Lokadata.ID

Jaga pertumbuhan, Bank Dunia minta pajak minimum global tak tinggi

Presiden Bank Dunia David Malpass
Presiden Bank Dunia David Malpass Philippe Wojazer / ANTARA FOTO

Presiden Bank Dunia, David Malpass memperingatkan para pemimpin dunia agar tidak menetapkan tarif pajak minimum global yang terlalu tinggi untuk perusahaan multinasional. Ia tidak ingin aturan baru yang diinisiasi Amerika Serikat dengan mengajak anggota G20 itu, akhirnya justru menyulitkan negara-negara miskin mendatangkan investasi.

“Tingkat pajak minimum global 21 persen yang diminta oleh Menteri Keuangan AS Janet Yellen menurut saya ... tinggi,” kata Malpass dalam wawancara khusus dengan BBC pada Rabu, (7/4/2021) waktu setempat.

Malpass mengatakan, ia melihat tanda-tanda adanya fokus baru pada pembicaraan pajak global di antara negara G20, yang selama ini selalu tanpa hasil. G20 beranggotakan Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Britania Raya, Cina, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa.

“Tarif pajak penting bagi semua orang dan karenanya juga perlu ada lingkungan yang menarik investasi baru ke negara-negara miskin. Tapi, hal terpenting adalah menjaga pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara di seluruh dunia,” tutur Malpass.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Janet Yellen dalam pidatonya di Chicago Council on Global Affairs, menyatakan bahwa AS ingin mencapai kesepakatan pajak minimum global pada pertengahan tahun ini.

Menurut Yellen, tarif pajak minimum itu diperlukan untuk menghentikan adu murah pajak, yang dilakukan dengan memangkas pajak perusahaan, demi merayu investor. Hal ini ditengarai telah membuat sejumlah perusahaan multinasional mengakalinya dengan melarikan keuntungan mereka ke negara-negara surga pajak.

Yellen pun meminta semua menyetujui usulan tarif pajak minimum 21 persen. Padahal, pada pembicaraan sebelumnya yang dipimpin Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tarif pajak global minimum diusulkan sebesar 12,5 persen saja.

Presiden Joe Biden sendiri berupaya menaikkan tarif pajak minimum di AS menjadi 28 persen. Sementara Inggris ingin menaikkan pajak perusahaan dari 19 persen, menjadi 25 persen pada 2023. Tarif baru ini akan menjadi kenaikan pajak pertama bagi Inggris sejak tahun 1970-an.

Adapun beberapa negara, seperti Irlandia, sudah langsung menyatakan keberatan tentang usulan AS tersebut. Tax Foundation mencatat, tarif pajak perusahaan rata-rata secara global saat ini sekitar 24 persen. Eropa memiliki tingkat regional terendah, di kisaran 20 persen.

AS optimistis

Sehari setelah pidato Menkeu Janet Yellen, Wakil Menkeu Adewale Adeyemo mengatakan bahwa tarif pajak 28 persen tidak akan membuat perusahaan bangkrut. “Kami telah bekerja sama dengan mitra internasional, untuk melawan adu tarif murah perpajakan global,” kata dia kepada CNBC.

Adeyemo membela rencana infrastruktur pemerintahan Biden yang jika disahkan, akan menginvestasikan ratusan miliar dolar untuk sektor transportasi, sistem air, internet, jaringan listrik, dan pelatihan kerja. Ia mengklaim bahwa rencana itu tidak hanya disukai oleh politisi progresif, tetapi juga oleh para eksekutif Wall Street.

“Pandemi telah mengajari kami bahwa kami tidak bisa hanya memikirkan infrastruktur tradisional seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan. Kami juga perlu memikirkan bagaimana dapat bersaing pada abad ke-21, dengan misalnya broadband,” kata Adeyemo.

Belakangan, Joe Biden menyatakan terbuka untuk menegosiasikan kenaikan tarif pajak perusahaan. Dia bersedia untuk merundingkan kenaikan tarif pajak perusahaan yang diusulkan dalam rencana infrastruktur senilai AS$2 triliun itu. "Saya bersedia mendengarkannya," kata Biden di Gedung Putih, Rabu (7/4/2021) seperti ditulis CNBC.

Secara terpisah, Gubernur Bank Sentral AS, The Fed, Lael Brainard membenarkan bahwa data terbaru menunjukkan ada prospek yang lebih cerah untuk ekonomi AS. Namun, angka pertumbuhan masih di bawah target. Karena itu, bank sentral memastikan kebijakan moneter untuk AS harus tak terlalu membebani, alias “easy policy.”

Jeff Bezos dukung Biden

Di tengah perdebatan tentang rencana kenaikan pajak, bos Amazon Jeff Bezos justru mendorong Presiden Joe Biden untuk segera menaikkan tarif dari 21 persen menjadi 28 persen. Miliarder yang baru saja dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia untuk keempat kalinya ini mengakui, kenaikan pajak dapat membantu membiayai belanja infrastruktur AS yang direncanakan besar-besaran.

"Kami menyadari investasi ini akan membutuhkan konsesi dari semua sisi. Kami mendukung kenaikan tarif pajak perusahaan," kata Bezos dalam pernyataan yang dikutip BBC.

Padahal sebelumnya, Biden sempat menyebut Amazon sebagai contoh perusahaan yang membayar pajak terlalu sedikit. Institut Perpajakan dan Kebijakan Ekonomi AS mencatat, tahun lalu Amazon hanya membayar tarif pajak penghasilan federal sebesar 9,4 persen.

Saat itu Senator Elizabeth Warren langsung melempar kritik pedas kepada Amazon. Namun, perusahaan merinci telah melaporkan AS$1,7 miliar sebagai beban pajak federal, dan menginvestasikan AS$350 miliar. Investasi itulah yang membantu mengurangi tagihan pajaknya karena AS memberikan insentif kepada perusahaan untuk riset.

"Anda membuat undang-undang perpajakan @SenWarren; kami hanya mengikutinya. Jika Anda tidak menyukai undang-undang yang Anda buat, dengan cara apa pun, ubahlah," kata perusahaan itu.