Lokadata.ID

Bank dan lembaga pembiayaan siap kurangi beban debitur kecil

Pengunjung memilih barang hasil kerajinan yang dijajakan dalam pameran produk UMKM bertajuk Crafina 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Pengunjung memilih barang hasil kerajinan yang dijajakan dalam pameran produk UMKM bertajuk Crafina 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019). Aprillio Akbar / ANTARA FOTO

Pelaku usaha pembiayaan dan perbankan siap memberikan keringanan pembayaran kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kesiapan ini disampaikan salah satunya oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno. Dia mengatakan, anggota APPI menjamin restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran kredit akan diberikan terhadap debitur yang memenuhi syarat.

"Yang kami bantu adalah merestruktur dan me-reschedule utang, bisa 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Tergantung kondisi. Bisa dengan bayar sedikit di awal, bayar bunga saja, atau cicilan sebagian," ujar Suwandi.

Keringanan bagi debitur yang memiliki kredit hingga Rp10 miliar telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

POJK ini menyebut, debitur bisa mendapat perlakuan khusus jika mereka terdampak pandemi Covid-19. Debitur yang bergerak di industri pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan mendapat prioritas untuk diberi keringanan.

Kelonggaran yang bisa diberikan di antaranya penangguhan cicilan sampai satu tahun, penurunan bunga, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Agar bisa mendapat perlakuan khusus, debitur terkait harus menempuh sejumlah cara. Pertama, mereka wajib mengajukan permohonan restrukturisasi lengkap dengan data yang diminta pihak bank/leasing. Data ini bisa disampaikan secara daring.

Kedua, pihak bank/leasing akan melakukan assesment untuk mengetahui apakah debitur termasuk kelompok terdampak Covid-19. Kreditur juga akan meneliti historis pembayaran pokok/bunga pinjaman dan kejelasan penguasaan kendaraan

Setelah itu, barulah bank atau leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur. Perpanjangan waktu pembayaran kredit, serta restrukturisasi jumlah pinjaman bisa diberikan, tergantung dari kemampuan pembayaran cicilan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank atau leasing lantas disampaikan secara daring oleh lembaga keuangan terkait.

Kesiapan bank BCA, BRI, CIMB Niaga

Executive President & Corporate Communication PT Bank Central Asia Tbk. Hera F Heryn mengatakan, perseroan siap memberikan keringanan bagi debitur kecil seperti yang sudah diatur OJK. Akan tetapi, belum ada keterangan detail dari BCA ihwal skema restrukturisasi pun keringanan pembayaran cicilan yang akan diberikan.

“BCA terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak, baik regulator maupun stakeholder, baik rekanan bisnis BCA skala besar hingga UMKM untuk merespon dinamika yang terjadi sebagai bagian dari komitmen layanan perbankan BCA,” kata Hera dalam keterangan tertulis kepada Lokadata.id.

Pernyataan lain disampaikan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso. Dia mengatakan, BRI siap memberi skema khusus untuk pelunasan kredit debitur UMKM.

Sunarso menyebut, BRI telah menyiapkan skema restrukturisasi bagi debitur yang mengambil Kredit Pemilikan Properti (KPP) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Kelonggaran cicilan ini akan ditujukan pada debitur di sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian, sesuai titah OJK.

“BRI secara aktif juga melakukan monitoring dan memberikan pendamping secara langsung terhadap program restrukurisasi yang dijalankan oleh para debitur BRI sebagai upaya perseroan untuk menjalankan asas prudential banking dan selective growth,” kata Sunarso dalam keterangan tertulis kepada wartawan.

Sementara itu, Direktur Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan menyebut, perusahaannya masih menunggu petunjuk teknis OJK sebelum menyikapi isi POJK terkait. Akan tetapi, dia memastikan skema restrukturisasi bisa dilakukan "dengan kriteria-kriteria tertentu."

Jangan diberikan ke debitur nakal

Pasca menerbitkan POJK terkait, OJK sempat menyampaikan imbauan kepada seluruh bank dan lembaga peminjaman agar kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab. OJK mengingatkan agar celah keringanan pembayaran hutang dan bunga kredit tidak disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggungjawab

"Ini terkait dengan debitur yang sebelumnya lancar, namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya sebagai dampak Covid 19," kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangan tertulisnya.

OJk mencontohkan, jangan sampai restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sudah bermasalah sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Peringatan ini diberikan karena terbuka kemungkinan ada debitur nakal yang memanfaatkan stimulus ini dengan meminta restrukturisasi, agar status pinjamannya menjadi lancar.

"Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank," tuturnya.

Menurut Pengamat Perbankan dari Binus University Doddy Ariefianto, kebijakan relaksasi kredit bagi debitur kecil perlu diapresiasi. Akan tetapi, seluruh pihak diingatkan tetap berhati-hati agar jangan sampai stimulus ini berakibat pada macetnya kinerja perbankan.

“Industri perbankan memang dalam kondisi solid, permodalannya mencapai 22 sampai 23 persen. Tetapi, saya tidak tahu juga kalau ada bank-bank yang portofolionya (kredit) banyak di UMKM. Itu bisa lumayan turun pendapatannya kalau ditunda pembayaran kreditnya,” kata Doddy kepada Lokadata.id.

Doddy menyarankan, ke depannya pemerintah memberikan kelonggaran terhadap perbankan dengan menurunkan standar penilaian kesehatan usaha mereka. Penurunan standar ini diperlukan agar bank tidak dikategorikan "sakit" apabila keuntungannya menurun karena menjalani kebijakan relaksasi ini.

"Ini kan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Jadi harus komprehensif melihatnya,” ujarnya.