Lokadata.ID

Bunga acuan BI turun, bank-bank besar yang diuntungkan

Suasana salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (18/2/2021). Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan alias BI 7 daya reverse repo rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Suasana salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (18/2/2021). Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuan alias BI 7 daya reverse repo rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Percepatan penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK) perbankan diyakini bukan menjadi katalis utama yang bisa mendorong pulihnya perekonomian. Sejumlah ekonom berpendapat, menumbuhkan sisi permintaan demi menggenjot konsumsi akan lebih cepat membangkitkan perekonomian.

Sebelumnya, Asisten Gubernur BI, Juda Agung mengatakan, lembaganya mencermati pelaku usaha perbankan cenderung lamban dalam menurunkan suku bunga kredit, meski suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) sudah dipangkas. Bank sentral pada Kamis (18/2/2021) lalu menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,5 persen dan menjadi rekor yang terendah.

Data BI memperlihatkan, sejak Juni 2019 sampai Desember 2020, suku bunga acuan sudah dipangkas sebesar 225 bps menjadi 3,75 persen. Di saat yang sama, penurunan BI7DDR tersebut direspons dengan penurunan SBDK yang hanya sebesar 116 bps, menjadi 10,11 persen.

Padahal, selisih (spread) SBDK terhadap suku bunga acuan terus meningkat sejak Juni 2019. Saat itu, selisih bunga itu masih5,27 persen, tapi pada Desember 2020 angkanya sudah di level 6,36 persen.

“Artinya memang bank-bank mencoba mendapatkan keuntungan yang lebih besar di saat sekarang ini […] yang sebenarnya tidak kondusif bagi perekonomian. Kalau suku bunga turun kan harusnya mendorong ekonomi untuk segera pulih,” kata Juda, dalam Taklimat media secara daring bertajuk Kebijakan LTV dan Uang Muka KKB serta Transparansi Suku Bunga, Senin (22/2) siang.

Data yang sama menunjukkan, berdasarkan kelompok bank, kantor cabang bank asing (KCBA) tercatat yang paling responsif menurunkan suku bunga acuan. Pada Juni 2019, suku bunga KCBA mencapai 9,01 persen, kemudian turun 231 bps menjadi 6,7 persen.

Respons tercepat kedua yakni suku bunga bank umum swasta nasional (BUSN) yang turun 120 bps di periode yang sama menjadi 9,67 persen. Sedangkan, penurunan suku bunga kredit bank BUMN dan bank pembangunan daerah (BPD) tercatat masing-masing sebesar 78 bps dan 88 bps menjadi 10,79 persen dan 9,8 persen.

“Bagi Bank Indonesia, kami menginginkan kalau BI menurunkan suku bunga harusnya responsnya juga sama,” katanya.

Direktur Riset Center of Reforms on Economics (Core), Piter Abdullah berpendapat, upaya penurunan suku bunga erat kaitannya dengan kemampuan perbankan. Dia mencontohkan bank besar yang memiliki dana pihak ketiga (DPK) yang melimpah serta biaya dana (cost of funds) lebih rendah. "Bank-bank besar ini masih bisa mencari keuntungan dengan menempatkan dana kelolaan ke surat utang pemerintah."

Sedangkan bagi bank-bank kecil, lanjut Piter, hanya bisa memperoleh keuntungan dari penyaluran kredit. Karena itu, mereka berusaha mempertahankan rasio margin bunga bersih (net interest margin/NIM) dengan menahan laju penurunan bunga kredit tersebut.

“Suku bunga sesungguhnya adalah harga likuiditas. Meskipun BI sudah menurunkan suku bunga acuan berkali-kali tetapi likuiditas di beberapa bank tertentu tidak menjadi longgar,” kata Piter kepada Lokadata.id, Selasa (23/2) siang.

Kepada Lokadata.id, Ekonom Senior Institute for Developments of Economics and Finance (Indef), Aviliani juga mengatakan, terdapat sejumlah faktor mengapa penurunan SBDK bank belum secepat yang diharapkan. Pertama, ini terkait dengan pengelolaan cost of fund.

Kedua, meski ada acuan suku bunga kredit, perbankan menerapkan premi risiko (premium risk) yang berbeda-beda, bergantung penilaian terhadap debitur terkait. Karena itu, setiap nasabah tidak memperoleh nominal bunga kredit yang sama. Ketiga, suku bunga kredit tidak serta merta dapat diturunkan karena terkait dengan perjanjian kontrak kredit terkait.

“Jadi memang transmisi (suku bunga acuan ke bunga kredit) itu biasanya tidak langsung otomatis. Tapi kalau dilihat sebenarnya sudah turun, cuma turunnya enggak mungkin mendekati BI7DRRR. Harus melihat terutama persaingan sumber dananya tadi,” kata Aviliani.

Dorongan terhadap permintaan lebih efektif

Piter Abdullah menambahkan, penurunan suku bunga kredit memang diharapkan dapat membantu peningkatan pertumbuhan kredit yang pada tahun lalu terkontraksi 2,41 persen secara tahunan. Dia bilang, pada gilirannya ini juga diharapkan mendorong upaya pemulihan ekonomi.

Namun, lanjut dia, penurunan suku bunga saat ini tidak akan berdampak besar terhadap perbaikan ekonomi. Alasannya, penyebab utama kontraksi ekonomi, yakni pandemi Covid-19, belum juga teratasi. “Yang bisa memulihkan ekonomi hanyalah berhentinya pandemi,” katanya.

Sementara itu, Aviliani yang juga Ketua bidang Pengembangan Ekonomi Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) ini mengatakan, alih-alih soal suku bunga kredit yang tinggi, perlambatan kinerja kredit dan perekonomian secara umum lebih disebabkan permintaan (demand) yang masih lemah, baik rumah tangga maupun korporasi.

Aviliani menyebut, permintaan dari rumah tangga yang masih lemah ini salah satunya terlihat dari indeks keyakinan konsumen yang dirilis BI. Pada Januari 2021, indeks keyakinan konsumen (IKK) mencapai 84,9, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 96,5. Sebagai catatan, angka indeks di atas 100 menggambarkan optimisme dan sebaliknya di bawah 100 pesimisme.

Sedangkan surutnya permintaan dari korporasi, lanjut Aviliani, terlihat dari penurunan kinerja kredit meski pemerintah sudah menempatkan dana di perbankan. Sebagai informasi, pemerintah pada 2020 menempatkan dana di perbankan sekitar Rp66,99 triliun, sedangkan pada tahun ini sebesar Rp29,45 triliun.

“Ada penempatan dana tapi kan tetap aja kreditnya selektif. Karena perbankan juga melihat bahwa risikonya bukan ditanggung pemerintah walaupun ada penjaminan. Tetap mereka yang menjamin kalau ada apa-apa,” katanya.

Aviliani berpendapat, perbaikan terhadap pertumbuhan kredit mestinya tidak hanya menjadi tanggung jawab bank sentral saja. Dia menyebut, pemerintah juga bisa berperan lebih aktif dengan misalnya membuat proyek khusus seperti infrastruktur bersama dunia usaha yang diharapkan berdampak besar pada penciptaan lapangan kerja.

“Jadi 'yang diundang' jangan bank karena kalau bank itu kan follow the business. Mungkin lebih bagus insentifnya diberikan kepada korporasinya langsung dibandingkan ke bank-nya. Yang kedua stimulus ke rumah tangga,” ujarnya.