Lokadata.ID

Insentif bebas pajak dan DP nol persen, bisakah menggenjot penjualan mobil?

Petugas berdiri di dekat deretan mobil baru yang terparkir di PT Indonesia Terminal Kendaraan atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, Kamis (11/2/2021).
Petugas berdiri di dekat deretan mobil baru yang terparkir di PT Indonesia Terminal Kendaraan atau IPC Car Terminal, Cilincing, Jakarta, Kamis (11/2/2021). Aprilio Akbar / ANTARA FOTO

Para pelaku usaha industri otomotif menyatakan optimistis berbagai insentif untuk industri kendaraan bakal menaikkan penjualan mobil tahun ini. Meski begitu, terdapat kekhawatiran bahwa dampak positif insentif tersebut akan terganjal daya beli warga yang masih lemah, dan sikap kehati-hatian perbankan dan pelaku usaha pembiayaan.

Pemerintah 1 Maret nanti menghapus pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan secara bertahap insentif ini akan dikurangi setiap tiga bulan. Pada saat yang bersamaan, Bank Indonesia menghapus persyaratan uang muka (down payment/DP) kredit kendaraan bermotor alias DP nol persen sampai akhir 2021.

Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), Yohanes Nangoi, pengusaha optimistis dua stimulus dari pemerintah, yaitu relaksasi PPnBM dan DP nol persen, bisa membantu mencapai target penjualan mobil pada tahun ini. Sebagai informasi, Gaikindo pada 2021 ini menargetkan penjualan mobil mencapai 750.000 unit.

“Mudah-mudahan dengan adanya dua macam stimulus ini bisa ikut membantu tercapainya target (penjualan mobil) kami,” kata Yohanes kepada Lokadata.id, Senin (22/2/2021) siang.

Yohanes berkata, kedua insentif tersebut dibutuhkan untuk menggenjot penjualan mobil karena hingga saat ini penjualan masih belum mencapai level sebelum pandemi Covid-19. Data Gaikindo memperlihatkan, penjualan mobil industri pada Januari 2021 mencapai 52.910 unit, turun 34,22 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Secara kumulatif penjualan mobil pada tahun lalu mencapai 532.027 unit, turun 48,4 persen dari 2019. Penjualan mobil di Indonesia turun paling dalam dibandingkan lima negara ASEAN lain seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Malaysia yang membebaskan sebagian pajak mobil sejak Juni 2020, penjualannya hanya turun 12,4 persen.

Sebelumnya, pemerintah lewat Kementerian Keuangan Jumat (12/2) mengatakan siap memberikan diskon PPnBM untuk kendaraan bermotor dengan besaran potongan diberikan secara berharap mulai Maret sampai Desember 2021.

Diskon pajak sebesar 100 persen dari tarif normal akan diberikan pada tahap tiga bulan pertama, 50 persen tiga bulan kedua, dan 25 persen untuk empat bulan. Relaksasi ini diberikan untuk kendaraan bermotor di segmen kurang atau sama dengan 1.500 cc kategori sedan dan 4x2.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) juga memutuskan untuk melonggarkan ketentuan uang muka kredit/pembiayaan paling sedikit nol persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru. Menurut bank sentral, kebijakan ini berlaku efektif pada 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2021.

“(Kebijakan ini) untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor otomotif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, Kamis (18/2).

Menurut Yohanes Nangoi, dampak dari kedua stimulus tersebut sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pada stimulus PPnBM misalnya, dampak langsungnya dirasakan oleh industri otomotif.

Sedangkan pada relaksasi DP nol persen, lanjutnya, dampak positifnya bergantung pada pelaku usaha industri keuangan, seperti: perbankan dan perusahaan pembiayaan. Yohanes menyebut, pelaku usaha otomotif menyadari bahwa tentu industri keuangan dalam menerapkan kebijakan tersebut akan sangat selektif dan berhati-hati.

“Mudah-mudahan dengan ini juga bisa menolong, walaupun saya yakin bahwa penerapannya akan sangat ketat karena dalam kondisi ekonomi yang berat ini pasti risikonya lebih tinggi. Penerapan DP nol persen itu nggak mudah. Bahkan mungkin bisa diterapkan hanya untuk customer yang betul-betul punya reputasi baik,” katanya.

Asistan Gubernur sekaligus Kepala Departemen Makroprudensial BI, Juda Agung menambahkan, lembaganya belum bisa mengestimasikan dampak kebijakan relaksasi DP nol persen terhadap penjualan mobil. Menurut dia, terdapat faktor lain yang dapat menentukan kinerja industri otomotif tersebut, yakni tingkat mobilitas warga.

“Tetapi esensinya bahwa dari sisi kemudahan untuk mendapatkan kredit semakin kami perlonggar,” kata Juda dalam Taklimat media secara daring bertajuk Kebijakan LTV dan Uang Muka KKB serta transparansi Suku Bunga.

Terganjal daya beli dan kehati-hatian perbankan

Pengamat otomotif, Bebin Djuana mengkhawatirkan dua stimulus relaksasi PPnBM dan uang muka nol persen tidak banyak berkontribusi terhadap penjualan mobil di tahun ini. Alasannya, kedua stimulus tersebut sedikit banyak menargetkan penjualan mobil di segmen kelas menengah-bawah yang di saat bersamaan daya belinya tengah terpuruk karena pandemi.

Bebin berkata, kondisi itu tercermin dari relaksasi tersebut diberikan untuk produk rakitan dalam negeri dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 70 persen. “Kelas medium low ini paling terpukul oleh pandemi. Lah itu mobil mau pajaknya katakanlah harga tinggal separuh, tapi daya belinya ada nggak?” kata Bebin kepada Lokadata.id.

Dia menambahkan, terkait DP 0 persen, dampaknya akan terlihat signifikan justru kepada segmen mobil kalangan menengah ke atas. Kata dia, di segmen inilah yang daya beli pembelinya masih cukup tinggi, bahkan di situasi pandemi virus korona sekalipun. Simpanan kelompok ini juga masih cukup besar.

Bebin mewanti-wanti seluruh pihak agar mempertimbangkan pelbagai risiko ketika membeli mobil dengan memanfaatkan kebijakan uang muka tersebut. Menurut dia, di tengah pandemi seperti ini, perlu diperhatikan kemampuan membayar secara konsisten di masa depan.

Keraguan soal dampak stimulus PPnBM dan uang muka nol persen terhadap penjualan mobil ini sebelumnya juga disampaikan Fitch Ratings, lembaga pemeringkat berbasis di New York. Lembaga ini menyebut, kedua relaksasi itu “kemungkinan besar” tidak akan berdampak pada peningkatan penjualan kendaraan dan permintaan pembiayaan.

“Kami memperkirakan langkah-langkah ini tidak cukup mengimbangi penurunan permintaan secara keseluruhan karena daya beli yang terpukul dari pandemi virus korona,” kata Fitch Rating dalam rilisnya, Jumat (19/2).

Menurut lembaga itu, selain persoalan daya beli, stimulus tersebut juga akan terganjal sikap kehati-hatian dari pelaku pembiayaan. Fitch ratings menyebut, kehati-hatian pelaku pembiayaan itu akan terjadi sampai ekonomi menunjukkan tanda-tanda membaik. Fitch Ratings memprediksi, penjualan kendaraan roda empat pada tahun ini hanya di kisaran 600.000 sampai 700.000 unit.

Meski diprediksi tidak berkontribusi banyak pada penjualan mobil, kebijakan relaksasi PPnBM ini setidaknya dipersepsi secara positif oleh publik, terlihat dari hasil analisis data oleh Continuum Data Indonesia. Lembaga ini melakukan pemantauan terhadap percakapan di media sosial khususnya Twitter, 28 Desember 2020 sampai 17 Februari lalu.

Continuum Data Indonesia menemukan bahwa, dari 3.000 pembicaraan yang dianalisis, 72 persen di antaranya menyambut positif kebijakan PPnBM tersebut. Dari jumlah tersebut, 63 persen menanggapi baik karena harga mobil baru menjadi lebih murah, 33 persen karena dapat mendongkrak industri otomotif dan lapangan kerja, dan sisanya 4 persen yakin insentif itu untuk kelas menengah.

Respons perbankan

Sementara itu, beberapa perbankan yang dihubungi Lokadata menyatakan kehati-hatiannya terkait penyaluran kredit kendaraan bermotor (DP) dengan ketentuan DP nol persen.

Executive Vice President & Corporate Communication PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, Hera F Haryn misalnya, mengatakan perseroan mengapresiasi langkah bank sentral yang secara resmi mengeluarkan ketentuan relaksasi uang muka tersebut. Menurutnya, relaksasi aturan besaran DP ini merupakan peluang baru bagi kreditur untuk meningkatkan penjualan KKB.

“Namun demikian kami tetap berkomitmen menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengimplementasikan kebijakan relaksasi besaran uang muka (DP) ini dan mencari titik keseimbangan yang terbaik antara meningkatkan bisnis dan menjaga kualitas kredit,” kata Hera kepada Lokadata.id.

BCA mencatat, sepanjang tahun lalu, pada portofolio kredit konsumer, kredit KKB terkontraksi 22,6 persen dibanding 2019 menjadi Rp36,9 triliun. Secara total, kredit konsumer terkontraksi 10,8 persen dari periode yang sama enjadi Rp141,2 triliun.

“Penurunan outstanding pada segmen konsumer tersebut disebabkan oleh tingkat pelunasan yang lebih tinggi dibandingkan pemberian fasilitas kredit baru. Namun demikian, kami berharap bahwa geliat bisnis konsumer akan segera pulih sejalan dengan berbagai kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan,” katanya.

Kepada Lokadata.id, Direktur Konsumer PT Bank CIMB Niaga Tbk, Lani Darmawan juga mengatakan, perusahaan menyambut baik kebijakan DP nol persen karena sedikit banyak akan membantu industri. Dia berkata, dalam penerapannya, kebijakan uang muka ini akan disesuaikan pada kemampuan nasabah.

“Kebijakan nol persen DP tidak diterapkan sama untuk semua nasabah. Tergantung dari faktor risiko masing-masing nasabah,” kata Lani.

Lani berkata, perusahaan tengah mengkaji lebih lanjut tentang ketentuan DP nol persen karena kredit KBB berperan penting dalam kesehatan portofolio kredit. Dia menyebut, kinerja KKB perusahan lewat CIMB Niaga Finance masih tumbuh 12 persen pada tahun lalu.

Sementara itu, Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Aestika Oryza menyatakan, perseroan mengapresiasi kebijakan relaksasi uang muka dari BI. Menurut BRI, kebijakan ini mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi khususnya di sektor otomotif.

Aestika mengatakan, perseroan saat ini hanya menyalurkan KKB melalui kerja sama dengan perusahaan pembiayaan (multifinance) dengan skema join finance. Karena itu, lanjutnya, penerapan DP nol persen juga bergantung pada masing-masing multifinance. “Hingga akhir Desember 2020 BRI tercatat total telah menyalurkan KKB senilai lebih dari Rp 3 triliun,” katanya.