Lokadata.ID

Distribusi tenaga kesehatan tak kunjung merata

Rasio dokter dengan jumlah penduduk.
Rasio dokter dengan jumlah penduduk. Lokadata / Lokadata

Dalam kondisi pandemi Covid-19 kesiapan Indonesia benar-benar diuji. Realitas di lapangan menunjukkan, sebaran tenaga kesehatan saja masih tidak merata di seantero negeri.

Bicara tenaga kesehatan (nakes), termasuk di dalamnya dokter, bidan, dan perawat. Tiga kelompok nakes yang jadi garda terdepan penanganan pandemi.

Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio dokter dan pasien yang ideal adalah 1:1000. Di Indonesia kondisi ideal itu hanya ditemukan di ibu kota.

Di DKI Jakarta 1 dokter melayani 1.765 jiwa. Provinsi DI Yogyakarta (1:1.301), Bali (1:1.467), dan Sulawesi Utara (1:1.679) menyusul di belakangnya.

Dalam hasil olah data dari Kementerian Kesehatan RI dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik tahun 2019, wilayah Nusa Tenggara paling nahas. Satu dokter di wilayah ini harus melayani sekitar 5.204 jiwa.

Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Kabupaten Manggarai, NTT, dr Marianus Ronal Susilo mengonfirmasi hal ini dalam perbincangan dengan Lokadata.id, Rabu (13/5/2020).

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, banyaknya dokter yang sekolah di luar NTT, namun tak kembali berkarya di kampung halaman. Pasalnya insentif dokter yang dialokasikan pemerintah provinsi dianggap terlalu kecil.

“Manggarai itu terkecil se-Flores. Pemerintah hanya bisa menggaji dokter non PNS Rp5 juta per bulan. Akhirnya yang harusnya jadi anggota IDI di Manggarai nggak bekerja di Manggarai. Mereka lebih memilih ke Kabupaten lain di NTT atau tetap di Jawa,” ujar Ronal.

Saat ini Kabupaten Manggarai sudah memiliki 22 Puskesmas Lokasinya cukup jauh dari pusat kota/kabupaten. Pun, masih ada 5 Puskesmas yang tidak memiliki dokter.

Rasio perawat dan bidan dengan jumlah penduduk.
Rasio perawat dan bidan dengan jumlah penduduk. Lokadata / Lokadata

Beralih ke persoalan perawat dan bidan, petanya sangat berbeda. Di Nusa Tenggara, 1 perawat hanya melayani 695 jiwa dan 1 bidan melayani 1.065 jiwa.

Tak dinyana, Jawa malah defisit dua nakes ini. Satu perawat di Jawa harus melayani 815 jiwa, 1 bidan terpaksa melayani 1.744 ribu jiwa.

Padahal di NTT, banyak bidan dan perawat tidak terserap. Bermodal ijazah, sebagian perawat sampai harus beralih profesi bekerja di Bank. Bahkan Ronal berkisah, banyak perawat dan bidan di NTT kerja di Puskesmas secara sukarela.

Kondisi yang sudah berlangsung sejak lama ini harusnya memacu pemerintah untuk segera bertindak. Ronal yang juga mengajar di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus, Ruteng ini berpendapat pemerintah harus bertindak.

Pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana lebih untuk insentif atau pembiayaan para dokter sehingga dokter umum pun akan berdatangan ke NTT.

Pemerintah provinsi, mestinya mencanangkan program internship--program terakhir para dokter sebelum dilantik--model baru di Fakultas Kedokteran di Universitas Nusa Cendana, Kupang. “Kalau bisa pemerataan dokter dibagi ke 21 Kabupaten/Kota yang ada di NTT,” tandasnya.

Untuk pemerintah pusat, alih-alih melanjutkan program yang tidak diminati nakes, lebih baik membuat program wajib tugas. Harapannya, kebutuhan nakes di masing-masing wilayah di Indonesia bisa terpenuhi.

Hal senada disampaikan Pandu Riono, staf Pengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada Lokadata.id. “Tenaga kesehatan kita tidak kurang, tapi tidak terdistribusi dengan merata. Terlalu menumpuk di kota-kota besar,” Pandu berujar.

Untuk itu harus ada terobosan dari pemerintah. Butuh cara-cara yang tidak biasa untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia. Inisiatif ini harus diawali dari Kementerian Kesehatan.

Pandu berpendapat, sudah semestinya kota-kota besar menutup pintu untuk dokter-dokter baru. Dokter yang bersedia bekerja di daerah terpencil diberi tunjangan khusus. “Mereka kan manusia juga. Butuh sosial ekonomi insentif yang khusus,” tambahnya.

Insentif untuk nakes tidak harus dalam bentuk uang. Melainkan bisa berupa jenjang karier atau kepangkatan, juga fasilitas lain seperti kesempatan melanjutkan pendidikan.

Pandu optimistis, tak butuh waktu lama menyelesaikan masalah distribusi nakes yang tidak merata. Bahkan dalam tiga tahun, seharusnya bisa rampung.

Pemerintah kata Pandu, harus berinisiatif melengkapi semua unit pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas. Komposisi nakes, jenjang karier, sampai peralatan. “Apalagi di zaman pandemi, APD harus dilengkapi. Itu sudah jadi kebutuhan,” pungkasnya.