Lokadata.ID

Butuh kolaborasi atasi sampah makanan

Sampah sisa makanan Kota Metropolitan dan Kota Besar
Sampah sisa makanan Kota Metropolitan dan Kota Besar Lokadata / Lokadata

Mengurangi sampah makanan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Rumah tangga harus ambil bagian. Tidak boros makanan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Diharapkan berkontribusi dalam mengakhiri angka kelaparan di dunia pada 2030.

Namun, kenyataannya saat ini dunia membuang sekitar sepertiga dari makanan yang diproduksi setiap tahun. Di sisi lain, lebih dari 820 juta orang kelaparan. Tak heran masalah sampah makanan inipun jadi perhatian global.

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), 30 persen makanan terbuang itu setara 1,3 miliar ton makanan, biaya ekonomi AS $1 triliun, biaya lingkungan sekitar AS $700 miliar, dan biaya sosial sekitar AS $900 miliar.

Indonesia termasuk di antara negara penghasil sampah makanan terbesar--ranking ke-53 dari 67 negara dalam indikator penghasil Food Loss (FL) dan Food Waste (FW) dalam laporan Food Sustainability Index (2018).

Prancis teratas dengan skor 83,80, dan Uni Emirat Arab di posisi buncit dengan skor 34,60. Indonesia, mendapat skor 61,40. Semakin rendah skornya, mengindikasikan negara itu belum bisa mengatasi masalah kehilangan dan pemborosan makanan.

Pemerintah Indonesia pun tidak tinggal diam. Pemantauan produksi sampah makanan di setiap wilayah dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK memetakan sumber sampah berdasarkan kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.

Warga Jakarta Pusat merupakan penyumbang sampah makanan terbesar dari kategori kota metropolitan. Setiap orang menyumbang sekitar 39 kg sampah makanan per bulan. Rekornya selisih 23 kg dengan Kota Banjarmasin dari kategori kota besar.

Sedangkan menurut komposisinya, sampah makanan terbesar yang berasal dari kota metropolitan terdapat di Jakarta Barat. 70 persen sampah dari sana merupakan sampah makanan. Padahal, biaya makan di sana terhitung mahal; Rp863 ribu per orang per bulan.

Beda halnya dengan Kota Malang. Meski biaya makan di kota ini terendah (Rp597 ribu per orang per bulan), kontribusi sampah makanan-nya tertinggi ketiga di kategori kota besar: 62 persen. Setiap warganya menyumbang 14 kg sampah makanan per bulan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang pun terus menggenjot rumah pilah, kompos dan daur ulang (PKD) agar maksimal dalam mengurangi sampah setiap harinya.

Butuh kolaborasi pemerintah-warga

Pemerintah provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah menetapkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 ihwal pengelolaan sampah dengan paradigma baru: pengurangan dan penanganan sampah.

Selain masalah ekonomi dan infrastruktur, permasalahan lain di Jakarta dalam penanganan sampah adalah minimnya jumlah daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Sementara jumlah penduduk terus meningkat.

Dengan daya tampung terbatas, maka lahan harus efisien. Black soldier fly (BLF) atau lalat tentara hitam, bisa jadi solusi. Lalat dengan nama latin Hermetia illucens itu, 1 kg larvanya mampu mengurai 1 kg sampah organik.

"Untuk skala lebih luas, kawasan dapat menggunakan teknologi lebih advance, termasuk pengolahan dengan maggot (black soldier fly)," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, kepada Lokadata.id, Rabu (1/07/2020).

Namun, mustahil mengandalkan pemerintah semata. Agar warga bisa menjadi bagian dari solusi, Rosa mengimbau masyarakat mengurangi dan memilah sampah sedari rumah.

“Pemilahan sampah organik memudahkan pengomposan skala rumah tangga, dengan berbagai macam metode mulai dari Biopori sampai takakura," kata dia. "Dengan demikian, semakin berkurang sampah yang dibawa ke landfill site (TPA)," imbuhnya.

Wardhani, misalnya, adalah ibu rumah tangga di Kota Malang yang mendaur ulang sampah makanan jadi kompos atau produk yang bisa dipakai kembali.

“Saya olah sisa makanan dengan komposter sederhana (gerabah, drum, ember, karung, pot, biopori). Saya bergerak atas kesadaran sendiri agar semua terkelola 100 persen dan tidak mengirim sampah organik lagi ke TPA,” ujar Dini saat berbincang dengan Lokadata.id, Jumat (3/7/2020).

Selain mengompos, Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga aktif mengisi lokakarya pengelolaan sampah makanan ini, mengajak masyarakat untuk memperpanjang usia sisa konsumsi organik.

Misalnya, dengan cara membuat bubuk penyedap dari kepala udang, tepung dari ampas kelapa parut, hingga sabun cuci dari minyak sisa. Ia percaya mengolah sampah organik bisa mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA secara signifikan.

“Dengan workshop dan buku Mengompos di Rumah itu Mudah, semoga makin banyak yang bergerak mengompos,” tandas Dini.