Lokadata.ID

Inflasi Ramadan 2021 masih tertahan daya beli masyarakat

Warga antre memasuki pintu Blok B di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (2/5/2021).
Warga antre memasuki pintu Blok B di Pusat Grosir Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (2/5/2021). Aditya Pradana Putra / ANTARA FOTO

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi peningkatan inflasi 0,13 persen pada April 2021, meskipun masyarakat sedang menghadapi Ramadan. Pandemi Covid-19 ditengarai menjadi penyebab tertahannya laju inflasi ini.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto mengatakan, laju inflasi naik tipis dari bulan sebelumnya yang 0,08 persen. Adapun untuk tingkat inflasi tahun berjalan sebesar 0,58 persen dan secara tahunan sebesar 1,42 persen.

BPS mencatat, kelompok pengeluaran yang mendorong inflasi tertinggi adalah makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,20 persen. “Kalau kami lihat komoditas makanannya adalah daging ayam ras dengan andil 0,06 persen, lalu minyak goreng, emas, anggur, rokok, dan ayam hidup punya andil 0,01 persen,” katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (3/5/2021).

Setianto mengatakan, naiknya harga daging ayam ras pada April disebabkan oleh tingginya harga pakan utama yakni jagung di pasaran. Selain itu, meningkatnya permintaan akibat momentum Ramadan serta menjelang Hari Raya Idulfitri juga membuat harga komoditas tersebut naik.

Sebaliknya, beberapa komoditas yang mengalami deflasi pada kelompok ini, di antaranya: cabai rawit dengan andil 0,05 persen; cabai merah, bawang merah dengan andil 0,02 persen; dan bayam, beras, dan kangkung dengan andil 0,01 persen.

Kelompok pengeluaran lainnya yang juga turut andil terhadap inflasi yakni kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,26 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29 persen.

Badan Pusat Statistik memerinci, dari 90 kota yang dijadikan perhitungan indeks harga konsumen (IHK), 72 kota di antaranya mengalami inflasi, dan sisanya 18 kota mencatatkan deflasi.

Data yang sama menunjukkan, inflasi tertinggi terjadi di Kotamobagu (Sulawesi Utara) sebesar 1,31 persen. Sementara inflasi terendah di Yogyakarta 0,01 persen. Data tersebut juga memaparkan, deflasi tertinggi muncul di Jayapura, yakni 1,26 persen. Sedangkan, deflasi terendah di Tanjung Pandan sebesar 0,02 persen.

Meskipun mengalami inflasi, berdasarkan data BPS, inflasi pada April ini masih lebih rendah dibandingkan selama Ramadhan dan Idul Fitri pada tiga tahun terakhir sebelum kehadiran pandemi Covid-19. Pada 2018 dan 2019, inflasi saat lebaran yang jatuh pada Mei masing-masing mencapai level 0,21 dan 0,69 persen. Sementara pada 2017, inflasi saat lebaran yang terjadi pada Juni mencapai 0,69 persen.

Daya beli masih tertahan

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, laju inflasi pada Ramadan tahun ini tidak setinggi sebelum pandemi Covid-19 terutama disebabkan oleh daya beli masyarakat yang masih rendah.

Hal ini dikarenakan pemulihan pendapatan di masyarakat masih belum merata. Meskipun mobilitas masyarakat sudah meningkat ketimbang tahun lalu, masyarakat belum tentu melakukan kegiatan belanja lebih besar dibandingkan dengan sebelum pandemi.

Kondisi ini kemudian diperparah dengan kebijakan larangan mudik Lebaran dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro oleh pemerintah.

Sebagian masyarakat lantas memilih mengantisipasi pelarangan mudik lebaran dengan lebih banyak berhemat dan menunda belanja. “Artinya dari sisi konsumsi belum ada dorongan yang cukup kuat untuk mendorong perekonomian,” katanya kepada Lokadata.id, Senin (5/5/2021).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, mobilitas yang sudah lebih longgar masih belum bisa mendorong inflasi lebih tinggi atau setara dengan level sebelum pandemi.

Padahal, menurut Faisal, inflasi biasa meningkat ketika menjelang atau selama Ramadan, dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Ia menilai, persoalannya bukan berada pada sisi mobilitas masyarakat, melainkan pada sisi permintaan (demand).

Tingkat permintaan yang masih rendah membuat inflasi menjadi tertahan, meskipun berada di situasi Ramadan. Masyarakat masih menahan untuk melakukan kegiatan belanja lebih besar dibandingkan pada saat sebelum pandemi.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah masih memiliki banyak tugas untuk mendorong sisi konsumsi masyarakat. “Terutama pada masyarakat kelompok pendapatan menengah ke bawah yang masih memiliki daya beli rendah,” tuturnya.

Meskipun belum merata di semua segmen masyarakat, namun tren pemulihan ekonomi saat ini sudah menunjukkan perbaikan. Pasalnya berdasarkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) per Maret 2021, terlihat pengalihan perilaku masyarakat dari menabung menjadi belanja.

Data BI mencatat, IKK untuk kelompok pengeluaran di atas Rp5 juta meningkat hingga ke level 100,8 atau sudah mencapai level optimistis. Kelompok ini diketahui lebih tinggi IKK-nya dibandingkan kelompok pengeluaran terbawah yang baru mencapai 90,1.

Selain itu, porsi pengeluaran konsumen kelompok atas untuk tabungan juga terpantau sudah menurun dari 20,8 persen di November 2020 menjadi 16,2 persen pada Maret 2021. Dengan demikian, sebagian uang tersebut sudah mulai dibelanjakan atau mencapai 68,4 persen dari total konsumsi.

"Terbukti juga dari indeks pembelian barang tahan lama (durable goods) kelompok pengeluaran teratas sudah di level 84,1 di Maret 2021. Paling tinggi dibanding kelompok lainnya," katanya.

Menurut Bhima, solusi untuk perbaikan sisi permintaan dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan kebijakan insentif pada sektor pajak dan bantuan sosial (bansos).

Insentif perpajakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk sektor retail diharapkan mampu menaikkan konsumsi kelas menengah dan atas. Adanya insentif PPN, juga diharapkan dapat memangkas harga jual barang di tingkat konsumen yang akan memicu masyarakat untuk belanja lebih banyak lagi.

Tentang bansos, ia menyarankan agar pemerintah memperbesar cakupan penerimanya terutama untuk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dan juga kelas menengah yang rentan miskin.

Bansos perlu ditambah dengan alokasi bantuan tunai kepada kelas pekerja yang gajinya rendah atau ke pekerja yang terancam hilang pendapatan. Semisal para pekerja di sektor transportasi selama pelarangan mudik, ataupun pekerja di sektor pariwisata.

"Banyak sopir bus yang upahnya harian atau dihitung per trayek. Kalau mudik dilarang pasti mereka menganggur. Itu yang perlu dibantu dulu," katanya.