Lokadata.ID

Bank antisipasi perpanjangan restrukturisasi kredit tahap dua

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Nurhaida sebelum dimulainya rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021).
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Nurhaida sebelum dimulainya rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/3/2021). Aprillio Akbar / ANTARA FOTO

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji kemungkinan untuk melanjutkan program restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19. OJK sebelumnya sudah memperpanjang restrukturisasi kredit yang seharusnya berakhir 31 Maret 2021 menjadi 31 Maret 2022.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini yang membatasi mobilitas masyarakat akibat meningkatnya kasus positif Covid-19 bisa mengakibatkan upaya pemulihan ekonomi terhambat. Dunia usaha sudah menjerit karena kapasitas operasi tak optimal, dan permintaan juga merosot.

“Oleh karena itu, OJK melihat adanya potensi untuk melakukan perpanjangan lanjutan restrukturisasi kredit di sektor perbankan yang selama ini sudah diatur dalam POJK 48/POJK.03/2020. Keputusan resmi OJK akan dikeluarkan paling lambat akhir Agustus 2021,” kata Wimboh dalam keterangan tertulis.

Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto mengatakan, BRI menyambut baik rencana tersebut. “Hal itu akan sangat membantu pelaku UMKM yang tengah berjuang mengembalikan bisnisnya yang terdampak Covid-19 serta membantu perbankan menjaga kualitas kredit yang disalurkan,” katanya kepada Lokadata.id, Rabu (4/8/2021).

Hingga akhir Juni 2021, outstanding kredit yang direstrukturisasi akibat terdampak Covid-19 di BRI tercatat sebesar Rp175,1 triliun. Jumlah ini turun sebesar Rp55,4 triliun dari total akumulasi kredit yang direstrukturisasi.

“Beberapa alternatif skema restrukturisasi yang dilakukan BRI antara lain memberikan keringanan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, penundaan pembayaran bunga, dan penundaan angsuran pokok,” katanya.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi juga mendukung kebijakan tersebut sebagai inisiatif yang dibutuhkan untuk menjaga tren positif pemulihan ekonomi. “Dapat kami sampaikan, saat ini bank masih melakukan asesmen terhadap penerapan PPKM darurat pertengahan 2021," kata Darmawan dalam keterangan tertulis.

Hingga akhir Juni 2021, kata Darmawan, permintaan restrukturisasi dari debitur terdampak Covid-19 cenderung menurun bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya,” katanya seraya menambahkan, "Bank Mandiri sejak awal telah mengantisipasi hal ini dengan memitigasi debitur yang potensial terdampak Covid."

Hingga Juni 2021, Bank Mandiri telah memberikan persetujuan restrukturisasi debitur terdampak pandemi kepada lebih dari 548 ribu debitur, dengan besar pinjaman Rp126,5 triliun. Per Juni 2021 posisi baki debet restrukturisasi debitur terdampak Covid-19 masih sebesar Rp96,5 triliun.

Excecutive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan BCA juga mendukung kebijakan pemerintah, otoritas, serta regulator perbankan. Salah satunya rencana OJK dalam memperpanjang restrukturisasi kredit untuk menjaga momentum percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah meningkatnya kasus Covid-19 dalam negeri.

“Saat ini BCA terus melakukan kajian secara rutin atas kemampuan pembayaran utang debitur restrukturisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan kami yaitu membantu debitur dalam masa-masa yang penuh tantangan saat ini,” katanya.

Sampai Juni 2021, terdapat 13,9 persen atau sebesar Rp 80,5 triliun dari total kredit yang merupakan kredit restrukturturisasi berstatus kolektibilitas 1. “Sekitar 35 persen nasabah tersebut akan kembali ke pembayaran normal, namun ada juga yang membutuhkan restrukturisasi lanjutan, yaitu sekitar 45-50 persen,” katanya.

Bank BCA hingga saat ini juga terus memonitor secara intens kondisi terkini, khususnya di tengah situasi PPKM yang bertujuan menekan laju penularan pandemi Covid-19 menuju pemulihan ekonomi nasional.

“Kami juga mengapresiasi respons cepat regulator dalam merelaksasi kebijakan restrukturisasi untuk membantu perbankan dan nasabah melewati masa-masa sulit. BCA senantiasa berada di sisi nasabah dalam menghadapi tantangan perekonomian ini, termasuk dengan merestrukturisasi kreditnya sejak awal pandemi,” kata Hera.

Dampak restrukturisasi

Restrukturisasi kredit berdampak positif pada daya tahan dunia usaha serta menjaga tingkat rasio kredit bermasalah tetap rendah. Rasio kredit bermasalah perbankan atau non performing loan pada Juni 2021 sebesar 3,24 persen. Angka itu turun dibandingkan Mei 2021 yang sebesar 3,35 persen.

Juru Bicara OJK Sekar Putih mengatakan, hingga Juni 2021, perbankan nasional telah merestrukturisasi kredit senilai Rp791,93 triliun untuk 5,03 juta debitur. Jumlah itu melandai jika dibandingkan pada Desember 2020, di mana restrukturisasi kredit mencapai Rp830,38 triliun.

Jumlah kredit yang masih dalam status restrukturisasi terus menurun sejak Desember 2020. Pada februari 2021, kredit yang masih direstrukturisasi sudah turun menjadi Rp823,72 triliun di Februari 2021, dan pada Maret 2021, jumlah nilai restrukturisasi kredit perbankan berkurang lagi menjadi Rp808,75 triliun dari 5,5 juta debitur.

OJK pun mengimbau bank untuk melihat kembali portfolio restrukturisasi dan melakukan asesmen ulang terhadap debitur dan mulai membentuk pencadangan bertahap. “Langkah-langkah tersebut untuk mengantisipasi penurunan kualitas kredit debitur restrukturisasi,” katanya.

Mengenai pencadangan, Darmawan mengatakan, sejak tahun lalu Bank Mandiri telah secara konservatif menyiapkan pencadangan yang cukup. "Hingga Juni 2021 Bank Mandiri telah membentuk pencadangan (coverage ratio) sebesar 221,87 persen, meningkat dari posisi Juni 2020 lalu sebesar 195,53 persen," kata dia.