Lokadata.ID

Food estate: Pemerintah perlu belajar dari kegagalan terdahulu

Petani menyiapkan bibit padi untuk ditanam pada musim tanam pertama awal 2021 secara serentak di area persawahan Montasik, Aceh Besar, Aceh, Kamis (7/1/2021). Pemerintah menargetkan pembangunan lumbung pangan selesai tahun ini.
Petani menyiapkan bibit padi untuk ditanam pada musim tanam pertama awal 2021 secara serentak di area persawahan Montasik, Aceh Besar, Aceh, Kamis (7/1/2021). Pemerintah menargetkan pembangunan lumbung pangan selesai tahun ini. Irwansyah Putra / ANTARA FOTO

Pemerintah tak harus buru-buru menyelesaikan proyek lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Pengamat menyarankan agar pemerintah belajar dari kegagalan proyek sawah sejuta hektare di zaman Soeharto.

Proyek ini merupakan tanggapan kontan dari Pemerintah Indonesia atas peringatan Organisasi Pangan dan Pangan Sedunia (FAO) bahwa pandemi Covid-19 akan mengakibatkan krisis pangan dunia. Pemerintah kemudian memasukkan proyek ini dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan pembangunan food estate bukan merupakan jawaban atas peringatan FAO. ]“Apakah food estate menjawab krisis pangan? Kalau untuk kepentingan jangka pendek, jawabannya jelas bukan," katanya kepada Lokadata.id.

Menurut anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan ini, lahan sawah baru bisa stabil setelah 2-3 tahun. Selain itu, pemerintah harus belajar dari proyek-proyek pembangunan food estate terdahulu yang belum memberikan manfaat signifikan bagi kebutuhan dan ketahanan pangan nasional.

Dia menjelaskan, pemerintah harus hati-hati karena food estate butuh pendekatan teknologi yang berbeda, kesiapan infrastruktur yang memadai, kelayakan lingkungan dan layak dari sisi ekonomi-finansial. "Dari sisi sosial, apakah diterima oleh petaninya atau tidak, jangan sampai mencerabut petani,” katanya

Khudori menambahkan proyek food estate terdahulu seperti proyek satu juta hektare sawah di lahan gambut Kalimantan Tengah pada era Presiden Soeharto gagal karena sejumlah faktor. Penyebab kegagalan itu antara lain langkah modernisasi tanpa pembangunan sehingga food estate yang dibangun tak berhasil, dan justru menjadikan kondisi rawan pangan bagi petani.

“Karena desainnya top-down, apa yang dipikirkan di Jakarta dibawa ke daerah," katanya. Pemerintah ingin memacu produktivitas padi supaya lebih tinggi dengan varietas yang unggul, padahal kondisi di sana nggak cocok dan hal ini tidak diantisipasi sebelumnya. Akhirnya proyek ini merugikan petani dan pemerintah karena biayanya besar sekali.

Meski begitu, Khudori berharap proyek food estate kali ini bisa berhasil. Hal ini dibutuhkan supaya Indonesia memiliki sumber pangan yang tidak bergantung lagi kepada Jawa yang lahannya juga semakin sempit. Selama ini, kata Khudori, hampir seluruh komoditas penting seperti padi, jagung, kedelai bergantung pada lahan di Jawa.

Padahal luas lahan sawah berdasarkan audit 2019 tinggal 7,64 juta hektare. Luas lahan terbesar ada di Jawa Timur dengan 1,21 juta hektare. Dengan lahan yang hanya seluas itu, yang terjadi kemudian adalah kompetisi sengit antara jagung, padi, kedelai, dan tebu. “Meningkatnya luas panen satu komoditas berarti ada penurunan pada komoditas lain.”

Target selesai tahun ini

Pemerintah berupaya merampungkan proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara tahun ini. Perkembangan terakhir menunjukkan pembangunan baru sekitar 18,2 persen dari total lahan yang disiapkan di Kalimantan Tengah.

Dalam Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021, Senin (11/1), Presiden Joko Widodo meminta jajarannya merampungkan proyek lumbung pangan yang akan mengintegrasikan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan pada lahan yang disediakan.

Hal ini dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan pangan di dalam negeri. Mengingat masih ada komoditas pangan yang bergantung pada impor, seperti kedelai, jagung, bawang putih, dan tebu.

“Sektor pertanian tak bisa lagi mengandalkan sistem konvensional, melainkan perlu terobosan dengan membangun kawasan yang economic scale, yaitu areal tanam yang luas dan menggunakan sistem pertanian modern,” kata Jokowi.

Untuk itu, Jokowi minta dua proyek food estate yang dimulai sejak Oktober 2020 ini bisa segera dievaluasi, sehingga diketahui permasalahannya serta teknologi apa yang masih kurang. Evaluasi ini penting dilakukan sebab kedua food estate itu akan menjadi acuan di daerah-daerah lainnya.

"Karena ini akan jadi contoh, kalau ini benar-benar bisa, maka dijadikan contoh semua provinsi, tinggal copy saja," kata Jokowi.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy mengatakan saat ini pengembangan pembangunan food estate masih berjalan. Untuk perkembangan terkini dari lahan seluas 164.000 hektare yang disiapkan di Kalimantan Tengah, sudah tersedia 30.000 hektare lahan sawah yang selesai penggarapan lahannya.

Lahan seluas 164 ribu hektare itu terdiri dari 85.000 hektare lahan intensifikasi. dan 79.000 hektare merupakan lahan ekstensifikasi (pembukaan lahan baru). “Pembangunan ini sudah sesuai target pemerintah,” kata Edhy kepada Lokadata.id, Selasa (12/1/2021).

Untuk pengelolaan, Edhy mengatakan bahwa lahan tersebut nantinya akan dibuat per klaster dengan luas 1.000 hektare. Dari tiap klaster itu akan dibentuk Badan Usaha Milik Petani. Kemudian dari badan-badan usaha tersebut akan terbentuk Gabungan Badan Usaha Milik petani per klaster dengan luas 10.000 hektare.

“Di setiap 5.000 hektare ada 1 rice milling unit (RMU) yang disediakan Kementerian Pertanian, sehingga nanti petani sudah bisa menjual dalam bentuk beras agar nilai tambahnya lebih tinggi,” kata Edhy.

Pemerintah juga sudah menunjuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dan anak-anak usahanya sebagai offtaker atau penyerap hasil panen.

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan food estate bisa menghasilkan padi 5 ton per hektare. Selain itu, kata Edhy, di bagian pematang lahan akan ditanami tanaman holtikultura, dan perkebunan. Mulai dari jeruk hingga kelapa genjah.

“Dengan adanya food estate ini kami harapkan hasilnya bisa dua kali lipat lebih besar. Jika biasanya menghasilkan padi sebanyak 2-3 ton per hektare, dengan bantuan teknologi di food estate bisa mencapai 5-6 ton per hektare,” katanya.