Lokadata.ID

Ibadah haji berpotensi ditiadakan, dana calon jemaah dipastikan kembali

Umat Muslim saat beribadah di Ka'bah di Mesjid Raya di kota suci Mekah, Arab Saudi, Selasa (3/3/2020).
Umat Muslim saat beribadah di Ka'bah di Mesjid Raya di kota suci Mekah, Arab Saudi, Selasa (3/3/2020). Ganoo Essa / ANTARA FOTO/REUTERS

Pelaksanaan ibadah haji tahun ini berpotensi ditiadakan. Jika hal ini terjadi, para calon jemaah dari Indonesia dipastikan mendapatkan kembali dana yang sudah dikeluarkan.

Menurut Menteri Agama Fachrul Razi, ada dua skenario yang disiapkan pemerintah terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Keduanya yakni skenario haji tetap berlangsung normal, atau dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi.

“Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji, termasuk perkembangan pembatasan ibadah yang dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah,” ujar Fachrul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3/2020).

Menurut Fachrul, hingga kini persiapan penyelenggaraan haji masih dilakukan. Akan tetapi, pemerintah Indonesia belum membayar uang muka penyelenggaraan haji, dan tiket penerbangan bagi calon jemaah.

Hingga saat ini sudah ada 83.337 calon jemaah yang melunasi pembayaran ongkos haji ke pemerintah.

Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tahap pertama akan dibuka hingga akhir April 2020. Untuk pelunasan tahap kedua akan berlangsung pada 12-20 Mei 2020.

“Jika haji tahun ini dibatalkan, dana yang disetorkan saat pelunasan, dapat dikembalikan lagi ke jemaah,” ujarnya.

Belum ada manasik haji

Pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) meluas, pemerintah belum melaksanakan bimbingan manasik haji konvensional bagi para calon jemaah. Padahal, umumnya proses ini dilakukan sebelum jemaah diberangkatkan ke Arab Saudi.

Fachrul menyebut, saat ini kementeriannya sedang menyusun skenario pelaksanaan manasik di tengah pandemi. Beberapa kemungkinan yang ada, pemerintah akan membagikan buku manasik ke calon jemaah agar bisa dijadikan bahan bacaan, memanfaatkan media untuk proses pembelajaran, serta menggunakan sarana pembelajaran daring atau edukasi dan sosialisasi melalui media sosial.

Kemenag juga belum melakukan pembekalan petugas haji secara massal. Kegiatan ini diganti dengan pembekalan secara daring.

“Apapun keputusan Kerajaan Saudi dan Pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan bagi kemaslahatan orang banyak, khususnya para calon jemaah haji,” katanya.

Sebagai catatan, tahun ini estimasi jemaah haji dari Indonesia mencapai 204 ribu. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji reguler, dan 17.680 kuota haji khusus.

Jam malam di Arab Saudi

Saat ini, jumlah pasien positif Covid-19 di Arab Saudi telah mencapai 1.012. Dari jumlah tersebut, 3 pasien dinyatakan meninggal dunia.

Sejak akhir Februari 2020, pemerintah Arab Saudi telah menyetop pemberian visa untuk umrah dan wisata. Hal ini dilakukan sebagai langkah negara itu mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Hingga kini belum ada kabar ihwal pencabutan penerbitan visa dari pemerintah Arab Saudi. Alih-alih mencabut penangguhan visa, pemerintah Arab Saudi justru makin memperketat lalu lintas barang dan orang di dalam negerinya.

Sejak Kamis (26/3/2020) waktu setempat, pemerintah Arab Saudi melarang warganya bepergian antarwilayah. Perjalanan dari dan menuju Riyadh, Mekah, dan Madinah juga dilarang.

Arab Saudi juga memberlakukan jam malam di tiga kota tersebut. Jam malam yang berlaku mulai dari pukul 15.00 hingga 06.00 waktu setempat.

Aturan ini akan diberlakukan sementara hingga 14 April 2020. Pada saat yang sama, aturan jam malam pada pukul 19.00 hingga 06.00 diberlakukan Arab Saudi untuk masyarakat di luar 3 wilayah tersebut.