Lokadata.ID

Bangun jalan tol 18.850 km, pemerintah libatkan dana swasta

Presiden Joko Widodo meninjau Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018).
Presiden Joko Widodo meninjau Tol Solo-Ngawi segmen Sragen-Ngawi, Sragen, Jawa Tengah, Rabu (28/11/2018). Wahyu Putro A / ANTARA FOTO

Pemerintah berencana membangun jalan tol sepanjang 18.850 kilometer (km) di seluruh wilayah Indonesia. Mega proyek ini bertujuan untuk memangkas waktu tempuh perjalanan dan akan melibatkan pihak swasta dalam pendanaannya.

Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, menyampaikan, rencana untuk membangun ruas-ruas tol ini untuk jangka panjang, dan luasnya 9 kali lebih panjang dari ruas tol yang sudah terbangun sejak tahun 1978 hingga sekarang, yaitu 2.116 km.

“Itu merupakan rencana umum jangka panjang untuk menekan travel time. Jadi backbone masterplan jalan bebas hambatan untuk mencapai 1,5 jam per 100 km,” ujar Hedy kepada Lokadata.id, Selasa (15/9/2020).

Namun Hedy menegaskan bahwa pembangunan tol hingga 18,8 ribu km tidak akan bisa diselesaikan hingga masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai tahun 2024 mendatang.

Menurutnya, sekarang ini target pemerintah hingga tahun 2024 adalah Indonesia memiliki ruas tol hingga 4.817 km. Angka ini saja sudah meningkat 125 persen dari target sebelumnya yang sebesar 2.724 km.

Sementara, kapan selesainya pembangunan 18,8 ribu km tol ini belum bisa diprediksi. Sebab, walaupun pembangunan tol mengalami percepatan di era Presiden Jokowi, saat ini tidak sedikit pembangunan infrastruktur yang tertunda atau mengalami perlambatan karena pandemi korona.

Pembangunan tol yang terpantau sempat mengalami perlambatan termasuk Jalan Tol Cisumdawu dan Jalan Tol Cigatas. Hal ini disampaikan Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Juni lalu.

Sebagai informasi, sepanjang 795 km jalan tol di Indonesia dibangun sejak 1978-2014. Sedangkan, mayoritas jalan tol dibangun selama periode pertama Presiden Jokowi. Selama 2015-2019 ada pembangunan 1.298 km tol, dan hingga akhir 2020 nanti ditargetkan ada tambahan 72,8 km lagi jalan tol yang bisa beroperasi.

Menurut Corporate Communication Department Head Jasa Marga, Faiza Riani, saat ini Jasa Marga sebagai penyelenggara jasa jalan tol sedang menyelesaikan lima jalan tol dengan target selesai akhir tahun ini.

Di luar pulau Jawa, Jasa Marga menargetkan dua jalan tol beroperasi, yaitu Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Seksi 1 Balikpapan (Km 13)-Samboja dan Seksi 5 Sepinggan-Balikpapan (Km 13), serta Jalan Tol Manado-Bitung (Seksi 2A-SS Danowudu).

“Sedangkan tiga jalan tol lainnya terletak di wilayah Jabotabek, yaitu Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3A Simpang Yasmin-Semplak, kemudian Jalan Tol Kunciran-Cengkareng, dan Jalan Tol Cinere-Serpong yang masuk dalam jaringan Jalan Tol JORR II,” terang Faiza saat dihubungi Lokadata.id (15/9/2020).

Untuk 2021 mendatang, Kementerian PUPR sudah merencanakan untuk membangun tol sepanjang 374 km dengan nilai investasi Rp100 triliun.

Rinciannya adalah Jalan Tol Solo-Yogyakarta-New Yogyakarta International Airport Kulon Progo sepanjang 96,57 km; Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan sepanjang 60,1 km; Jalan Tol Kertajati-Cipali sepanjang 3,6 km; Jalan Tol North-South Link Bandung sepanjang 14,2 km; Harbour Road Tanjung Priok-Pluit sepanjang 8,9 km; Jalan Tol Jogja-Bawen sepanjang 75,83 km; Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi sepanjang 95,22 km; dan terakhir Jalan Tol Kediri-Kertosono sepanjang 20,3 km.

Gandeng swasta

Untuk pembiayaan, Hedy mengatakan rencananya akan menggandeng swasta dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Seperti yang diketahui, saat ini pembangunan infrastruktur mengalami penundaan dan perlambatan dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang direalokasikan sementara untuk penanganan korona.

Penghematan APBN ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kementerian PUPR tercatat merealokasikan Rp44,58 triliun dari pagu anggaran semula Rp120 triliun per April lalu. Artinya, PUPR memiliki sisa Rp75,42 triliun untuk digunakan membangun infrastruktur.

Terkait akan dibangun di mana saja ruas tol total 18,8 ribu km ini, Hedy mengungkap masih akan melihat dinamika keuangan dari tiap-tiap daerah ke depannya.

Walaupun pembangunan tol yang tercatat hingga 2021 tidak termasuk dalam 41 proyek prioritas pembangunan infrastruktur hingga 2024 nanti, pembangunan ruas-ruas tol di wilayah-wilayah yang sejauh ini ditunjuk diharapkan bisa menarik investor swasta maupun asing dan dapat menyokong perekonomian daerah bersangkutan nantinya.

“Yang secara ekonomi dan finansial layak, itu jadi prioritas. Tapi bisa jadi ada kebijakan untuk mendorong pengembangan ekonomi secara finansial belum, tapi ekonomi layak bisa dibuat lewat kebijakan investasi pemerintah,” kata Hedy.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo juga pernah menyinggung pentingnya tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan tol. Menurutnya, pembangunan ini bisa ikut mendorong roda aktivitas usaha dan daya beli masyarakat nantinya.

“Pada saat pelaku usaha ingin memulai lagi usahanya pasca pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mereka bisa ada akses kepada modal kerja baru dan nantinya bisa meningkatkan aktivitas usahanya dan meningkatkan daya beli masyarakat secara umum,” ungkap Kartiko dalam diskusi virtual Agustus lalu.