Lokadata.ID

Indonesia ikut RCEP, pelaku usaha: Ekspor susah, barang impor banjir

Konsumen mencoba memakai sepatu impor dari Vietnam dan Cina yang dipajang di salah satu toko sepatu di Malang, Jawa Timur, (31/8/2020).
Konsumen mencoba memakai sepatu impor dari Vietnam dan Cina yang dipajang di salah satu toko sepatu di Malang, Jawa Timur, (31/8/2020). Ari Bowo Sucipto / ANTARA FOTO

Keterlibatan Indonesia dalam perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif (RCEP) masih menyisakan sejumlah tantangan. Para pelaku usaha menyatakan khawatir RCEP membuat Indonesia dibanjiri barang impor.

RCEP adalah perjanjian perdagangan di antara sejumlah negara, di antaranya: 10 negara ASEAN, Cina, Jepang, Korea, Selatan, Australia dan Selandia Baru, yang ditekan 15 November 2020.

RCEP ini diyakini menjadi perjanjian perdagangan terbesar di dunia di luar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), jika ditinjau dari cakupan produk domestik bruto (30,2 persen), investasi langsung (29,6 persen); penduduk (29,6 persen); dan perdagangan (27,4 persen) yang sedikit di bawah EU (29,8 persen).

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, berdasarkan kajian yang dilakukan September lalu, dalam waktu lima tahun setelah diratifikasi, RCEP berpotensi meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara peserta sebesar 8-11 persen. Investasi ke Indonesia juga berpotensi meningkat 18-22 persen.

Tapi tidak demikian menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Firman Bakrie. RCEP, katanya, dapat berdampak pada persaingan ekspor yang lebih ketat dengan sejumlah negara lain, seperti Cina dan Vietnam. Di saat bersamaan, pelaku usaha bisa kalah bersaing untuk pasar domestik akibat banjirnya impor.

Firman mengatakan, kondisi tersebut dapat terjadi lantaran industri terkena kebijakan pembatasan (safeguard) jumlah bahan baku. Dia menyebut, jika ketersediaan bahan bahan baku terhambat maka bisa berpengaruh terhadap harga. Terlebih, sebagian besar bahan baku industri ini masih impor.

“Untuk ekspor, kita sudah cukup kompetitif. Kita bisa bersaing di negara-negara RCEP ini. Cuma untuk yang pasar domestik, pemerintah harus berhati-hati terhadap kebijakan pembatasan bahan baku impor. Kita bisa kehilangan pasar domestik hingga 30 persen,” kata Firman kepada Lokadata.id, Jumat (20/11/2020).

Firman mengatakan, demi mengantisipasi tantangan tersebut, pelaku usaha mesti lebih kompetitif. Selain kompetitif dari bahan baku, lanjutnya, juga dari efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Hal ini menurutnya guna menekan harga sepatu lebih murah.

“Kami juga pertanyakan arah kebijakan pemerintah ke depan ini seperti apa,” ujarnya.

Perjanjian ini digadang-gadang memberikan manfaat, di antaranya: penghapusan tarif seminimalnya 92 persen untuk barang yang diperdagangkan antara sejumlah negara serta ketentuan lebih kuat untuk menangani tindakan non-tarif, peningkatan di pelbagai bidang seperti perlindungan konsumen, informasi pribadi secara daring dan transparansi.

Banjir barang impor

Kepada Lokadata.id, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Rizal Tanzil Rahkman mengatakan, secara umum RCEP justru merugikan bagi industri pertekstilan nasional.

Menurut Rizal, untuk kinerja ekspor misalnya, negara tujuan ekspor di RCEP terancam akan menyusut lantaran diambil alih oleh Cina. Dia menyebut, Jepang dan Korea Selatan misalnya, sebelum RCEP menetapkan biaya masuk produk dari Cina.

“Kalau dengan RCEP, Cina akan mendistorsi pasar kita di dua negara ini, bahkan menggantikan pasar Indonesia di sana. Itu catatan dari kami,” kata Rizal.

Tak hanya itu, lanjut Rizal, RCEP juga disebutnya akan menambah persoalan impor. Dia menyebut, sebelum kerja sama ini saja, Indonesia sudah dibanjiri pakaian dari Cina.

“Misalnya untuk kerudung saja itu 10.000 ton per 2019. Itu artinya ada 150 juta pieces selama 2019. Itu kerudung saja, belum pakaian jadi yang lain,” ujarnya.

Rizal menyayangkan langkah pemerintah terlibat dalam pasar bebas RCEP. Dia pun meminta industri tekstil bisa mendapat perlakuan khusus dalam perjanjian ini.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan dan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mendaku belum mengetahui lebih detail terkait dampak RCEP ke ekspor komoditas tersebut. Kendati demikian, lanjutnya, tanpa RCEP pun kinerja ekspor batubara ke Cina, Jepang, dan negara Asean sudah berlangsung positif.

“Yang berefek adalah kebijakan impor masing-masing negara. Yang mungkin enggak diatur dalam RCEP. Itu yang paling concern kami,” kata Hendra kepada Lokadata.id.

Menurut Hendra, ekspor batubara baru akan terdampak jika negara pengimpor mengubah kebijakannya. Dia mencontohkan, apabila negara tersebut menyesuaikan kebijakan impornya untuk beralih ke energi terbarukan.

“Misalnya Korea Selatan mau mengurangi impor batu bara karena ingin menggunakan energi yang lebih bersih seperti gas. Itu masalahnya dan lebih krusial. Jadi tanpa ada perjanjian RCEP ya pengaruhnya enggak langsung ini,” ujarnya.

RCEP harapan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19

Sebagai catatan, industri tekstil dan batubara yang tergabung dalam sektor pengolahan ini berkontribusi besar terhadap PDB. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini menyumbang 19,86 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.

Data yang sama menunjukkan, pada sepanjang kuartal III/2020, industri pengolahan terkontraksi 4,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Angka ini lebih baik dari kuartal sebelumnya yang sebesar minus 6,19 persen yoy.

Industri nasional mesti dilindungi

Direktur Eksekutif Institute for Developments of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad berpendapat, dengan partisipasi Indonesia di RCEP, sejumlah komoditas andalan berpotensi untuk merugi akibat perjanjian tersebut. Di antaranya: kendaraan bermotor, makanan-minuman, produk sepeda, besi dan baja, dan pakaian.

Menurut Tauhid, kesempatan merugi itu muncul lantaran perjanjian ini menghendaki tarif yang lebih rendah. Hal ini kemudian disinyalir berdampak pada persaingan ekspor dan impor yang bisa menggeser posisi produk dalam negeri.

“Dampaknya otomatis perusahaan-perusahaan dalam negeri pasarnya, baik pasar ekspor maupun domestik, akan tergeser oleh produk-produk dari luar,” kata Tauhid kepada Lokadata.id.

Namun demikian, lanjut Tauhid, dampak tersebut bisa diantisipasi jika Indonesia bisa meningkatkan daya saing. Selain itu, katanya, pemerintah juga mesti membantu pelaku usaha lokal dengan sejumlah insentif.

“Dan karena ini sudah ditekan, pemerintah harus memanggil asosiasi-asosiasi dan melakukan penguatan barisan. Pemerintah harus bantu katakanlah pengusaha lokal ataupun produk-produk yang akan bersaing di pasar Indonesia, diberi fasilitas seperti insentif perpajakan atau non-pajak. Termasuk alih teknologi juga penting,” ujarnya.

Tauhid juga menyebut, sebenarnya RECP ini juga memiliki keuntungan. Dengan kerja sama ini, katanya, Indonesia bisa mendapatkan aliran investasi langsung yang lebih tinggi.

Respons pemerintah

Dikonfirmasi soal ini, Juru Bicara Kementerian Perdagangan, Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan, Indonesia mau tidak mau mesti bergabung dengan perjanjian ini. Jika tidak, lanjutnya, prospek ekonomi Indonesia ke depannya malah suram.

“Kalau kita tidak gabung maka prospek pertumbuhan ekonomi kita justru akan negatif. Karena akan ada potensi trade diversion dan investment diversion. Kita harus bergabung dan berupaya untuk memaksimalkan keuntungan,” kata Fithra.

Menurut Fithra, RCEP diproyeksikan akan berkontribusi pada peningkatan PDB 0,05 persen pada 2032. “Tetapi ini yang paling konservatif. Kenapa? Karena kita masih bisa mengungkit lagi karena peluang-peluang dari RCEP ini jauh lebih besar,” katanya.

Fithra menyatakan, pemerintah memang masih memiliki sejumlah tantangan dalam keterlibatan pada kerja sama ini, di antaranya daya saing dan kapasitas industri.

Menurut Fithra, untuk mengantisipasi tantangan tersebut pemerintah sudah memiliki sejumlah strategi, seperti: memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan dan investasi melalui omnibus law Cipta Kerja dan penguatan infrastruktur.

Fithra bilang, dengan berkongsi dalam RCEP, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat di kisaran 5 sampai 6 persen. Selain itu, ada juga target Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Terkait kekhawatiran banjir impor, menurut Fithra, justru impor dibutuhkan lantaran untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. “90 persen impor kita adalah untuk kebutuhan industri. Jadi jangan takut dengan impor yang masuk. Justru kita bisa menangkap peluang itu dan bisa mengekspor lebih banyak lagi karena peluang tumbuh sektor lain lebih positif,” ujarnya.

BPS mencatat, per Oktober 2020, nilai ekspor Indonesia mencapai AS$14,39 miliar atau naik 3,09 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) atau turun 3,29 persen yoy. Sementara nilai impor sebesar AS$10,78 miliar atau turun 6,79 persen mtm dan 26,93 persen yoy.

Data yang sama menyebutkan, di periode yang sama Indonesia mengalami surplus sebesar AS$3,61 miliar. Jumlah ini lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai AS$0,12 miliar.