa melemahkan fungsi kepatuhan di perusahaan asuransi.

“Direktur kepatuhan fungsinya sebagai ‘polisi’. Mengawal dan memastikan semua peraturan dilaksanakan dan dipatuhi,” terang pengamat asuransi Ivan Rahardjo kepada Lokadata.id, Jumat (14/2/2020).

Bahkan, lanjut Ivan, jika OJK menghapus fungsi direktorat kepatuhan, maka ada kesan lobi-lobi untuk melonggarkan ketentuan itu.

Keputusan OJK menghapus kewajiban posisi direktur kepatuhan, tertuang dalam peraturan OJK (POJK) Nomor 43/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 73/2016. Pada POJK 2016, perusahaan asuransi wajib memiliki jabatan direktur kepatuhan, dan dilarang merangkap fungsi lain.

Sementara, pada POJK terbaru tahun 2019, penempatan direktur kepatuhan tidak wajib. “Tapi, tetap harus memiliki fungsi kepatuhan,” tulis aturan itu.

Ombudsman RI juga menilai OJK inkonsisten dalam mengeluarkan aturan baru mengenai direktur kepatuhan. “Kami lihat itu ada perubahan-perubahan. Artinya bukan lemah dalam arti apa, terlalu longgar begitu. Direktur kepatuhan harus ada. Sementara kami sendiri melihat rangkap-rangkap antara direktur investasi dan keuangan. Itu enggak boleh,” kata anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, dikutip Kompas.com, Rabu (22/1/2020).

Ombudsman RI menyatakan, dengan aturan yang lama tersebut fungsi pengawasan OJK masih belum maksimal. Apalagi, masih ada perusahaan asuransi besar – seperti PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang tidak memiliki posisi direktur kepatuhan.

“Ini kan perusahaan besar, kalau perusahaan asuransi kecil kalau sulit menambah satu posisi ya bisa dipikirkan,” kata Ahmad pada (18/1/2020).

Penjelasan OJK

Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) IA OJK Aristiadi menyampaikan, perubahan aturan soal direktur kepatuhan perusahaan asuransi tidak serta merta melonggarkan pengawasan. Menurut Aris, fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh anggota direksi.

“Tapi di luar jabatan yang membawahi teknik asuransi, pemasaran, dan keuangan. Atau setingkat kepala divisi,” jelasnya dalam Media Briefing OJK di Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Aris menambahkan, alasan OJK merevisi aturan tersebut adalah kapasitas ekonomi dan aset perusahan asuransi. Menurut Aris, tiap perusahaan asuransi punya skala ekonomi berbeda.

“Ada perusahaan asuransi besar, ada yang kecil. Kalau dipaksakan ada direktur kepatuhan, akan berbeda dari sisi biaya,” jelasnya.

Selain itu, penerapan aturan baru mengenai fungsi kepatuan asuransi bersifat fleksibel. OJK akan melihat hasil pengawasan dari besarnya kemampuan ekonomi dan aset perusahaan.

“Kalau nanti dirasa perlu, kami bisa meminta perusahaan asuransi meningkatkan skala fungsi kepatuhan menjadi pejabat setingkat direktur,” kata Aris.

Sebagai tambahan informasi, dari 130 perusahaan asuransi tercatat di OJK, baru sekitar 25 perusahaan yang memiliki direktur kepatuhan.