Lokadata.ID

Integrasi transportasi Jabodetabek, MRT Jakarta tak perlu akuisisi PT KCI

KRL Commuter Line melintas dengan latar belakang gedung bertingkat di Pejompongan, Jakarta, Rabu (6/1/2021).
KRL Commuter Line melintas dengan latar belakang gedung bertingkat di Pejompongan, Jakarta, Rabu (6/1/2021). Rivan Awal Lingga / ANTARA FOTO

Optimalisasi integrasi transportasi di Jakarta dan sekitarnya tak harus dilakukan dengan akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) oleh PT MRT Jakarta. Akhir tahun ini, akan ada empat moda angkutan massal yang beroperasi di Jabodetabek, yakni Trans Jakarta, MRT, kereta komuter, dan LRT.

Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, aksi korporasi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pengintegrasian sarana dan prasarana perkeretaapian umum di Jabodetabek. Integrasi tersebut akan meliputi penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum.

Nantinya, kerja sama ini juga bakal mencakup penyediaan sistem pendukung penyelenggaraan perkeretaapian umum, termasuk sistem pengintegrasian dengan moda transportasi lainnya serta pengusahaan dan pengembangan kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD).

"Prosesnya sedang dihitung. Karena kita dalam proses transaksi. Kami akan sampaikan nilai valuasinya setelah proses transaksi selesai," kata William Sabandar pada Selasa, (5/1/2020) lalu.

Untuk mendukung rencana ini, MRT Jakarta bakal memperoleh tambahan modal yang berasal dari pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp1,7 triliun.

Jika rencana akuisisi ini terealisasi, maka 51 persen saham milik KCI akan dimiliki oleh MRT Jakarta. Sisa saham KCI sebanyak 48,78 persen tetap dikuasai PT KAI dan sebanyak 0,22 persen milik Yayasan Pustaka.

Dianggap tidak tepat

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menilai langkah akuisisi tersebut kurang tepat jika hanya ditujukan untuk memuluskan proses integrasi transportasi di Jabodetabek.

Menurutnya, untuk membentuk pengelolaan yang terintegrasi baik secara layanan, sistem maupun pembayaran tidak perlu sampai ada upaya akuisisi salah satu pihak operator terhadap penyelenggara yang lain.

Djoko juga menegaskan, pengintegrasian moda transportasi juga tidak harus membentuk badan usaha baru. Akuisisi kepemilikan KCI tersebut rencananya memang akan dilakukan setelah terbentuknya PT Moda Integrasi Jabodetabek (MITJ) atau perusahaan patungan antara MRT dan KAI.

Ia menjelaskan, sejumlah negara terbukti dapat mengintegrasikan transportasi publik tanpa proses akuisisi. “Di Prancis dan Jerman, ada komuter, kereta dalam kota dan KA lokal/jarak jauh yang pengelolanya berbeda-beda, tapi integrasinya tetap berjalan, termasuk tiket dan konektivitas,” katanya kepada Lokadata.id, Rabu (13/1/2021).

Selain itu, Djoko menganggap akuisisi yang dilakukan MRT Jakarta sebagai BUMD memang sudah tidak tepat. Sebab, kata Djoko, KCI saat ini tidak hanya mengelola komuter Jabodetabek saja, tapi juga lintas Yogyakarta-Solo.

Sehingga, katanya, persoalan regulasi serta legalitas hukum bakal menjadi permasalahan baru jika rencana ini benar diwujudkan. Sebab tidak hanya satu daerah saja terlibat terkait operasional KCI ini.

“Bagaimana caranya agar subsidi yang nanti diberikan DKI Jakarta tidak bermasalah. Sudah lintas daerah dan melanggar UU Pemda. Belum lagi besaran subsidi nanti akan meningkat pesat, jika keretanya ganti yang baru dan tidak diizinkan beli yang bekas,” katanya.

Pembagian porsi BUMD yang lebih besar ketimbang BUMN itu juga dipertanyakan Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang. Deddy mengatakan, secara bisnis boleh saja keduanya disatukan secara korporasi. Hanya saja, seharusnya BUMN memiliki saham lebih besar dibandingkan dengan BUMD.

Hal itu karena model bisnis BUMN lebih elastis dan lebih mudah dalam melakukan pengembangan secara nasional. “Sangatlah paradoks apabila KAI yang ingin mengembangkan bisnisnya melalui operasionalisasi KRL lintas-kota, harus mendapat persetujuan MRT Jakarta, selaku pemilik saham terbesar,” ujarnya.

Deddy menambahkan, amanat Presiden untuk mengintegrasikan antarmoda tersebut termasuk moda darat dan kereta api (KRL/MRT/LRT) memang sebagai salah satu indikator keberhasilan transportasi publik. Meski demikian, terlalu banyak eksekusi teknis yang mengabaikan fungsi regulasi lainnya.

Deddy berpendapat, integrasi aglomerasi wilayah Jabodetabek sudah dikelola BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 103/2015. Apalagi, katanya, BPTJ telah mempunyai master plan penataan transportasi terintegrasi di Jabodetabek, melalui Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).

Problem yang terjadi saat ini, RITJ tersebut tidak dijadikan landasan dalam pengembangan konsep konektivitas antarmoda. Hal ini, kata Deddy, tercermin ketika para pemangku kebijakan lebih suka menunjuk operator langsung untuk integrasi antarmoda atau pun antarwilayah.

Padahal, seharusnya tinggal optimalisasi fungsi dari otoritas BPTJ saja. “Mengapa tupoksi BPTJ ini tidak dioptimalkan? Jadi ada fungsi regulatornya, di samping MITJ yang berfungsi sebagai operator. Kalau hanya MITJ saja, nantinya berpotensi buat aturan sendiri dan dilaksanakan sendiri,” katanya.

Penolakan juga disampaikan oleh Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA). Dalam keterangan tertulis yang diterima Lokadata.id, SPKA menilai rencana akuisisi tersebut berpotensi merusak sistem transportasi perkeretaapian yang sudah mapan dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem.

Menurut mereka, integrasi perkeretaapian dapat dilakukan tanpa perlu ada akuisisi. Selain itu, SPKA juga menyayangkan, apabila saham mayoritas KCI dipegang oleh perusahaan yang masih baru seperti MRT.

Menurut SPKA, pengalaman KCI yang lebih panjang dalam pengelolaan moda transportasi berbasis rel, serta memiliki lintas operasional yang lebih panjang dan kompleks dibandingkan MRT Jakarta seharusnya menjadi pertimbangan manajemen KAI dalam akuisisi saham tersebut.

Belum lagi, ada biaya dan pengorbanan besar KAI yang telah dikeluarkan untuk pembebasan dan penertiban di wilayah operasional KCI, serta dalam pembangunan dan penataan kawasan tersebut.

"SPKA mendukung integrasi antarmoda secara terpadu, namun kami meminta kepada pemerintah pusat untuk tidak memilih aksi korporasi PT MRT Jakarta yang akan mengakuisisi 51 persen saham PT KCI dari PT KAI,” demikian pernyataan sikap tersebut.

BPTJ: tidak masalah

Terpisah, Direktur Angkutan BPTJ, Aca Mulyana berpendapat rencana integrasi melalui proses akuisisi tersebut cukup terbuka dilakukan, termasuk denga pembentukan holding BUMD yang diawali dengan akuisisi KCI. Menurut Aca, rencana tersebut tidak melanggar program RITJ yang sudah dicanangkan BPTJ.

Aca menjelaskan, dari segi implementasi atau pun operasional, baik unsur pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat saja melibatkan peran badan usaha mereka, termasuk BUMN dan BUMD. Integrasi moda itu, kata Aca, merupakan salah satu hal substansial dalam pembenahan transportasi perkotaan di Jabodetabek.

"Oleh karena itu, BPTJ dan Kemenhub akan mendukung upaya Pemerintah DKI Jakarta tersebut, sesuai dengan wewenangnya sebagai sebagai regulator sektor transportasi," " katanya kepada Bisnis.