Lokadata.ID

Jokowi dinilai butuh dukungan publik untuk reshuffle kala pandemi

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020).
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020). Wahyu Putro A / ANTARA FOTO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak mengeluarkan ancaman kosong untuk merombak komposisi Kabinet Indonesia Maju, akibat lambannya kinerja sejumlah menteri dalam masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Kemarahan Jokowi terhadap kabinetnya dalam rapat terbatas 18 Juni lalu dianggap wajar oleh sejumlah pengamat politik. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, publikasi rekaman kemarahan Jokowi juga dianggap dilakukan bukan tanpa tujuan.

"Dari perspektif komunikasi politik tentu ada unsur kesengajaan, karena berimbas pada pengetahuan publik. Meskipun tidak etis bagi pejabat tinggi meluapkan kemarahan diketahui publik," ujar Dedi kepada Lokadata.id, Senin (29/6/2020).

Kemarahan Jokowi terhadap menteri-menterinya menuai komentar pasca rekaman tindakan itu diunggah di laman YouTube dan Instagram resmi Presiden, Minggu (28/6). Dalam video berdurasi 10 menit ini, Jokowi menyinggung jajarannya yang dianggap tidak berhasil membuat progres signifikan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Salah satu pejabat yang kena teguran Jokowi adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Secara tidak langsung Jokowi menegur Terawan lantaran lambat menyerap anggaran penanganan Covid-19.

Jokowi lantas menyebut, siap mengambil langkah tegas jika perbaikan tak kunjung dilakukan menteri-menterinya. Langkah yang dimaksud berupa reshuffle, pembubaran lembaga, atau menerbitkan Perppu baru.

Pertanyaan lantas muncul atas unggahan tersebut, sebab rekaman gambar ini baru dipublikasikan untuk publik selang 10 hari usai ratas terkait dilakukan.

Mengutip Detik, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden RI Bey Triadi Machmudin sudah mengungkap alasan dibalik lamanya waktu video beredar. Bey berkata, waktu rilis video cukup lama karena pihak Sekretariat Presiden harus mempelajari video tersebut dalam waktu yang tidak singkat.

Mungkin karena hal itu video-nya diunggah ke publik, karena (Jokowi) butuh dukungan dari publik

Direktur Eksekutif Puskapol UI Aditya Perdana di Lokadata.id

Menurut Dedi, publikasi video kemungkinan dilakukan karena Jokowi ingin melihat reaksi publik atas rencana kebijakannya. "Membuka rekaman ke publik hanya untuk legitimasi Jokowi. Jika sekiranya diperlukan reshuffle, itu karena kebutuhan mendasar soal buruknya kinerja (menteri)," katanya.

Senada, Pengamat Politik dari Indo Barometer Asep Saepudin menilai kekecewaan yang diungkapkan Jokowi merupakan hal wajar. Alasannya, saat ini kinerja pemerintah di mata publik mendapat nilai buruk.

Pandangan negatif masyarakat atas kinerja pemerintah menangani pandemi Covid-19 terekam dalam hasil survei Indo Barometer, 12-18 Mei lalu. Sebagian besar masyarakat di 7 provinsi tidak puas dengan langkah pemerintah pusat menangani pandemi Covid-19.

Ada 53,8 persen masyarakat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan yang memiliki pandangan tersebut. Sisanya, 44 persen warga mengaku puas atas langkah pemerintah menangani pandemi.

"Penilaian dari publik tersebut sudah barang tentu juga dirasakan dan berdampak kepada presiden. Sehingga saya melihatnya ancaman tersebut memang benar dan serius," kata Asep.

Butuh komitmen serius

Pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI Aditya Perdana. Menurutnya, kemarahan Jokowi yang akhirnya diketahui publik bisa menimbulkan kegaduhan politik, jika tidak ditindaklanjuti dengan tepat.

Aditya berkata, bukan tidak mungkin Jokowi akan ditekan barisan partai politik koalisi apabila wacana reshuffle terus digulirkan. "Berpotensi membuat kegaduhan. Mungkin karena hal itu video-nya diunggah ke publik, karena (Jokowi) butuh dukungan dari publik," ujar Aditya.

Potensi adanya kegaduhan akibat wacana reshuffle yang mengemuka juga diakui Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya Wawan Sobari. Akan tetapi, menurutnya potensi kegaduhan tidak bisa menjadi alasan Jokowi untuk tidak mengganti menteri yang kinerjanya tak optimal.

Peluang munculnya kegaduhan menurutnya bisa ditekan dengan melobi koalisi untuk ikut mencari pengganti menteri yang lebih baik. "Karena jabatan menteri juga terkait kompetensinya. Terlebih saat ini kinerja untuk penanganan wabah maupun dampak Covid-19 sangat dibutuhkan," ujar Wawan.

Sebagai catatan, penilaian atas kinerja Kabinet Indonesia Maju sempat diukur lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) dalam survei terhadap seribu orang, 9-12 Juni lalu.

Dalam survei dengan tingkat margin of error 3,1 persen ini, ASI menemukan bahwa 75,6 persen responden menyatakan setuju jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat. "Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin relatif kurang menggembirakan, lantaran angkanya rata-rata di bawah 50 persen," tulis ASI.

Survei ini mencatat, publik paling merasa puas atas kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (43,7 persen). Setelah itu, kepuasan cukup besar dimiliki responden atas kinerja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (38 persen), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD (37,9 persen), dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (37,8 persen).

Responden paling banyak mengaku tidak puas atas kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (58 persen), Menteri Agama Fachrul Razi (54 persen), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (53 persen), dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (52 persen).