Lokadata.ID

Masih dibayangi pandemi, biaya Haji 2021 kemungkinan naik

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan vaksinasi jemaah haji.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (tengah) didampingi Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021). Rapat kerja tersebut membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M dan vaksinasi jemaah haji. Hafidz Mubarak / ANTAR FOTO

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2021 kemungkinan besar bakal naik. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan kenaikan biaya haji tahun ini, dua di antaranya adalah pandemi dan pajak. Namun, Pemerintah belum menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk periode 1442 H atau 2021 ini.

Selain itu, penyelenggaraan haji tahun ini juga masih dibayang-bayangi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Hingga saat itu, Indonesia masih masuk dalam daftar negara yang warganya dilarang masuk Arab Saudi. Pelarangan yang dimulai pada 3 Februari lalu dimaksudkan untuk mencegah masuknya varian baru virus Covid-19.

Kemungkinan kenaikan harga itu muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Selasa (6/4/2021). Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, proyeksi kenaikan tersebut berasal dari sejumlah asumsi penambahan biaya terhadap komponen BPIH.

Mantan Direktur Jenderal Haji ini menambahkan, kemungkinan peningkatan BPIH tahun ini juga telah disesuaikan dengan asumsi kuota pemberangkatan yang diberikan oleh Arab Saudi. Kendati demikian, Anggito masih belum bisa menyampaikan besaran pasti BPIH 2021.

Saat ini, BPIH tengah dibahas Panja Komisi VIII DPR bersama Panja BPIH Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pelaksana BPKH. "Materi pembahasan masih bersifat exercise dan asumsi awal terhadap berbagai skenario perhajian 2021. Selain itu juga mempertimbangkan implikasi keuangan yang mungkin terjadi," katanya ketika dikonfirmasi Lokadata.id, Kamis (8/4/2021),

Berdasarkan hasil RDP antara Komisi VIII DPR dengan BPKH disebutkan, apabila pada akhirnya ongkos haji naik, bebannya tak ditanggung jemaah. BPKH mengupayakan kenaikan tersebut akan dicover dari hsil pengelolaan dana di BPKH. "Akan dicover oleh distribusi virtual account tahun 2020 dan nilai manfaat tahun berjalan."

Selain itu, BPKH juga bakal melakukan investasi di bidang perhajian untuk efisiensi untuk menekan biaya haji. Beberapa di antaranya adalah dengan menjalin kerja sama dengan penyedia jasa akomodasi, transportasi, dan makanan siap saji. Setidaknya ada dua opsi yang bisa dilakukan untuk investasi tersebut.

Pertama, BPKH investasi di muka melalui kerja sama dengan penyedia jasa senilai kontrak Kementerian Agama dengan diskon yang menjadi nilai manfaat bagi BPKH. Kedua, BPKH bekerja sama dengan penyedia jasa menawarkan harga yang kompetitif dan selisih biaya dihitung sebagai efisiensi BPKH.

“Misalnya, dengan pola pembayaran di muka, berbeda dengan pola pembayaran E-hajj yang dilakukan di belakang. Hal ini untuk memastikan mobilisasi dan persiapan dapat dilakukan sebaik-baiknya,” demikian ditulis dalam risalah rapat tersebut. Tiga komponen tersebut merupakan beban terbesar biaya haji.

Biaya penyelenggaraan haji reguler ditetapkan berdasarkan embarkasi (tempat pemberangkatan. Pada 2019, ongkos haji terendah ada di embarkasi Banda Aceh, yakni Rp30,88 juta, dan termahal adalah embarkasi Makassar, yakni Rp39,21 juta. Tahun lalu, Pemerintah Arab Saudi meniadakan haji karena pandemi. berdasarkan

Alasan kenaikan

Pelaksana tugas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Khoirizi H. Dasir menjelaskan alasan kenaikan biaya haji tahun ini. Menurut Khoirizi, ada tiga hal yang menjadi penyebab kenaikan biaya haji tahun ini.

Pertama, kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Kurs rata-rata dolar Amerika terhadap rupiah pada 2020 mencapai Rp14.529, naik tipis 2,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.141. Kedua, adanya kenaikan pajak penyelenggaraan haji dari pemerintah Arab Saudi dari sebelumnya sebesar 5 persen menjadi 15 persen.

Ketiga, tambahan biaya yang bakal dialokasikan untuk protokol kesehatan selama penyelenggaraan haji. Misalnya ada biaya pemeriksaan kesehatan, termasuk swab (PCR test) sebelum keberangkatan dan selama berada di Arab Saudi, serta protokol kesehatan lainnya.

"Haji di masa pandemi mengharuskan pemeriksaan swab, jaga jarak dan pembatasan kapasitas kamar, juga kemungkinan nanti juga akan ada karantina dan lainnya. Itu semua tentu berdampak pada biaya haji," katanya. Kendati begitu, ia menekankan Pemerintah akan terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi jemaah.

Khoirizi menambahkan, pembahasan biaya haji juga terus dilakukan sembari menunggu informasi resmi terkait kepastian tentang kuota jemaah haji tahun ini untuk Indonesia dari Pemerintah Arab Saudi. Karenanya, sampai saat ini kenaikan biaya haji masih sebatas proyeksi berdasarkan asumsi kuota dengan berbagai skenario.

"Karena belum ada kepastian kuota, maka pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30 persen, 25 persen, 20 persen, bahkan hingga hanya 5 persen," ujarnya. Tahun lalu, Pemerintah Arab Saudi meniadakan haji dan tahun ini masih dipenuhi ketidakpastian akibat peningkatan kembali pandemi.

Wajar

Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Firman M. Nur mengatakan, Asosiasi bisa menerima dan memaklumi jika akhirnya pemerintah jadi menaikkan biaya penyelenggaraan haji tahun ini karena memang ada beberapa tambahan biaya dan kenaikan pajak.

Firman menyebutkan sejumlah biaya tambahan terkait penerapan protokol pencegahan penularan Covid-19. Dia mencontohkan biaya transportasi dan akomodasi. Karena protokol kesehatan, kapasitas pesawat dan transportasi lain selama di tanah Suci, serta kapasitas hunian kamar akan dibatasi.

Kemungkinan besar, akibat pandemi, Pemerintah Arab Saudi akan mengurangi kuota haji untuk seluruh negara. Pengurangan ini untuk membatasi potensi penyebaran virus Covid-19 yang belakangan kembali naik. Pembatasan itu pada gilirannya akan menaikkan biaya haji per kepala.

Bahkan, hingga kini, Pemerintah Arab Saudi masih belum mencabut larangan bagi warga dari 20 negara, termasuk Indonesia, untuk masuk ke negara tersebut. Akibatnya, penduduk Indonesia tidak bisa melaksanakan umrah pada Ramadan tahun ini. Padahal, pada zaman normal, jemaah umrah pada Ramadan biasanya menyamai saat haji.