Lokadata.ID

Biden cabut larangan TikTok, tapi perang melawan aplikasi Cina berlanjut

Logo TikTok dipasang pada layar di atas Times Square di Kota New York, Amerika Serikat, Jumat (6/3/2020).
Logo TikTok dipasang pada layar di atas Times Square di Kota New York, Amerika Serikat, Jumat (6/3/2020). Andrew Kelly / ANTARA FOTO/REUTERS

Presiden AS Joe Biden menandatangani perintah eksekutif pada Rabu (9/6/2021) untuk mencabut larangan TikTok, WeChat, dan Alipay yang dulu diberlakukan oleh Donald Trump. Sebagai gantinya, Biden memerintahkan Departemen Perdagangan AS untuk meninjau aplikasi yang dirancang dan dikembangkan oleh mereka yang berada di yurisdiksi musuh asing, seperti Cina.

“Ini harus menggunakan 'pendekatan berbasis bukti' untuk melihat apakah mereka menimbulkan risiko bagi keamanan nasional AS," kata Biden, dikutip BBC.

Donald Trump sebelumnya melarang unduhan baru aplikasi video viral TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan Cina Bytedance, pada tahun 2020. Saat itu ia menggambarkan TikTok sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Oracle dan Walmart pun ditunjuk untuk menangani data pengguna TikTok AS dan moderasi konten.

Namun, perintah Trump itu tidak benar-benar dijalankan karena belum ada keputusan pengadilan yang mengikat. Catatan Vox, TikTok bahkan kini lebih populer dari sebelumnya. Ketika di era Trump ada 80 juta pengguna, sekarang sudah bertambah jadi lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Para pengguna pun dapat terus menikmati TikTok tanpa khawatir aplikasi akan dimatikan.

Sekarang, meski mengakui bahwa aplikasi dapat mengakses dan menangkap banyak informasi dari pengguna yang dapat digunakan musuh asing, Biden menganulir keputusan Trump itu. Melalui perintah eksekutifnya, Biden meminta analisis berbasis bukti yang ketat, untuk mengantisipasi ancaman itu.

“Pemerintah berkomitmen untuk mempromosikan internet yang terbuka, dapat dioperasikan, andal, aman dan untuk melindungi hak asasi manusia secara daring dan luring, serta untuk mendukung ekonomi digital global yang dinamis,” kata seorang pejabat senior pemerintah, dilansir The Verge.

“Tantangan yang kami tangani dengan perintah eksekutif ini adalah bahwa negara-negara tertentu, termasuk Cina, tidak berbagi komitmen atau nilai-nilai ini dan sebaliknya bekerja untuk memanfaatkan teknologi digital dan data Amerika dengan cara menghadirkan risiko keamanan nasional yang tidak dapat diterima,” kata pejabat itu.

Namun, perintah tersebut tidak membahas tindakan atau investigasi yang dilakukan oleh Komite Investasi Asing di Amerika Serikat (CFIUS). Di bawah pemerintahan Trump, CFIUS menetapkan beberapa tenggat waktu untuk aplikasi seperti TikTok untuk melepaskan diri dari pemilik Cina, ByteDance.

Selama beberapa bulan, Oracle dilaporkan akan membeli TikTok untuk mencegah larangan pemerintah sebelumnya, meskipun kesepakatan itu tidak pernah membuahkan hasil. "Tindakan CFIUS tetap dalam diskusi aktif oleh pemerintah AS," kata seorang pejabat senior pemerintah.

Perintah baru itu juga tidak menargetkan perusahaan mana pun secara khusus, tetapi menciptakan potensi tindakan keras yang lebih luas terhadap aplikasi milik Cina daripada perintah Trump sebelumnya.

The Wall Street Journal melaporkan, Biden kini mengamanatkan peninjauan semua aplikasi perangkat lunak yang berpotensi terkait dengan negara-negara seperti Cina. Departemen Perdagangan diberi wewenang untuk segera memulai peninjauan itu, dan diberi waktu 120 hari.

Ashley Gorski, seorang pengacara senior di American Civil Liberties Union (ACLU), menyambut baik keputusan untuk membatalkan larangan tersebut. "Presiden Biden berhak mencabut perintah eksekutif administrasi Trump ini, yang secara terang-terangan melanggar hak Amandemen Pertama pengguna TikTok dan WeChat di Amerika Serikat," katanya.

Pengacara yang menggugat perintah Trump, Michael Bien, juga mengapresiasi keputusan Biden. Menurut dia, pemerintah tak seharusnya melarang aplikasi yang sudah diunduh jutaan orang jika penyelidikan belum rampung. "Larangan WeChat dapat mematikan wadah komunikasi besar yang diandalkan jutaan orang di Amerika Serikat," tutur Bien dilansir New York Times.

Juru bicara TikTok menolak berkomentar tentang perintah eksekutif Biden ini. Perwakilan dari pemilik WeChat Tencent pun tidak menanggapi permintaan CNBC untuk memberikan komentar.

Perintah Biden ini sedikit berbeda dari keputusannya pada pekan lalu, yang justru menguatkan larangan Trump tentang investasi AS pada perusahaan Cina. Baru minggu lalu, Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang orang Amerika memiliki atau memperdagangkan sekuritas apapun terkait dengan 59 perusahaan Cina. Perintah yang dibuat dengan alasan ancaman teknologi mata-mata Cina itu berlaku mulai 2 Agustus 2021.

Sebelumnya, Trump hanya melarang orang AS berhubungan bisnis dengan 31 perusahaan Cina yang dinilai membantu modernisasi militer negerinya sehingga mengancam keamanan AS. Namun Biden malah menambahnya menjadi hampir lima lusin.

Biden juga melarang investor AS membeli atau menjual sekuritas yang diperdagangkan secara publik untuk perusahaan lain termasuk China General Nuclear Power Corporation, China Mobile Limited dan Costar Group. "Kami tidak akan membiarkan orang AS membiayai kompleks industri militer Republik Rakyat Cina," kata seorang pejabat Gedung Putih seperti dilansir BBC.