Lokadata.ID
Choirul Anam: Saya gak peduli opini publik
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sekaligus Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Karawang, Mohammad Choirul Anam, saat sesi foto di kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang (13/1/2021). Aminudin Azis/Lokadata.id

Choirul Anam: Saya gak peduli opini publik

Ia mengatakan nasib bangsa ini akan tragis kalau Komnas HAM sampai memberi ruang negosiasi terhadap fakta dan opini atas satu penyelidikan.

Hal pertama yang saya perhatikan dari Mohammad Choirul Anam adalah matanya. Merah, dengan kantung mata yang membayang di bawah matanya. Tampak lelah. Tapi, ia masih bisa terkekeh saat hendak wawancara. “Ini hasil begadang ngerjain laporan. Ditambah lagi, asam lambung saya kumat ha-ha,” tuturnya.

Dunia di sekitar Choirul memang sedang riuh. Kamera televisi dan rekorder jurnalis sedang memburu dia untuk mendalami laporan investigasi Komnas HAM—terkait tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang.

Atribusinya sebagai Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Karawang itu benar-benar membuatnya kewalahan. Bahkan, ia sampai harus menginap di jalan tol demi menemukan fakta-fakta yang bernas di sana.

“Saya tidak akan lelah untuk ungkap sisi-sisi yang gelap agar menjadi terang,” ujarnya saat wawancara dengan Heru Triyono dan fotografer Aminudin Azis di kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang (13/1/2021).

Pria berusia 43 ini bukanlah orang asing di dunia hak asasi manusia. Ia aktif di dunia itu sejak lama. Di antaranya di Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM), Human Rights Working Group (HRWG) hingga Voice of Human Rights (VHR).

Riwayat itu membiasakannya dengan soal pengumpulan bukti, menyatukan cerita dan memastikan publik mendengarnya. “Bedanya, saat ini kita harus melawan framing dan opini di media sosial. Hoaksnya itu lho. Banyak sekali,” katanya.

Berikut tanya jawab kami selama satu jam tentang proses penyelidikan tragedi Karawang, independensi Komnas HAM hingga tindak lanjut Presiden Joko Widodo atas rekomendasi timnya:

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sekaligus Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Karawang, Mohammad Choirul Anam, saat sesi foto di kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang (13/1/2021).
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sekaligus Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Karawang, Mohammad Choirul Anam, saat sesi foto di kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang (13/1/2021). Aminudin Azis / Lokadata.id

Di media sosial, beberapa pihak meragukan investigasi Komnas HAM. Bagaimana?
Yang bikin susah itu bukan soal faktanya. Karena, mencari fakta kan sudah kerjaannya Komnas HAM. Itu mudah.

Background saya pun sering menangani kasus HAM, karena lama di LBH dan jadi aktivis. Tidak soal kalau pencarian fakta.

Lalu, apa yang menjadi soal?
Opininya yang kenceng itu lho. Masing-masing pihak punya opini, sehingga masyarakat juga ikut beropini. Itu yang sebenarnya bikin rumit ketimbang menemukan fakta.

Kasus FPI ini kan sebenarnya tidak beda dengan kasus HAM yang terjadi di Papua atau Aceh. Sama saja. Cuma, opini publik atas kasus ini gede sekali.

Anda membaca bahwa nuansa politik di kasus ini begitu kental?
Itu satu. Kasus ini seperti tertarik ke politik identitas, polarisasi dan sebagainya.

Yang mengkhawatirkan, pernyataan saya untuk kasus Pendeta Yeremia Papua diedit dan disambungkan untuk kasus FPI ini. Itu menyesatkan.

Karena pernyataan saya untuk kasus lain digabung-gabung untuk kasus ini. Kan bahaya. Bisa hambat publik untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Masyarakat sepertinya sudah pintar dalam menyaring informasi…
Kalau orang yang terbiasa dengan hukum atau yang biasa menyaring informasi dengan baik, mungkin bisa.

Tapi teman-teman tukang bengkel atau komunitas lain kan belum tentu. Pusing mereka menguraikan fakta jika terdistorsi oleh informasi hoaks.

Tapi Anda merasa bahwa rekomendasi Komnas HAM atas tragedi Karawang itu sudah menjawab opini publik ?
Saya gak peduli dengan opini publik dan memang harus demikian. Dalam melakukan penyelidikan, apapun kasusnya, ya harus menyisihkan hal itu. Karena kita harus setia pada fakta.

Memangnya seberapa jauh opini bisa memengaruhi penyelidikan?
Bagi saya, kalau fakta menemukan A ya A. Bukan B atau C.

Sekali kita bernegosiasi terhadap fakta dan memberi ruang pada opini, selesai kita semua. Nasib bangsa ini bisa tragis.

Kita tidak akan belajar dari kesalahan kalau sejak awal faktanya sendiri sudah dikompromikan.

Anda menjamin bahwa kesimpulan Komnas HAM tanpa kompromi?
Intinya, apapun opini di luar biarkan saja. Sebab, kami mendasarkan rekomendasi pada fakta.

Silakan opini FPI dan polisi serta masyarakat bagaimana. Tapi kami tetap mendasarkan diri pada fakta.

Termasuk keberadaan senjata rakitan?
Benar. Kami sudah periksa senjatanya. Lihat sendiri dan cek sendiri. Terlihat bahwa itu rakitan karena kikiran pistol itu kasar, bukan bikinan pabrik.

Memang pistolnya dilapisi dengan chrome, tapi lebih bagus chrome-nya knalpot. Itu diperkuat lagi dengan penemuan proyektil dan selongsong, serta kesaksian orang.

Bagaimana penggalian fakta Komnas HAM jika informasi di lapangan simpang siur? Misalnya bunyi tembakan…
Nah itu. Keterangan sejumlah saksi kan kita uji. Mana yang benar mana yang enggak kan bisa ditelusuri.

Saya enggak perlu katakan mekanismenya bagaimana, tapi keterangan itu kami yakini sebagai yang benar.

Kalau mau diuji di pengadilan, ya terserah. Kami hanya menyampaikan informasi yang faktual, bukan imajinasi, apalagi opini.

Ada pendapat yang meragukan independensi penyelidikan karena Komnas HAM adalah lembaga negara. Bagaimana?
Kami ini digaji negara, bukan pemerintah. Catat itu. Kalau menuduh Komnas HAM tidak independen, apakah ada bukti saya geser-geser soal fakta.

Ketika menembus lokasi penembakan Pendeta Yeremia di Papua, kami ini bertaruh nyawa. Apa yang kami nyatakan saat itu?

Pendeta ditembak, meninggal, clear. Soal FPI juga sama. Apakah sikap seperti itu tidak independen?

Bicara sejarah, kasus-kasus pelanggaran HAM belum kunjung selesai juga. Seperti tragedi Trisakti, Semanggi, Talangsari…
Lho itu kan pelanggaran HAM yang berat. Kan ini berbeda.

Fakta-fakta peristiwa di Karawang tersebut tidak mencukupi untuk menilai bahwa di sana terjadi pelanggaran HAM berat.

Faktor apa yang buat Komnas menilai bahwa kejadian ini pelanggaran HAM ringan?
Ya bagaimana pelanggaran berat kalau salah satunya menunggu. Ada kesempatan untuk kabur, tapi kondisi itu tidak dimanfaatkan, kemudian terjadi peristiwa itu.

Saya tidak bermaksud mengecilkan peristiwa di Karawang. Tapi, kalau ada yang ngomong di sana terjadi pelanggaran HAM berat, itu misleading.

Oke. Dalam versi Komnas HAM, di mana letak pelanggaran HAM ringan itu terjadi?
Yang paling kentara adalah di mobil Xenia ketika ada empat orang hidup tiba-tiba meninggal. Itu clear.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sekaligus Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Karawang, Mohammad Choirul Anam, saat sesi foto di kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang (13/1/2021).
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sekaligus Ketua Tim Penyelidikan Peristiwa Karawang, Mohammad Choirul Anam, saat sesi foto di kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang (13/1/2021). Aminudin Azis / Lokadata.id

Dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang disebutkan tadi, sepertinya belum ada yang diadili?
Begini. Kasus pelanggaran HAM itu tidak hanya penting bagi keluarga korban, tapi, sebagai bangsa, kita harus memastikan agar ini tidak terulang.

Kalau bicara diadili saja, ya salah. Kasus HAM itu, selain ngomong keadilan melalui mekanisme pengadilan, yang juga penting adalah publik harus mengetahui peristiwanya dengan benar.

Tapi kan pengadilan tetap penting…
Tentu. Kalau polisi salah ya kita bilang salah. Perbaiki. Kalau masyarakat salah, ya kita bilang salah. Perbaiki. Agar apa? Agar kekerasan ini tidak berlanjut.

Hanya saja, kalau kita cuma membayangkan kasus HAM selesai di pengadilan, sejarah bangsa kita mau dapat apa?

Baik. Rekomendasi Komnas HAM telah selesai, Anda optimis akan dilaksanakan oleh pihak berwenang?
Kalau saya gak menjawab optimis, siapa lagi yang harus optimis? Siapa lagi?.

Orang-orang yang beropini dan bicara kebebasan itu mungkin tidak pernah jadi korban.

Jika jadi korban, mereka akan paham bagaimana pentingnya kerja-kerja hak asasi manusia dengan semangat yang optimis.

Kabarnya Komnas HAM ditekan pihak tertentu?
Enggak ada. Yang ada adalah opini yang misleading dan doxing kepada kami sehingga membuat kasus ini gaduh.

“Saya enggak mau membayangkan, saya mau memastikan bahwa kasus ini harus selesai.”

Choirul Anam

Yang jadi perbincangan publik, selama ini hubungan FPI dan Komnas HAM kan nyaris tak baik-baik saja. Apakah ini berpengaruh terhadap rekomendasi?
Kami itu enggak boleh memutuskan perkara dengan melihat background-nya. Kami melihat fakta. Enggak peduli.

Kalau teroris ditangkap, kemudian disiksa, ya kami akan tetap teriak.

Apakah kami bersepakat dengan tindakan terorisnya? Ya enggak. Sejak kapan hak asasi manusia bersepakat dengan tindakan terorisme? Enggak ada.

Ada perdebatan di antara komisioner sebelum rekomendasi diputuskan?
Enggak ada. Kami tahu kasus ini akan dapat perhatian publik secara luas, makanya proses kami lakukan dengan ketat.

Polisi kami periksa, FPI juga, kami konfrontir terus. Kami juga beberapa kali cross examination dan diuji dengan ahli. Nah, karena kami ketat, jadi enggak ada perdebatan.

Bagaimana prediksi Anda ujung dari peristiwa Karawang ini. Akan tuntas?
Saya enggak mau membayangkan, saya mau memastikan bahwa kasus ini harus selesai.

Kalau ada hambatan ya kita copot hambatannya. Saya punya tanggung jawab untuk memastikan itu.