Lokadata.ID

Jadi syarat akses ke tempat publik, vaksinasi sampai di mana?

Dokter Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) mendapatkan suntikan vaksin Moderna di Banda Aceh, Aceh, Senin (9/8/2021).
Dokter Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) mendapatkan suntikan vaksin Moderna di Banda Aceh, Aceh, Senin (9/8/2021). Irwansyah Putra / ANTARA FOTO

Pemerintah segera mencanangkan kebijakan penggunaan kartu vaksin Covid-19 sebagai syarat masyarakat yang hendak mengakses tempat-tempat umum (publik), termasuk pusat perbelanjaan. Para pengamat mempertanyakan rencana tersebut karena vaksinasi masih belum merata.

Rencana tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kebijakan itu nantinya akan dilakukan bertahap. "Sekarang kami mau pelan-pelan orang yang mau masuk Malioboro harus punya kartu vaksin," kata Luhut usai memantau pelaksanaan vaksinasi di Gedung Setda Sleman, Jumat (6/8).

Menteri Luhut menambahkan, kartu tanda divaksinasi Covid-19 itu juga akan menjadi syarat untuk masuk ke pusat perbelanjaan dan restoran. "Jadi nanti kalian pergi ke restoran, nggak pakai ini tolak, belanja nggak pakai ini tolak. Ini demi keselamatan kita semua," katanya.

Perkataan Luhut ini seperti melanjutkan omongan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto pada akhir Juli lalu yang mengatakan masyarakat bisa menunjukkan sertifikat vaksin ketika mengunjungi tempat publik yang diakses melalui aplikasi PeduliLindungi.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito Selasa (3/8) lalu menyatakan, pemerintah lebih fokus pada vaksinasi nasional ketimbang penggunaan kartu vaksinasi untuk akses pelayanan publik. Saat ini, kartu vaksinasi sudah dipakai sebagai syarat perjalanan di Jawa dan Bali. “Pengembangan aplikasi ke sektor lain masih dipertimbangkan,” katanya.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menerbitkan SK Gubernur No. 966/2021. Gubernur Anies Baswedan mensyaratkan vaksinasi kepada masyarakat yang ingin berkegiatan di ruang publik. Mereka yang pergi ke supermarket, mal, makan dan minum di tempat harus menunjukkan bukti status telah divaksin minimal dosis pertama.

Masih ada daerah dengan vaksinasi rendah

Di tengah rencana syarat kartu vaksinasi untuk mengakses tempat-tempat, bagaimana laju vaksinasi di Indonesia? Dashboard vaksinasi Covid-19 nasional milik Kementerian Kesehatan mencatat per 9 Agustus pukul 12.00 total vaksinasi dosis pertama sebesar 24,58 persen.

Adapun untuk vaksinasi dosis kedua malah baru mencapai 11,75 persen. Padahal, sasaran vaksinasi adalah sebanyak 208 juta orang atau sekitar 70 persen dari total penduduk Indonesia. Mereka antara lain tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum berusia 12-60 tahun.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah berpendapat, rencana tersebut bisa diterapkan karena masyarakat wajib mengikuti vaksinasi sesuai Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan No. 6/2018. Namun, rencana ini masih menghadapi masalah pelaksanaan vaksinasi yang belum merata di seluruh daerah.

“Jadi menurut saya, kalau kebijakan ini mau ideal ya vaksinasinya harus merata terlebih dahulu. Kemudian juga harus ada solusi bagi mereka yang sebenarnya mau ikut vaksinasi tapi nggak bisa karena memiliki penyakit penyerta,” katanya kepada Lokadata.id, Kamis (5/8).

Data Kementerian Kesehatan per 5 dan 6 Agustus menunjukkan ada lima provinsi dengan vaksinasi terendah. Kelimanya berada di luar Jawa.

Data itu menunjukkan provinsi Maluku Utara merupakan yang terendah dari segi realisasi vaksinasi, yakni 5,05 persen dari target vaksinasinya, baik untuk dosis pertama maupun kedua. Di posisi kedua terendah adalah Sumatra Barat dengan 5,93 persen untuk dosis pertama dan kedua.

Angka itu jauh sekali dibandingkan dengan DKI Jakarta, provinsi tertinggi untuk vaksinasi Covid-19 dengan angka 37,07 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua. Di posisi kedua, ada provinsi Bali dengan realisasi vaksinasi 29,91 persen untuk dosis pertama dan kedua.

Kepala Polda Sumatra Barat, Inspektur Jenderal Polisi Toni Harmanto mengatakan distribusi vaksin ke provinsi masih lambat, sehingga capaian vaksinasinya rendah. “Antusiasme masyarakat mendapatkan vaksin cukup tinggi, namun jumlah vaksinnya masih terbatas,” katanya.

Dia mencontohkan, provinsi Sumatra Barat menargetkan 4 juta orang divaksin Covid-19, namun ketersediaan vaksin hanya 1,2 juta saja.

Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan distribusi vaksin bergantung pada jumlah vaksin. Stok Covid-19 yang sudah diterima oleh pemerintah dari produsen vaksin luar negeri sebanyak 152 juta dosis, dari total 426 juta dosis yang dibutuhkan.

“Selain itu, perlu waktu untuk mengolah vaksin bulk menjadi vaksin jadi. Kita akan terus melakukan vaksinasi sampai Desember 2021 untuk mencapai vaksinasi kepada seluruh dosis sasaran vaksinasi kita yang 208 juta orang,” katanya kepada Lokadata.id, Senin (9/8/2021).

Dia menambahkan stok yang ada saat ini, 45 juta di antaranya akan didistribusikan setiap minggunya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di daerah. “Kita tahu setiap bulan akan ada pengiriman dari produsen vaksin sekitar 40-70 juta, dari Agustus sampai Desember 2021,” katanya.

Sebelumnya, Siti Nadia mengatakan pemerintah menetapkan skala prioritas daerah yang menerima vaksin, yaitu pada daerah dengan jumlah kasus penularan tinggi.

Juru Bicara Vaksinasi Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan, total vaksin yang sudah terdistribusi ke seluruh provinsi per Senin (9/8) sebanyak 102 juta dosis. Rinciannya CoronaVac 3 juta dosis, Covid-19 Bio Farma sebanyak 81,4 juta dosis, AstraZeneca sebanyak 14,9 juta dosis, dan Moderna 3 juta dosis.

Untuk sisa stok vaksin Covid-19 yang ada di Bio Farma terhitung Senin (9/8) sebanyak 5,8 juta dosis yang siap dikirimkan. "Jumlah ini akan bertambah dengan rencana rilis produk Covid-19 Bio Farma sebanya 12,9 juta sampai akhir Agustus," kata Bambang dalam keterangan resmi.

Sampai akhir Agustus 2021, diperkirakan Indonesia akan kembali mendapatkan 50 juta dosis baik melalui skema bilateral, multilateral, dan Covax Facility dari pelbagai produsen vaksin seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer.

Dalam pendistribusian, Bio Farma mendasarkan pada alokasi dan permintaan Kementerian Kesehatan. Selain itu, juga memperhatikan ketersediaan atau stok vaksin yang siap didistribusikan dan mendapatkan lot rilis dari BPOM. Kemudian, Bio Farma juga mempertimbangkan kapasitas penyimpanan di tempat tujuan.