Lokadata.ID

Ekonomi tumbuh, serapan tenaga kerja rendah, bagaimana penjelasannya

Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (6/8/2021).
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Jumat (6/8/2021). Dhemas Reviyanto / ANTARA FOTO

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia kembali tumbuh positif pada kuartal kedua tahun ini mencapai 7,07 persen. Meski naik signifikan, perbaikan ekonomi itu diperkirakan masih belum memberikan dampak pada penyediaan lapangan kerja yang memadai.

Menurut Kepala BPS, Margo Yuwono, perekonomian dalam negeri yang tumbuh sebetulnya belum kembali pada kondisi normal seperti sebelum pandemi. Pertumbuhan yang tinggi ini terjadi karena low base effect – di mana perekonomian pada kuartal kedua 2020 turun tajam sampai 5,32 persen.

Pada kuartal kedua 2020, besaran produk domestik bruto (PDB) berdasarkan harga konstan 2010 hanya Rp2.589,2 triliun, lebih rendah 5,32 persen dibandingkan periode yang sama 2019 sebesar Rp2.735,2 triliun. Sedangkan besaran PDB berdasarkan harga konstan 2010 pada kuartal kedua 2021 mencapai Rp2.772,8 triliun.

Margo berpendapat, kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang belum ideal atau belum seperti yang diharapkan. Menurutnya, hal ini setidaknya terlihat dari pertumbuhan sektor usaha yang melambat – meski sektor itu banyak menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan data Sakernas BPS Februari lalu, dari total angkatan kerja 139,81 juta orang, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak dengan kontribusi 29,6 persen. Setelahnya, sektor perdagangan besar dan eceran (19,2 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (6,99 persen), dan konstruksi (6,05 persen).

Menurut BPS, sektor pertanian, misalnya, pada kuartal kedua tahun ini hanya tumbuh 0,38 persen. Padahal, pada saat ekonomi pertama kali terkontraksi tahun lalu, pertanian mampu tumbuh 2,20 persen. Sedangkan, sektor perdagangan tumbuh 9,44 persen, sektor akomodasi makan minum 21,58 persen, dan konstruksi 4,42 persen.

Margo Yuwono menambahkan, dari data tersebut, bisa disimpulkan bahwa pemulihan ekonomi belum berdampak signifikan ke lapangan kerja. “Jadi artinya (pertumbuhan ekonomi) belum mencapai maksimal di dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Margo dalam konferensi pers secara daring, Kamis (5/8/2021).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core), Mohammad Faisal juga menyebutkan, pada kuartal kedua tahun ini, terdapat sektor-sektor usaha yang berhasil tumbuh tinggi tapi belum banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, sektor pergudangan dan transportasi tumbuh 25,10 persen, akomodasi makan-minum 21,58 persen, dan jasa lainnya 11,97 persen.


Menurut Faisal, sektor pergudangan dan transportasi, misalnya, kembali pulih semata-mata akibat pelonggaran pembatasan sosial. Menurutnya, pertumbuhan sektor ini juga akibat low base effect lantaran pada tahun lalu mereka sangat turun akibat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Mungkin ada yang sebagian menyerap tenaga kerja. Tetapi penyerapan tenaga kerjanya itu masih jauh di bawah kondisi prakrisis,” kata Faisal kepada Lokadata.id, Jumat (6/8). “Bahkan, bisa jadi kembali turun di kuartal III karena karakteristiknya yang sangat bergantung pembatasan sosial.”

Senada dengan BPS, Lulusan PhD Political Economy and Governance Univesitas Queensland ini mengatakan, sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti pertanian saat ini justru melambat. “Sektor usaha ini pada tahun lalu yang paling resilien, sehingga tidak mengalami, baik penurunan added value maupun tenaga kerja,” katanya.

Faisal memperkirakan, perekonomian pada kuartal ketiga tahun ini akan turun bahkan terkontraksi jika dibandingkan kuartal sebelumnya akibat pelaksanaan PPKM darurat yang sangat ketat. Namun, secara tahunan, ekonomi kuartal ketiga diperkirakan masih akan positif di kisaran 3 persen.

“Tapi otomatis penyerapan tenaga kerjanya akan berkurang secara kuartalan. Artinya, potensi pengangguran akan meningkat,” katanya. Sebelumnya, Core memperkirakan, tingkat pengangguran terbuka akan kembali melonjak pada Agustus 2021 menjadi kisaran 7,15-7,35 persen akibat pengetatan pembatasan sosial.

Berdasarkan data BPS, per Februari lalu, jumlah orang yang menganggur mencapai 8,31 juta orang dari total angkatan kerja mencapai 139,81 juta penduduk. Ini artinya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 6,26 persen. Angka TPT ini naik dari periode yang sama 2020 yang hanya 4,9 persen.

Struktural dunia usaha


Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI), Teuku Riefky menyampaikan pandangan lain soal dampak pertumbuhan ekonomi ke penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, kondisi itu sangat erat kaitannya dengan masalah struktural dunia usaha saat ini.

Riefky berpendapat, meski pemulihan ekonomi berhasil menciptakan kenaikan permintaan (demand), hal itu belum bisa meningkatkan keyakinan dunia usaha untuk ekspansi. Bisa jadi mereka melihat kenaikan permintaan itu belum berkelanjutan ke depannya. Kondisi ini, membuat dunia usaha belum berani menambah tenaga kerja baru.

“Dan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua itu tidak terlalu didorong oleh ekspansi dunia usaha, tetapi memang salah satunya adalah dari low base effect. Dan juga kemarin di kuartal kedua ada momen puasa dan lebaran yang secara musiman memberikan efek ke pertumbuhan di satu kuartal,” kata Riefky kepada Lokadata.id.

Survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia (BI) sebelumnya mencatat, aktivitas dunia usaha pada kuartal kedua tahun ini membaik tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang (SBT) mencapai 18,98 persen. Meski meningkat, dunia usaha belum menyerap banyak tenaga kerja.

Dari sembilan kelompok usaha yang disurvei, tercatat hanya sektor jasa-jasa dan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang penggunaan tenaga kerjanya positif. SBT pekerja pada kedua sektor ini masing-masing mencapai 0,19 persen dan 0,33 persen.

Sebaliknya, menurut data yang sama, penggunaan tenaga kerja masih terkontraksi di tujuh sektor lainnya. Pertambangan penggalian minus 0,33 persen, industri pengolahan (-0,76 persen), listrik gas dan air bersih (-0,14 persen), konstruksi (-0,65 persen), perdagangan hotel dan restoran (-1,48 persen), pengangkutan dan komunikasi (-0,80 persen), serta keuangan real estate dan jasa perusahaan (-0,53 persen).

Senada dengan Faisal dari CORE, Riefky memperkirakan, perekonomian kuartal ketiga pasti akan lebih rendah ketimbang kuartal sebelumnya. Namun demikian, lanjutnya, alih-alih fokus pada perbaikan ekonomi, pemerintah pada kuartal ketiga justru harus mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19.


Peraih gelar Master of Science Economics and International Financial Economis University of Warwick ini khawatir, jika lonjakan kasus virus korona tak kunjung teratasi, efeknya merembet ke pemulihan kuartal berikutnya. “Harapannya di kuartal ketiga ini Covid-19 sudah terkontrol, sehingga ke depan kita bisa fokus ke pemulihan ekonomi.”

Proyeksi pemerintah

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ekonom RI yang kembali tumbuh positif menjadi petunjuk bahwa mesin-mesin perekonomian, terutama dari sisi permintaan, sudah menggeliat. Menurutnya, hal ini patut disyukuri tapi tak boleh membuat terlena karena kasus Covid-19, terutama varian Delta masih membayangi upaya pemulihan.

Menurut bendahara negara ini, pemerintah meminta peran semua pihak agar membantu ekonomi tetap di jalur positif. Dia mengatakan, pemerintah akan senantiasa melakukan tugasnya dengan memberikan berbagai kebijakan pelayanan kesehatan serta pemulihan ekononomi, sementara masyarakat diminta taat melaksanakan protokol kesehatan

“Kalau kita ingin ekonomi pulih, rakyat kembali bekerja, dan kita semuanya bisa memulihkan kesejahteraan, maka Covid-19 harus dikendalikan bersama-sama,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rilis berita di laman Kementerian Keuangan seperti dikutip Lokadata.id.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah juga akan menjaga mesin perekonomian pada kuartal berikutnya dengan memaksimalkan belanja negara. Dia menyebutkan, pemerintah masih punya kemampuan belanja. Belanja pemulihan ekonomi nasional (PEN) terealisasi 41 persen, perlindungan sosial 49 persen, program prioritas 40 persen, dan dukungan UMKM dan korporasi 32 persen.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pemerintah juga masih menyediakan sejumlah insentif, seperti stimulus perpajakan diperpanjang sampai Desember, abonemen listrik sampai akhir tahun, dan insentif bagi tempat usaha yang kesulitan membayar sewa.

“Jadi kami masih punya amunisi,” katanya. Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah memperkirakan ekonomi kuartal ketiga pada tahun ini akan tumbuh di kisaran 4-5,7 persen.