Lokadata.ID

Berulangnya tindak kekerasan aparat dalam unjuk rasa

Sejumlah Mahasiswa tersungkur usai bentrokan dengan pihak Kepolisian pada aksi demonstrasi di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Sejumlah Mahasiswa tersungkur usai bentrokan dengan pihak Kepolisian pada aksi demonstrasi di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah Fakhri Hermansyah / ANTARA

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari KontraS, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Public Virtue Institute, LBH Jakarta, Setara Institute, HRWG, Elsam, PBHI, LBH Masyarakat, Pil-Net, ICW dan LBH Pers mengecam tindakan kekerasan terhadap para demonstran UU Cipta Kerja pada 6-8, dan 13 Oktober kemarin.

Mereka menilai tindakan kekerasan tersebut merupakan repetisi atas pola-pola brutalitas kepolisian pada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Koalisi pun menilai hal ini sebagai sebuah kemunduran dalam berdemokrasi.

Menurut Koalisi, berbagai produk hukum yang ada, baik UU maupun peraturan internal Polri sudah mengatur dengan tegas bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, anggota Polri wajib menjunjung tinggi HAM. Bahkan saat menindak orang yang melanggar hukum, kepolisian tetap harus menghormati asas praduga tidak bersalah.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mencatat sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penanganan demonstrasi yang dilakukan APH. Sejumlah pelanggaran HAM tersebut antara lain penahanan yang sewenang-wenang, tindak kekerasan kepada demonstran, serta penggunaan kekuatan yang berlebihan dengan peluru karet, peluru tajam, dan gas air mata.

Berbagai pelanggaran tersebut akhirnya menambah panjang daftar kekerasan polisi dalam menangani aksi unjuk rasa selama Pemerintahan Joko Widodo. “Tindakan itu tidak bisa dibenarkan. Berunjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh UUD 1945 dan hukum internasional,” katanya kepada Lokadata.id, Jumat (16/10/2020).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menambahkan bahwa penanganan demonstrasi oleh polisi belakangan ini justru mengancam kehidupan berdemokrasi.

Alih-alih bertugas mengamankan jalannya demonstrasi sesuai mandat institusi yang ada, katanya, kepolisian justru berusaha menggagalkan atau setidaknya membubarkan aksi demonstrasi. Apabila cara penanganan seperti ini terus berlanjut, Asfin khawatir demokrasi di Indonesia tidak lagi memiliki makna. Indonesia pun tak ubahnya negara otoriter.

“Mereka memperlakukan orang yang berdemonstrasi sebagai penjahat, seolah-olah (demonstrasi) merupakan kesalahan atau tindakan terlarang. Ini tercermin dari penangkapan-penangkapan sebelum dan sesudah aksi,” kata Aspinawati.

Kekerasan versus kekerasan

Juru Bicara Koalisi yang juga Peneliti KontraS, Andi Muhammad Rezaldy mengatakan, kepolisian tidak dapat menggunakan alasan adanya provokasi atau peserta aksi yang terlebih dahulu melakukan kekerasan sebagai justifikasi melakukan kekerasan balik. Andi mengatakan tugas kepolisian adalah memastikan pelaku tindak pidana diproses secara hukum, sementara memastikan masyarakat yang terlibat dalam aksi dilindungi hak-haknya.

“Lebih dari itu, kepolisian harus menemukan pelaku utama dari provokasi tersebut agar hal serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujar Rezaldy.

Sejak RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR dan pemerintah pada Senin (5/10/2020), gelombang aksi penolakan Omnibus Law terus menguat di berbagai daerah. Sehari setelah pengesahan itu, polisi menangkap belasan pelajar yang hendak aksi di DPR RI, Jakarta. Penangkapan jelang aksi terus berlanjut hingga sepekan berikutnya.

Pada Sabtu (10/10/2020) pekan lalu, Mabes Polri menyampaikan sedikitnya 5.918 orang ditangkap saat aksi penolakan Omnibus Law Ciptaker yang digelar pada Kamis (8/10/2020). Polisi berdalih penangkapan dilakukan karena mereka diduga membuat kericuhan. Sebanyak 167 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara pada aksi demonstrasi pada Selasa (13/10/2020) kemarin, polisi kembali menangkap 1.377 demonstran. Sebagian besar saat ini sudah dipulangkan dan ada pula yang diproses hukum karena terindikasi melanggar pidana. Selain itu pihak kepolisian juga akan mengancam akan mempersulit penerbitan SKCK bagi siswa yang kedapatan mengikuti unjuk rasa.

Usman Hamid menjelaskan, penggunaan kekuatan berlebihan bertentangan dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Pasal 5 Nomor 1 Tahun 2009, tentang tujuan penggunaan kekuatan dalam tindak kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat dan menghentikan tindakan yang diduga merupakan perbuatan melanggar hukum. Tetapi yang terjadi kemarin menurut Usman justru sebaliknya.

Lebih lanjut, tindakan penganiayaan hingga menyebabkan luka-luka juga merupakan pelanggaran atas Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui UU Nomor 5 Tahun 1998.

Ihwal pembubaran massa aksi menurutnya juga tidak sesuai dengan prinsip dan tahap-tahap penggunaan kekuatan. Masih dalam Perkap yang sama, dalam menggunakan kekuatan anggota Polri haruslah mengedepankan prinsip proporsionalitas. ”Artinya penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman dan tingkat kekuatan yang ada,” ujarnya.

Terkait pemberian catatan bagi pelajar yang mengikuti demonstrasi, Usman mengatakan tindakan tersebut sudah jauh dari wewenang kepolisian. Ia menjelaskan, pemberian catatan tertulis oleh Polri baru bisa dilakukan kepada individu yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan.

Artinya, seseorang harus melakukan tindak pidana terlebih dahulu, diproses oleh Kepolisian, Kejaksaan, disidang oleh pengadilan dan mendapatkan putusan yang bersifat final baru dapat dinyatakan melanggar hukum dan dicatat dalam Catatan Kepolisian.

“Menghukum demonstran yang diduga melakukan tindak kriminal tanpa melalui proses peradilan yang adil hanya akan memperparah pelanggaran HAM yang selama ini dilakukan aparat negara,” kata Usman. Terlebih demonstrasi atau protes secara damai merupakan bagian dari HAM yang dijamin UU, bukan suatu tindakan melanggar hukum.

Para jurnalis dan relawan medis yang bertugas di lokasi aksi pun ikut mengalami hal serupa. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, per Sabtu (10/10/2020), setidaknya terdapat 28 wartawan di 38 kota yang mengalami kekerasan saat meliput aksi demonstrasi UU Ciptaker.

Ketua AJI Indonesia Abdul Manan mengatakan, kasus kekerasan terhadap wartawan paling banyak terjadi di Jakarta dengan 8 korban wartawan. Kemudian disusul Kota Surabaya dan Samarinda dengan masing-masing 6 kasus kekerasan, lalu Semarang dan Palu yang masing-masing terdapat 3 kasus.

Sedangkan pada aksi demonstrasi pada Selasa (13/10/2020) kemarin, polisi kedapatan melakukan razia terhadap ambulans dan relawan medis di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Ketika mencoba meloloskan diri, Ambulans serta relawan medis dari Team Rescue Ambulance Indonesia (TRAI) Korwil Jakarta Raya lantas ditembaki lalu ditangkap polisi.

Langgar prosedur

Perwakilan Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Muhammad Afif Abdul Qoyim mengatakan, pihaknya acap kali dihalang-halangi polisi saat hendak memberikan pendampingan atas para demonstran yang ditangkap. Kepolisian serika kali juga tidak memberi akses terbuka mengenai identitas demonstran yang ditangkap.

Padahal pendampingan hukum merupakan hak setiap orang ketika ditahan aparat. Afif menjelaskan, pendampingan hukum penting untuk meminimalisasi terjadinya intimidasi dan kriminalisasi dalam proses penahanan.

Tanpa pendampingan hukum, aparat bisa saja menetapkan seseorang tersangka tanpa bukti yang jelas. Serta tidak ada jaminan bahwa penetapan tersangka pendemo tidak keluar dari konteks penangkapan.

"Mencari konteks kesalahan di luar massa aksi. Misalnya HP diperiksa, ada gambar bermuatan negatif, atau tes urine, nanti dianggap mengonsumsi narkoba. Dicap anarko dengan bukti baju hitam, bawa buku-buku tertentu. Nah, itu polisi mencari kesalahan di luar konteks," katanya.

Atas semua hal tersebut, Afif meminta Komnas HAM, Ombudsman, organisasi pemantau kepolisian hingga organisasi advokat, menegur segala praktik penahanan paksa yang dilakukan aparat kepolisian terhadap massa aksi.

Klaim kepolisian

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono mengklaim Kepolisian telah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam menangani para demonstran.

Argo menyebutkan, sesuai SOP, polisi tidak dilengkapi senjata api dalam menghadapi pengunjuk rasa. Polisi juga selalu mengedepankan negosiasi agar kegiatan penyampaian aspirasi dalam unjuk rasa tercapai. Namun, polisi juga memiliki SOP untuk tetap mengamankan area tertentu yang tidak boleh dimasuki demonstran, dan posisi bertahan dengan berbagai metode.

"Imbauan-imbauan pun kita berikan ke pengunjuk rasa, baik yang persuasif, jangan sampai terpancing, anggota kita beri edukasi setiap akan bergerak, tidak usah terpancing. Tetap kita upayakan persuasif, humanis, dan sebagainya," katanya.

Argo juga membantah polisi akan mempersulit pemberian SKCK kepada para pelajar yang ditangkap pada saat berunjuk rasa. "Kepolisian tidak akan memberikan catatan apa pun dalam SKCK pelajar yang berunjuk rasa.

Ia mengatakan, selama penangkapan kemarin, para pelajar hanya diminta membuat surat pernyataan dan polisi meminta orang tua untuk menjemput mereka. "SKCK itu tidak ada hubungannya. Kecuali dia memang sudah divonis, mereka yang melakukan kejahatan nanti akan tercatat di SKCK," ujar Argo.