Lokadata.ID

Isi lima protokol pemerintah untuk tangani wabah korona

Warga melintas didepan videotron sosialisasi pencegahan virus corona di Rumah Sakit Eka Hospital, Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).
Warga melintas didepan videotron sosialisasi pencegahan virus corona di Rumah Sakit Eka Hospital, Cibubur, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020). Yulius Satria Wijaya / ANTARA FOTO

Sudah ada 5 protokol yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani penyebaran penyakit korona (Corona Virus Disease 2019/Covid-19) yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Kelima protokol ini mencakup bidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan area publik, komunikasi, serta perbatasan.

Kelima protokol ini diluncurkan bertepatan dengan adanya penambahan jumlah pasien positif korona di Indonesia. Saat ini, pasien positif terinfeksi korona di Indonesia berjumlah 6 orang.

Saat meluncurkan lima protokol tersebut, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan kelima aturan tersebut diterbitkan sebagai pedoman penanganan wabah korona. "Protokol ini mengatur do dan don'ts, apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu sudah cukup diatur," ujar Moeldoko di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/3/2020).

Sejak ditemukan dan merebak per Desember 2019 lalu, sudah ada lebih dari 100 ribu kasus infeksi virus korona di dunia. Dari jumlah itu, sekitar 55 persen atau 60 ribu lebih pasien sudah dinyatakan sembuh. Sementara jumlah penderita korona yang meninggal sudah mencapai lebih dari 3.500 orang.

Berikut isi dan penjelasan terkait 5 protokol yang sudah diluncurkan pemerintah:

Protokol kesehatan

Melalui protokol ini, pemerintah mengimbau masyarakat yang sakit demam dengan suhu tubuh mencapai 38 derajat celcius, batuk, dan pilek untuk beristirahat di rumah. Apabila sakit berlanjut dan diikuti dengan kesulitan bernafas, pasien terkait diminta segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Saat berobat, pemerintah mengimbau pasien untuk menggunakan masker. Mereka juga diminta mengikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan.

Jika pasien memenuhi kriteria terduga korona, orang terkait akan langsung dirujuk ke

salah satu rumah sakit (RS) rujukan. Apabila tak memenuhi ciri-ciri terduga korona, pasien akan dirawat inap atau jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter.

“Jika anda memenuhi kriteria suspect COVID-19 akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulan fasyankes didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri (APD),” tulis protokol kesehatan.

Pada RS rujukan, spesimen akan diambil dari tubuh pasien untuk diperiksa di laboratorium. Setelah itu, pasien menjalani perawatan di ruang isolasi.

Spesimen yang diambil wajib segera dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes). Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima.

“Jika hasilnya positif, maka anda akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Sampel akan diambil setiap hari. Anda akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel dua kali berturut-turut hasilnya negatif,” tulisnya.

Dalam keterangan terpisah, Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia menyebut protokol kesehatan ini wajib dijalani di seluruh daerah. Dia juga menjelaskan, RS dapat menggunakan ruang isolasi sesuai kriteria yang disampaikan Kementerian Kesehatan.

“Ruang isolasi yang dimaksud adalah tempat yang memisahkan pasien positif dengan lingkungan sekitar. Oleh karenanya, rumah sakit rujukan yang ditunjuk kami pastikan mampu menyediakan ruangan ini karena tidak membutuhkan peralatan medis khusus, namun yang terpenting adalah ruangan yang memisahkan pasien dengan orang lain,” ujar Angkie dalam keterangan tertulis.

Protokol komunikasi publik

Melalui protokol ini, pemerintah meminta komunikasi seluruh pemangku kebijakan mengutamakan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan waspada. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah juga diminta mengutamakan kampanye gerakan cuci tangan dengan sabun. Kemudian, narasi utama komunikasi terkait wabah korona ditentukan yakni “Pemerintah Serius, Siap dan Mampu Menangani COVID-19”, “Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada”, serta “COVID-19 Bisa Sembuh.”

Saat ini pemerintah sudah menunjuk Juru Bicara untuk Penanganan Wabah Korona yakni Achmad Yurianto. Dia saat ini menjabat Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes.

“Beliau selalu sedia untuk memberi informasi yang dibutuhkan publik namun tetap melandaskan pada peraturan kesehatan yang berlaku. Sebagai catatan, Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan,” ujar Angkie.

Protokol di institusi pendidikan

Ada 15 poin yang tercantum dalam protokol pendidikan untuk menangani wabah korona. Pedoman ini diantaranya memuat imbauan agar Dinas Pendidikan menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun, atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah.

Pemerintah juga meminta seluruh pihak di lingkungan pendidikan menerapkan perilaku hidup bersih sehat. Kemudian, pihak sekolah diminta membersihkan ruangan dan lingkungan tempat belajar minimal satu kali sehari dengan desinfektan.

Pihak sekolah diminta tidak memberlakukan hukuman bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.

Protokol pintu masuk wilayah Indonesia

Melalui protokol ini, pemerintah mewajibkan penggunaan alat thermo gun dan thermal scanner untuk mengukur suhu tubuh para penumpang di bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas darat negara (PLBDN). Jika ada penumpang yang suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat celcius, maka anamnesa dan wawancara akan dilakukan.

Protokol ini juga mewajibkan penumpang selalu membawa Health Alert Card (HAC) selama berada di Indonesia.

Pemerintah kemudian mengatur fasilitas apa saja yang harus ada di bandara, pelabuhan, dan PLBDN untuk memeriksa setiap penumpang. Salah satunya, harus ada tempat untuk mewawancarai penumpang yang merupakan suspek, dengan jarak minimal satu meter di antara para penumpang dan dengan petugas ketika sedang menunggu wawancara.

Protokol di area dan transportasi publik

Melalui pedoman terakhir ini, pemeirntah mengimbau seluruh area umum dan transportasi publik dibersihkan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari. Pada tempat-tempat ini juga diminta ada deteksi suhu tubuh.

Pemerintah juga meminta ada ruang isolasi dan pos pemeriksaan keseharan di acara besar seperti konser dan seminar. Kemudian, tempat pembersih tangan disarankan berada pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau.

Imbauan agar toilet pada tempat umum dibersihkan secara teratur juga dimuat pada protokol ini. Pemerintah juga mengimbau petugas menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan menangani limbah.

Dalam protokol yang sama, pemerintah meminta peserta acara atau pengguna transportasi publik yang sehat untuk tidak menggunakan masker. Ada juga imbauan agar masyarakat menghindari jabatan tangan dengan orang lain, dan mempertimbangkan alternatif bentuk sapa lain.