Lokadata.ID

Bedanya petisi di Indonesia dengan Amerika Serikat

Perbandingan status petisi di Indonesia dengan di Amerika Serikat
Perbandingan status petisi di Indonesia dengan di Amerika Serikat Antyo Rentjoko / Beritagar.id

Petisi belakangan ini populer jadi alat menyuarakan pendapat masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Mulai dari kasus begal motor di Depok, Jawa Barat, pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, hingga kasus Rohingya.

Petisi adalah surat permohonan resmi kepada pemerintah; menurut situs Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Untuk polemik yang menimpa Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso, bahkan terjadi "perang" petisi antara pendukung dan penggugatnya. Ada enam petisi, tiga untuk masing-masing.

Seberapa efektif petisi di Indonesia untuk mengusulkan kebijakan?

Kami tak mengukurnya. Namun catatan situs Change.org, mengklaim enam petisi yang pernah "menang". Paling tidak, hingga saat artikel ini ditulis. Meski tak menang, ada yang berhasil mengundang tanggapan pejabat pemerintah. Misalnya, petisi soal JHT, dan lumba-lumba liar di Bali.

Selengkapnya bisa dilihat di situs penyedia layanan petisi daring (online) ini.

Pertanyaan menarik yang muncul adalah, apa dasar hukum keberadaan petisi ini di Indonesia?

Menurut aktivis reformasi hukum dan sistem peradilan, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Anggara Suwahju, petisi di Indonesia merupakan hak yang diatur dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 44 UU tersebut menyatakan:

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan meupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, tak ada aturan yang mewajibkan pemerintah Indonesia merespon petisi, dalam kondisi apapun. Ini berbeda dengan aturan di Amerika Serikat (AS).

Lembaga kepresidenan Amerika Serikat, Gedung Putih, membuat inisiatif bernama We the People. Layanan petisi daring yang dibuat sejak 2011 dan resmi diselenggarakan pemerintah AS sejak 2014 itu, bisa memaksa pemerintah merespon petisi dengan kondisi tertentu.

Dijelaskan di situs We the People, petisi yang mendapat lebih dari 100 ribu pendukung, dalam waktu 30 hari sejak dibuat, harus direspon pemerintah.

Sedangkan petisi yang gagal mendapat 150 dukungan dalam 30 hari, tak akan muncul dalam sistem pencarian. Artinya, netizen tak akan bisa menemukan petisi dimaksud.

Ringkasannya, sila tengok ilustrasi.