logo-lokadata

Kartun: Negara ogah kasih ganti rugi buat pengamen

Kemenkeu tolak bayar ganti rugi  Rp750 juta untuk empat pangamen korban salah tangkap polisi dalam kasus pembunuhan. Kenapa? Ngamen itu ilegal.
Kemenkeu tolak bayar ganti rugi Rp750 juta untuk empat pangamen korban salah tangkap polisi dalam kasus pembunuhan. Kenapa? Ngamen itu ilegal. Salni Setyadi / Beritagar.id

NESTAPA | Sial benar empat pengamen Ibu Kota ini. Kadung menjalani hukuman tiga tahun dalam penjara gara-gara polisi salah tangkap, tapi ketika mereka minta ganti rugi tak dipenuhi.

Dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (23//7/2019), tiga pihak, sebagai bagian dari negara, menolak membayar ganti rugi. Mereka adalah Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI, dan Kementerian Keuangan.

Masih anak-anak

Pada 2013 polisi mencokok mereka di Cipulir, Jakarta Selatan, dengan dugaan pembunuhan. Ternyata polisi salah tangkap. Maka Fikri, Ucok, Fatahilah, dan Pau masuk sel. Saat itu mereka masih di bawah umur. Fikri yang 17 tahun menjadi yang tertua. Sedangkan Fatahilah adalah termuda: 12 tahun.

Lantas mereka ditahan di penjara anak Tangerang, Banten. Lalu pengadilan memvonis mereka tiga sampai empat tahun. Pada 2016 kasasi mereka di Mahkamah Agung berbuah kebebasan, mereka dinyatakan tak bersalah.

Saling lempar tanggung jawab

Kini dengan bantuan LBH Jakarta mereka meminta ganti rugi materiil Rp662.400.000 dan kerugian imateriil Rp88.500.000, serta rehabilitasi nama baik. Termasuk komponen ganti rugi adalah biaya makan, kunjungan, dan kompensasi penyiksaan.

Baru sekarang mereka minta ganti rugi karena setelah bebas tiga tahun lalu mereka berempat tercerai berai. Fikri, misalnya, ke Tegal, Jawa Tengah, jadi anak buah kapal. Akhirnya LBH dapat mengontak dan menghimpun mereka.

Bagi kepolisian, selaku termohon, permintaan itu mengada-ada. Mereka sudah bekerja benar; buktinya kejaksaan menerima berkas perkara hasil penyidikan.

Bagi kejaksaan tindakan pihaknya tak salah karena melanjutkan hasil kerja kepolisian.

Lantas apa urusan Kemenkeu? Lembaga ini adalah kasir besar negara. Kementerian tak mau membayar karena pengamen adalah pekerjaan yang melanggar peraturan daerah. Pengamen tak pantas dapat ganti rugi.