Lokadata.ID

Dilengkapi bilik khusus, akankah pilkada mampu mengundang pemilih

Sejumlah petugas PPK dan PPS melipat surat suara Pilkada Serentak di Gedung Islamic Center, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).
Sejumlah petugas PPK dan PPS melipat surat suara Pilkada Serentak di Gedung Islamic Center, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). Adeng Bustomi / ANTARA FOTO

Mereka berbaju hazmat, lengkap dengan sarung tangan medis, masker dan pelindung wajah - mirip tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan Covid-19.

Tapi bukan, mereka bukan tenaga medis di rumah sakit atau klinik. Mereka adalah petugas di tempat pemungutan suara (TPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Di tengah penyebaran virus korona yang makin merajalela, pemerintah (dan DPR) memutuskan untuk tetap menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Tercatat ada 270 daerah yang akan memilih pemimpin baru, dengan melibatkan 100,4 juta orang pemilih, yang tersebar pada sekitar 305.000 tempat pemungutan suara.

Menurut catatan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga pertengahan November, dari ratusan wilayah pilkada itu, terdapat 28 kabupaten/kota yang termasuk dalam zona risiko tinggi penyebaran virus korona -- 17 di antaranya merupakan zona merah.

Jumlah ini masih bisa berubah, tergantung ikhtiar pengentasan pandemi di masing-masing daerah. "Satgas akan mengawal pilkada dengan mengupdate situasi terbaru tiap pekan," kata Juru Bicara Satgas Wiku Adisasmito. "Tapi seluruh pemda penyelenggara juga harus memantau perkembangan di wilayahnya."

Bilik khusus dan tinta tetes, bukan celup

Untuk menekan peluang munculnya klaster-klaster korona baru dari bilik pemilihan suara pilkada, pemerintah telah menyiapkan sejumlah rambu-rambu.

Salah satunya, itu tadi: melengkapi petugas TPS dengan alat pelindung diri. Sejauh ini tak ada keterangan resmi, apakah pemerintah telah memikirkan cara agar para petugas ini dapat bertahan berjam-jam di tengah ruang terbuka, dengan baju "astronot" seperti itu.

Boleh jadi akan disediakan sejumlah kipas angin, atau AC portable, agar penyelenggara pemilihan suara merasa lebih nyaman dan tak didera kelelahan masal seperti pernah terjadi pada Pemilu 2019.

Selain melindungi petugas TPS, pemerintah juga mewajibkan calon pemilih diseleksi dengan alat pengukur suhu tubuh. Mereka yang temperaturnya lebih dari 37,3 derajat celcius, harus masuk bilik pemilihan khusus.

Entah bagaimana ruang tersebut dirancang agar bilik suara yang mengumpulkan pemilih bersuhu tinggi ini, justru tidak menjadi pusat-pusat penularan korona baru.

Pemilih diharapkan membawa alat tulis sendiri dari rumah, untuk mengisi daftar hadir. Bagi mereka juga akan disediakan sarung tangan plastik, agar tak bersentuhan langsung dengan benda apapun di TPS.

Usai mencoblos, pemilih tak perlu mencelupkan jari ke botol tinta, seperti biasanya. Petugas TPS yang akan meneteskan tinta agar pemilih tidak berbagi botol tinta yang sama dengan pemilih lain.

Tiap lokasi TPS juga akan disemprot desinfektan sebelum digunakan, dilengkapi tempat cuci tangan dan tempat sampah.

Sayang, sejauh ini pemerintah tak membuka peluang bagi para pemilih agar tetap bisa memberikan suara, tanpa harus datang ke TPS.

Pelanggaran tidak mereda

Dengan berbagai jurus pengaman itu, pemerintah berharap pemilih tak merisaukan potensi penularan korona dari bilik TPS, sekaligus bisa memberikan suara dalam pilkada serentak mendatang.

Untuk mendorong partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan hari pencoblosan sebagai hari libur nasional, bukan hanya untuk daerah penyelenggara, tapi berlaku di seluruh Indonesia.

“Ini sesuai amanat UU bahwa pemilu dilaksanakan pada hari libur atau diliburkan," kata Komisioner KPU Hasyim Ashari dalam rapat kerja dengan DPR, Rabu (18/11/2020).

Selain sebagai ketentuan pemilu, Hasyim berharap ketetapan libur nasional ini akan mendorong masyarakat hadir ke tempat pencoblosan.

Meski demikian, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati meragukan ketetapan hari libur ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Khoirunnisa menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi pemilih terhadap potensi penularan Covid-19. “Peningkatan partisipasi pemilih tak cukup dengan meliburkan hari pelaksanaan, tapi perlunya jaminan keamanan,” katanya kepada Lokadata.id, Jumat (20/11).

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU Ilham Saputra mendaku seluruh daerah penyelenggara pilkada dipastikan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ia menegaskan tak ada perbedaan protokol antara daerah zona merah atau tidak.

"Yang penting disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan kedisiplinan, insya Allah pilkada berjalan lancar," kata Ilham menjanjikan.

Sebagai ikhtiar memberi jaminan keamanan, KPU telah menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara dengan protokol Covid-19, di sejumlah daerah. Rencananya, Sabtu 21 November ini, KPU akan menggelar simulasi "final" sebagai penanda seluruh daerah penyelenggara sudah siap.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, pelanggaran protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye pilkada tidak kunjung mereda. Ada 237 pelanggaran di 10 hari pertama kampanye, naik menjadi 375 pelanggaran di 10 hari kedua, dan 306 di 10 hari ketiga.