Lokadata.ID

Covid-19 hantam 50% UMKM, toko tradisional paling parah

Pengunjung mengamati produk saat pameran UMKM di halaman Puro Pakualaman, DI Yogyakarta, Jumat (28/2/2020). Pameran yang menampilkan produk kreatif UMKM se Yogyakarta tersebut guna mendorong pelaku UMKM mendapatkan peluang bisnis di era digital.
Pengunjung mengamati produk saat pameran UMKM di halaman Puro Pakualaman, DI Yogyakarta, Jumat (28/2/2020). Pameran yang menampilkan produk kreatif UMKM se Yogyakarta tersebut guna mendorong pelaku UMKM mendapatkan peluang bisnis di era digital. Hendra Nurdiyansyah/wsj. / ANTARA FOTO

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai kontributor utama perekonomian Indonesia sangat terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 50 persen UMKM dari total sekitar 67,4 juta (per 2019) unit usaha mengalami kesulitan.

Lambatnya bantuan yang diberikan oleh lembaga terkait bahkan sampai membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah. “Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro, mereka nunggu semua. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu. Enggak ada artinya,” tutur Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6/2020).

Kemarahan tersebut sangat wajar, mengingat sumbangan sektor UMKM terhadap perekonomian Indonesia juga tidak main-main. Ketua UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Zakir Machmud mengatakan UMKM memiliki kontribusi sekitar 60,3 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Selain itu, UMKM juga menyerap 97 persen dari total tenaga kerja, dan 99 persen dari total lapangan kerja. Oleh karena perannya yang krusial, maka percepatan pemulihan di sektor ritel tradisional ini harus segera dilakukan.

Menindaklanjuti pesan dari Jokowi, Kementerian Koperasi dan UKM pun menjalin kerja sama dengan beberapa pihak. Di antaranya dengan UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, PT Coca Cola Indonesia dan lembaga konsultan QASA untuk menginisiasi Gerakan Toko Bersama (Bersih, Sehat, Maju).

Kedepan, gerakan ini juga membuka diri terhadap perusahaan swasta lainnya yang ingin berpartisipasi. Pertama-tama mereka akan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik toko mengenai standar operasional toko yang bersih, sehat dan aman.

Standar ini mengacu pada protokol kesehatan dalam rangka menyambut kehidupan normal baru (new normal). Edukasi diberikan melalui distribusi e-book, video yang disebarkan secara gratis serta bisa diakses melalui website gerakan.

“Target awal sosialisasi dan edukasi ini adalah 500.000 toko kelontong yang akan dilakukan online maupun offline. Dari segi cakupan daerah yang diprioritaskan adalah kota besar seperti Jakarta, dan Surabaya yang dampak Covid-19-nya paling terasa. serta di kota besar itu dampak yang paling berat adalah warung-warung yang berlokasi di keramaian, di pinggir jalan, dekat pasar,” ujar Managing Director QASA Joko Wiyono dalam Konferensi Virtual Bersama Kementerian Koperasi dan UKM, (29/6/2020).

Kemudian tahapan berikutnya adalah memberikan tambahan jenis materi edukasi yang relevan bagi operasional toko dan warung tradisional. Contohnya materi seperti mengelola stok, memajang produk, dan mengelola laporan keuangan yang benar.

Subsidi terkendala regulasi

Pemerintah sudah mengumumkan beberapa langkah untuk melindungi dan memulihkan UMKM saat pandemi Covid-19. Langkah-langkah tersebut antara lain pemberian bantuan sosial bagi UMKM kategori miskin dan rentan serta restrukturisasi kredit dan pemberian modal kerja baru.

Khusus mengenai restrukturisasi kredit, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan langkah ini belum dinikmati oleh seluruh pelaku UMKM. Sebab, masih ada 4 juta pelaku UMKM yang merupakan nasabah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang belum menerima subsidi bunga untuk restrukturisasi non Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Subsidi masih terkendala regulasi di tingkat pelaksanaan teknis."

Teten Masduki

Menurut dia, penyebabnya karena masih ada proses penyesuaian pada aturan teknis. Meski begitu, Teten mengatakan pihaknya sudah berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan mengadakan pertemuan bersama anggota BPR.

Persoalan lainnya adalah restrukturisasi kredit di BPR ini dilakukan melalui channeling Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang total pinjamannya mencapai Rp111 triliun. “Ini juga yang sedang kami percepat relaksasinya. Jadi memang ada beberapa regulasi di tingkat kementerian teknis yang pelaksanaannya belum jalan,” kata dia.

Pemerintah memang memberikan keringanan cicilan kredit bagi pelaku UMKM selama 6 bulan. Syarat pemberian relaksasi tersebut, pelaku UMKM diminta mengajukan kepada pihak pemberi dana yaitu bisa melalui perbankan, BPR, BPD, hingga koperasi simpan pinjam.

“Pemerintah yang membayarkan cicilan bunga tersebut tapi UMKM yang mengajukan. 3 bulan pertama 6 persen, 3 bulan berikutnya 3 persen,” kata Teten.

Toko tradisional terdampak paling parah

Selain itu, tantangan yang kedua adalah digitalisasi. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah mengubah pola konsumsi masyarakat dari yang tadinya berbelanja secara luring beralih menjadi daring.

Saat ini, baru ada sekitar 8 juta UMKM atau 13 persen dari total UMKM yang terkoneksi secara digital. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan ada tambahan 2 juta pelaku UMKM yang terkoneksi digital hingga akhir tahun.

“Ini momentum transformasi digital selain penerapan SOP yang bersih dan sehat. Selain itu digitalisasi tak hanya mempermudah akses UMKM ke pasar yang lebih luas tetapi juga pembiayaan. Akses digital pembiayaan ini akan memudahkan UMKM menyimpan modal investasi maupun modal kerja yang bisa menjadi record apabila UMKM ingin terhubung dengan usaha besar,” ujar Teten.

Oleh karena itu, dirinya menghimbau para pegiat UMKM untuk membantu pelaku usaha ini membuka rekening di lembaga pembiayaan formal. Dari berbagai studi, pelaku UMKM yang berkembang adalah mereka yang terhubung ke lembaga pembiayaan formal karena mendapat bimbingan dalam mengelola keuangan dan pembukuan.

Toko dan warung tradisional termasuk UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 paling parah. Adanya pembatasan aktivitas, membuat masyarakat enggan meninggalkan rumah termasuk berbelanja di warung-warung. Alhasil, pendapatan pemilik toko tradisional ini pun menurun.

Padahal, Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan jumlah warung tradisional di Indonesia ada sekitar 3,5 juta. “Mereka ini merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang sudah berpuluh tahun lamanya menjadi penopang sistem logistik pangan dan simbol dari ekonomi UMKM kita,” tutup Teten.