Lokadata.ID

Beda sikap Retno, Prabowo dan Luhut soal ketegangan di Natuna

Menhan Prabowo Subianto (kiri) bersama Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A Taufiq R (tengah) dan Menlu Retno Marsudi menyapa wartawan seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.
Menhan Prabowo Subianto (kiri) bersama Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A Taufiq R (tengah) dan Menlu Retno Marsudi menyapa wartawan seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

Pemerintah Indonesia menegaskan Tiongkok telah melakukan pelanggaran batas wilayah di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Dalam beberapa hari terakhir, kapal Tiongkok berada di kawasan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, dan melakukan kegiatan kegiatan pencurian ikan.

Namun terdapat perbedaan sikap antara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam menanggapi isu tersebut.

Retno dengan tegas menolak kehadiran kapal Tiongkok di perairan Natuna. Kemenlu pun memanggil Duta Besar Tiongkok di Jakarta, dan menyampaikan protes.

Menurutnya Indonesia tidak akan pernah mengakui Nine-Dash Line atau garis imajiner wilayah perairan yang diklaim Tiongkok mulai dari Provinsi Hainan hingga Laut Natuna. Retno mengatakan batas wilayah itu merupakan klaim sepihak Tiongkok tanpa dasar hukum.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui nine-dash line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," ujar Retno dalam konferensi pers, Jumat (3/1/2020).

Retno menuturkan Tiongkok merupakan salah satu bagian dari UNCLOS (United Nations Convetion on the Law of the Sea) 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Konvensi ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut.

Oleh karena itu, dia meminta Tiongkok wajib menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Ia meminta para kementerian dan lembaga terkait untuk memperketat patroli di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bakamla RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufieqoerrochman. Ia mengatakan, Bakamla akan menambah jumlah personel untuk melakukan patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Video capture KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I  menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (30/12/2019).
Video capture KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (30/12/2019). Dispen Koarmada I / Antara Foto

Prabowo dan Luhut santai

Meski sudah ada pernyataan tegas dari Kemenlu, Prabowo dan Luhut terlihat lebih santai dalam menanggapi masalah tersebut. Dua mantan jenderal itu sama-sama bersuara persoalan tersebut tak perlu dibesar-besarkan dan tak usah dibikin ribut.

Prabowo memilih jalan damai melalui diplomasi untuk menghadapi polemik lantaran ia menilai bahwa Tiongkok tetaplah negara sahabat. Sejauh ini, Prabowo mengamati, Indonesia dan Tiongkok sudah menyampaikan sikapnya. Adanya perbedaan klaim atas Natuna ini, lanjut Prabowo, perlu dicarikan solusi.

"Kita masing-masing punya sikap, kita harus mencari suatu solusi yang baiklah. Kita cool saja, kita santai ya," katanya.

Sementara Luhut meminta ketegangan dengan Tiongkok karena masalah laut Natuna tak perlu dibesar-besarkan. Dia justru ingin Indonesia berintrospeksi diri.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu," kata Luhut.

Keterbatasan tersebut membuat pihak asing lebih leluasa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Luhut menjelaskan bahwa perintah Presiden Jokowi sangat tegas dalam memperkuat coast guard.