Lokadata.ID

Infografik: Pilkada saat Covid-19, jalan terus atau tunda?

KPU bilang Pilkada 2020 jalan terus. Bagi Mahfud MD, penundaan merepotkan dari sisi UU. Kalau masalahnya Covid-19 ya semua orang harus disiplin.
KPU bilang Pilkada 2020 jalan terus. Bagi Mahfud MD, penundaan merepotkan dari sisi UU. Kalau masalahnya Covid-19 ya semua orang harus disiplin. Antyo® / untuk Lokadata.id

TERUS | Ketua KPU Arief Budiman di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (15/9/2020), mengatakan pilkada serentak jalan terus sesuai jadwal, 9 Desember 2020. Tak ada penundaan. Sepekan sebelumnya anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, usul agar pemerintah menunda Pilkada 2020 karena masih ada pandemi Covid-19. Komnas HAM juga pernah usul serupa.

Perlawanan terhadap Covid-19 menyangkut protokol kesehatan. Kapuspen Kemendagri Bahtiar, Selasa kemarin menyatakan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah menegur 82 calon kepala daerah — semuanya petahana — yang melanggar protokol saat mendaftarkan diri ke KPUD. Mereka mengerahkan pendukung dan membuat kerumunan.

Bagi Menkopolhukam Mahfud MD, penundaan pilkada serentak akan merepotkan dari sisi hukum. UU tidak bisa dikebut karena pilkada tinggal tiga bulan. Jika masalahnya adalah pandemi, bagi Mahfud berarti menyangkut kedisiplinan semua orang dalam protokol Covid-19. Penundaan juga berakibat pada anggaran di daerah.

Perihal pilkada dan pagebluk, Deputi I Sistem dan Strategi BNPB, Bernardus Wisnu Widjaja, di Jakarta mengatakan dalam sepekan terakhir ada penurunan jumlah zona merah, dari 45 kota/kabupaten menjadi 22 kota/kabupaten. Namun zona jingga bertambah, dari 152 kota/kabupaten menjadi 176 kota/kabupaten.