Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa sertifikat vaksin Covid-19 bisa menjadi syarat wajib berbelanja hingga pergi ke berbagai tempat umum.
Beberapa daerah sudah melaksanakannya, seperti di Jakarta dan Bandung. Pedagang dan pengunjung di mal, pasar atau tempat umum lain harus sudah punya sertifikat vaksinasi.
Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak penggunaan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat ke tempat umum.
Ganjar menilai pelaksanaan vaksinasi masih rendah dan masih belum menyentuh semua warga, sehingga penggunaan syarat sertifikat vaksin Covid-19 tidaklah adil.
"Kalau semua harus pakai syarat vaksin, sementara vaksinasi belum tinggi maka saya rasa itu enggak adil. Wong belum divaksin kok, yang divaksin masih sedikit.," katanya seperti dikutip Tribun dari tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (10/8/2021). seperti
"Rasa-rasanya mereka yang sudah divaksin mendapat prioritas pertama untuk kelayapan (keluyuran). Kan enggak enak kita sama rakyat," kata Ganjar
Meski demikian Ganjar tak menampik jika kartu vaksin bisa diterapkan sebagai syarat bepergian, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat.
Namun Ganjar merasa untuk sekarang ini bukanlah waktu yang tepat untuk menerapkan persyaratan sertifikat vaksin ini.
"Kalau itu mau dijadikan syarat sebenarnya kalau kita mau yang belum divaksin bisa saja dengan menerapkan prokes ketat. Kalau itu bisa dilakukan, jumlahnya dibatasi sejak pintu masuk dilakukan, sebenarnya kita bisa menyiapkan diri. Karena leveling sudah turun," katanya.
Puan: Perluas cakupan vaksinasi
Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 lantaran telah menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat bagi masyarakat agar bisa beraktivitas di ruang publik.
"Kalau pemerintah ingin menerapkan syarat sertifikat vaksin, maka cakupan vaksinasi harus terus diperluas. Jangan sampai ada warga yang belum divaksin karena alasan kuota vaksin di wilayahnya terbatas sehingga terhalang untuk mengakses tempat umum," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/8/2021) seperti dikutip Kompas.
Dia mengatakan masih banyak wilayah yang masuk dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, namun cakupan vaksinasinya rendah.
Saat ini masyarakat yang sudah divaksin sekitar 24 persen dari target 208 juta orang.
Ringkasan
- Sertifikat vaksin Covid-19 sebagai salah satu syarat masyarakat untuk bepergian tidak diberlakukan di Jawa Tengah
- Sejumlah daerah membuat aturan, sertifikat vaksin menjadi syarat orang bepergian dan berkegiatan.
- Gubernur Ganjar menuturkan, pemberian kelonggaran bagi orang yang sudah divaksin untuk bepergian itu kurang tepat, karena mencederai rasa keadilan di masyarakat.
- Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 lantaran telah menjadikan sertifikat vaksin sebagai syarat bagi masyarakat agar bisa beraktivitas di ruang publik.
Sebaran Media
Jumlah sebaran pada Media Daring terbanyak diraih oleh tribunnews.com dengan 3 pemberitaan, diikuti peringkat kedua radaraktual.com dan kompas.com dengan 1 pemberitaan.
Sebaran Linimasa
Sebaran topik mulai muncul sejak pukul 05:00 hingga 11:00 WIB, dan mencapai puncak pemberitaan pada pukul 07:00 WIB dengan total 2 pemberitaan.
Sebaran Facebook
Jumlah interaksi pada media sosial Facebook terbanyak diraih oleh kompas.com dengan 440 interaksi, diikuti peringkat kedua bogordaily.net dengan 85 interaksi. Selanjutnya genpi.co dengan 1 interaksi pada peringkat ketiga.
Sumber
- Tak Ikuti Pemerintah Pusat, Ganjar Pranowo Tolak Sertifikat Vaksin Covid-19 Syarat Mobilitas Warga - tribunnews.com
- Vaksin Jadi Syarat untuk Bepergian, Ganjar Pranowo: Enggak Adil - genpi.co
- Vaksin Jadi Syarat untuk Bepergian, Ganjar: Tak Adil - bogordaily.net
- Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Berkegiatan di Jakarta, Ganjar Kritisi Kebijakan Anies: Nggak Enak Kita Sama Masyarakat! - bizlaw.id
- Sertifikat Vaksin COVID-19 Jadi Syarat Bepergian, Ganjar Pranowo: Itu Tidak Adil! - radaraktual.com
- Ketua DPR Minta Syarat Sertifikat Vaksin Covid-19 Dibarengi dengan Perluasan Cakupan Vaksinasi - kompas.com