Lokadata.ID

Banjir Jakarta bukan akibat curah hujan semata, PR untuk Anies

Petugas Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas saat terjadinya banjir di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (20/2/2021).
Petugas Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas saat terjadinya banjir di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (20/2/2021). M Risyal Hidayat / ANTARA FOTO

Banjir melanda Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis (18/2/2021) hingga Senin ini Peristiwa ini terus berulang tiap tahunnya dengan intensitas yang berbeda. Namun bencana yang terjadi tahun ini semakin berat kondisinya lantaran berbarengan dengan Pandemi Covid-19 yang belum juga reda.

Tak kurang dari 49 RT terendam, 1.722 warga mengungsi, dan 5 orang meninggal dunia. Banjir tahun ini juga melanda kawasan elit seperti Jalan Sudirman dan Kemang di Jakarta Selatan.

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, salah satu penyebab banjir di sejumlah wilayah Ibu Kota adalah hujan dengan intensitas ekstrem yang terjadi pada Jumat malam-Sabtu pagi, 19-20 Februari 2021.

Ia mengatakan, banjir akan surut dalam enam jam kecuali jika ada tanggul jebol atau daerah yang mendapat kiriman air dari hulu. “Air kiriman dari kawasan hulu dan kawasan tengah, kawasan hulu itu Bogor, kawasan tengah itu Depok. Tentu berdampak pada kawasan yang ada di sekitarnya,” ujar Anies seperti dikutip Tempo. (20/2).

Namun Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, bencana banjir ini bukan disebabkan oleh satu faktor tertentu saja melainkan akumulasi berbagai permasalahan kompleks di Ibu Kota yang tidak kunjung teratasi.

Bagus mengatakan, curah hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir sedikit banyak berdampak dan menjadi penyebab banjir. Akan tetapi, hilangnya wilayah tangkapan air dan sistem drainase yang tidak memadai juga turut andil dalam bencana tahunan ini.

“Penyebabnya dari luapan sungai, hilangnya wilayah tangkapan air, sistem drainase. Tidak ada faktor dominan, saling mempengaruhi,” katanya kepada Lokadata.id, Senin (22/2/2021).

Ia mengatakan, seharusnya bencana banjir yang terjadi saat ini dapat menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk segera mengambil langkah konkret menangani permasalahan tersebut. Lantaran saat ini Jakarta sudah berada pada situasi darurat ekologis, dan krisis iklim hanya akan semakin memperparah kondisi ini.

“Alih-alih melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi untuk meminimalisir dampak bencana ekologis, Pemerintah tak juga memiliki political will untuk melakukan koreksi terhadap arah kebijakan ruang yang semakin eksploitatif terhadap alam. Kita tahu, bahwa krisis iklim disebabkan oleh kebijakan pembangunan dan ekonomi yang terus menggerus alam,” katanya.

Karenanya, Walhi pun mendesak agar pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan keselamatan warga. Selain itu, permasalahan lama yang juga perlu segera ditangani adalah peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan wilayah resapan air di Jakarta.

Ruang Terbuka Hijau

Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja mengatakan, banjir yang terjadi saat ini merupakan dampak dari minimnya lahan resapan air di Ibu Kota. Sehingga dengan intensitas hujan yang tinggi, maka tidak mengherankan akhirnya terjadi banjir di pelbagai lokasi.

Di sisi lain, fokus pemerintah dalam mitigasi banjir pun masih berfokus kepada penyaluran air dari hulu ke hilir saja. Sedangkan langkah-langkah untuk memperluas daerah resapan air belum dijamah secara serius.

“Banjir terjadi karena air yang ada di permukaan lebih banyak daripada yang diserap dan dialirkan. Yang dilakukan selama ini hanya berfokus pada pengaliran saja. Sementara ruang untuk menyerapnya semakin kecil,” katanya.

Salah satu contoh masifnya pembangunan pada zonasi hijau terjadi di kawasan Kelapa Gading. Perubahan tata ruang secara besar-besaran di area ini pada tahun 1985 hingga 2005 mengakibatkan penurunan RTH secara drastis dengan total perubahan lahan sekitar 3,900 hektare.

Saat ini, berdasarkan data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Elisa menyebut hampir 80 persen wilayah di Jakarta telah tertutup beton. Selain itu, sebanyak 5 persen wilayah di Jakarta juga masih harus dialokasikan untuk jalan.

Sedangkan untuk Ruang Terbuka Biru seperti sungai, kanal, kali, dan waduk, hanya sebanyak 3 persen, dan sisanya adalah RTH dan Ruang Terbuka Privat. Dengan demikian, dikatakannya, hampir mustahil jika air dari 80 persen wilayah tersebut hanya bertumpu pada drainase kota yang hanya 3 persen.

Menurut Elisa, kondisi lahan di Jakarta yang cenderung datar karena tak ada dataran tinggi juga akan menyulitkan penyaluran air dari hulu ke hilir. Kondisi ini kian diperparah oleh penurunan muka tanah di kawasan pesisir yang menyebabkan air terperangkap sebelum sampai ke laut.

“Tidak akan mungkin kita mengalirkan seluruh beban air pada ruang yang hanya 3 persen dan berbeda-beda kedalamannya. Belum lagi kalau lautnya pasang, sehingga yang 80 persen itu harus kontribusi juga,” katanya.

Pemprov DKI Jakarta telah berupaya membangun sumur-sumur resapan air pada lokasi rawan banjir. Kendati demikian, menurut Elisa, langkah tersebut tidak akan cukup, lantaran pembangunan penangkap air hanya bisa dilakukan di lahan milik pemerintah saja, seperti jalan, taman, trotoar, atau aset lahan lainnya.

Padahal seharusnya, menurut Elisa, suatu bangunan harus mampu mengelola airnya sendiri, sehingga tidak seluruh air langsung dibuang ke sungai atau drainase Jakarta.

Elisa pun mendesak agar pihak-pihak terkait perlu memikirkan cara bagaimana agar air dapat diserap semaksimal mungkin oleh tanah atau disimpan semaksimal mungkin dalam berbagai metode yang dikenal dalam konsep zero run off.

Konsep ini merupakan metode menampung air hujan sebanyak-banyaknya dan sebagian diresapkan ke dalam tanah, sehingga sangat sedikit aliran air yang tak tertampung dari kawasan tertentu.

“Entah harus melalui serapan, retensi, atau apapun tergantung skala ruang dan kemampuan serta kondisi lapangan,” katanya.

Pembenahan sungai

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga juga menilai, banjir yang terjadi saat ini merupakan kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi curah hujan yang tinggi.

Ia mengatakan, banjir yang merendam sejumlah pemukiman warga pada tahun ini terjadi di lokasi yang berdekatan dengan sungai.

Misalnya banjir di kawasan Kemang hingga Sudirman yang disebabkan luapan air dari Sungai Krukut, atau daerah Kedoya akibat meluapnya Kali Pesanggrahan. Kawasan sekitar Cipinang, Kebon Pala, Rawajati yang terdampak dari luapan Kali Sunter. serta daerah bantaran Sungai Ciliwung dan Sungai Angke.

Nirwono mengatakan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta agar banjir tahunan tidak lagi terjadi di Jakarta pada tahun-tahun mendatang.

Pertama, melakukan pembenahan secara permanen terhadap seluruh sungai yang ada di Jakarta. Ia menegaskan, jika ingin keluar dari siklus banjir tahunan ini, jalan keluar yang mesti ditempuh adalah dengan memperbaiki atau merevitalisasi semua sungai dan anak sungai yang mengaliri Jakarta.

Tanpa dilakukannya pelebaran dan pembetonan sungai, Nirwono mengatakan, langkah pengerukan saluran air dan gerebek lumpur pun tidak akan memiliki efek yang maksimal terhadap penanganan banjir. Lantaran kedua kegiatan tersebut hanya langkah penunjang dan tidak substansial dalam menyelesaikan akar masalah banjir di Jakarta.

Program pembenahan sungai, menurut Nirwono, telah dilakukan sejak era Gubernur Fauzi Bowo hingga Basuki Tjahaja Purnama, berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam program ini, Pemprov DKI Jakarta bertugas untuk melakukan pembebasan lahan di kawasan bantaran sungai dan merelokasi masyarakat ke rumah susun. Sedangkan Kementerian PUPR yang bertugas melakukan pengerukan dan pelebaran sungai.

Program itu terhenti sejak 2017 dikarenakan keengganan Anies untuk membebaskan lahan dan terjebak pada perdebatan konsep naturalisasi atau normalisasi.

Nirwono pun berharap, agar pembenahan sungai bisa secara bertahap dilakukan pada 2022. Berdasarkan catatannya, dari total 33 kilometer panjang Sungai Ciliwung yang akan dibenahi, 17 kilometer di antaranya sudah selesai ditata.

"Kita harapkan pada 2022 minimal secara bertahap sudah mulai dilakukan pembenahan empat sungai dari 13 sungai utama di DKI," katanya.

Kedua, ialah pembenahan drainase secara menyeluruh juga wajib dilakukan oleh Pemprov DKI. Saat ini, sistem drainase yang berfungsi secara teknis 33 persen saja, dan hanya bisa menampung curah hujan dengan intensitas maksimal 100 milimeter per hari.

Ketiga, melakukan pembenahan kawasan pesisir di Jakarta. Hal ini menurutnya penting dilakukan guna mengantisipasi adanya banjir rob yang sering terjadi setiap air laut mengalami pasang.