Lokadata.ID

Kasus Covid-19 masih tinggi, kenapa PPKM mau dilonggarkan?

Polisi mengatur lalu lintas saat operasi penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat  yang diperpanjang di Pos Uma Anyar, Denpasar, Bali, Rabu (21/7/2021).
Polisi mengatur lalu lintas saat operasi penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diperpanjang di Pos Uma Anyar, Denpasar, Bali, Rabu (21/7/2021). Nyoman Hendra Wibowo / ANTARA FOTO

Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali sampai 25 Juli 2021. Pemerintah juga sudah menyiapkan skema pelonggaran pembatasan meski kasus Covid-19 belum turun signifikan.

Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers Selasa (20/7/2021) malam mengatakan, kebijakan PPKM Darurat yang dilaksanakan sejak 3-20 Juli 2021 berhasil menurun angka kasus Covid-19 maupun pasien di rumah sakit.

Namun karena penurunannya belum signifikan, pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan tersebut sekaligus menyiapkan skenario pembukaan secara bertahap.

“Kami selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” kata Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, jumlah pertambahan kasus Covid-19 harian tercatat masih fluktuatif dalam tiga hari terakhir. Pada Minggu (18/7) kasus Covid-19 mencapai 44.721 kasus, Senin (19/7) 34.257 kasus, dan Selasa (20/7) kembali naik sekitar 38.325 kasus. Tren kasus Covid19 memang lebih rendah dibanding saat kasus Covid-19 mencapai puncaknya pada Kamis (15/7) dengan kasus harian 56.757.

Data Kemenkes yang lebih rinci menunjukkan, penurunan jumlah pengidap Covid-19 ini sejalan dengan berkurangnya jumlah pemeriksaan. Kemenkes mencatat, jumlah orang yang dites per hari justru terus turun dari Sabtu (17/7) sekitar 180 ribuan orang dites per hari menjadi hanya 114 ribuan orang per hari pada Selasa.

Kondisi yang perlu dikhawatirkan justru penurunan rasio tes Covid-19 itu terjadi saat banyak kasus virus korona belum terdeteksi. Data Kemenkes mencatat, rasio kasus positif (positivity rate) dalam sepekan terakhir masih di angka 30,3 persen. Angka ini jauh di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencapai 5 persen.

Data Kemenkes yang diolah Lokadata.id juga menunjukkan bahwa angka kematian akibat Covid-19 juga masih relatif naik. Pada pekan 11-17 Juli, angka kematian virus korona mencapai 7.032 orang, naik dari pekan sebelumnya 5.430 orang. Bahkan, pada Senin (19/7) angka kematian harian mencapai yang tertinggi sejak virus korona mewabah di Indonesia yakni 1.338 kasus.

Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah belum berhasil mencapai sejumlah target epidemiologi saat melaksanakan PPKM Darurat. Pemerintah sebelumnya menargetkan angka kasus Covid-19 bisa turun di bawah 10 ribu kasus per hari, rasio kasus positif 10 persen, dan rata-rata pemeriksaan 324.283 orang per hari.

Target pandemi tak lagi berarti

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengatakan, dirinya menyesalkan keputusan pemerintah yang sudah ingin melonggarkan pelaksanaan PPKM Darurat. Menurutnya, pelonggaran ini akan dilakukan saat target-target pengendalian pandemi belum tercapai sama sekali.

“Akhirnya target-target itu jadi enggak penting. Karena enggak penting ya sekarang tetap saja masih tinggi kasusnya,” kata Pandu kepada Lokadata.id. Pandu menyebutkan, fakta di lapangan saat ini jumlah pengidap Covid-19 maupun angka kematian masih tetap tinggi.

Doktor Lulusan University of California Los Angeles Amerika Serikat ini khawatir jika pelonggaran dilakukan di saat kasus Covid-19 belum terkendali, penularan virus korona akan tetap tinggi. Kondisi itu, katanya, bisa berakibat pada terus penuh sesaknya fasilitas layanan kesehatan dan berujung pada angka kematian yang tinggi.

Pandu menambahkan, daripada memperkuat sisi hilir atau perawatan, pemerintah seharusnya banyak berinvestasi di sisi hulu atau pencegahan dengan melibatkan peran serta masyarakat. “Testing kita masih lemah sekali,” katanya.

Peneliti Global Health Security & Pandemic Griffith University Australia, Dicky Budiman juga meminta pemerintah terus memperkuat strategi tes, lacak, isolasi. Pasalnya, kata dia, strategi itu merupakan yang utama dan paling mendasar untuk mengendalikan pandemi.

“Jadi (pemerintah) ini harus kembali ke khitahnya karena pada akhirnya ketika itu tidak dilakukan situasi bisa makin memburuk. Tidak hanya sektor kesehatan saja tapi di semua sektor,” kata Dicky.

RS daerah krisis oksigen, pemerintah libatkan swasta penuhi pasokan

Kandidat PhD ini mengatakan, penguatan tes lacak isolasi ini justru kebijakan terbaik ketimbang pemerintah terus memperketat pembatasan namun tidak efektif menahan penyebaran kasus Covid-19. Dia juga mengatakan, kapasitas Indonesia untuk melaksanakan pembatasan sosial juga terbatas.

“Kita ini sedang dihadapkan di situasi untuk memilih antara harus melaksanakan pembatasan atau pemulihan ekonomi. Pada akhirnya situasinya jadi kompleks dan berat. Karena apa? Sedari awal pandemi testing kita lemah,” katanya.

Persiapan pelonggaran

Dikonfirmasi soal perpanjangan PPKM Darurat, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah masih akan berupaya menurunkan kasus Covid-19 dengan mengurangi tingkat mobilitas warga mencapai 50 persen.

Menurut Nadia, pemerintah juga mengusahakan target rasio pemeriksaan sebanyak 300 ribu sampai 400 ribu orang per hari akan tercapai. Dia menyatakan, upaya itu akan dilakukan melalui penetapan target pemeriksaan kepada pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.

“Kemenkes juga akan mendukung melalui penyediaan tes cepat antigen kepada kabupaten/kota. Kemendagri mengevaluasi capaian target testing kabupaten/kota bersama Kemenkes,” kata Nadia kepada Lokadata.id.

Skenario terburuk Covid-19 sudah terjadi, PPKM Darurat bisa 6 pekan

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, setelah dilakukan pengetatan melalui PPKM Darurat, pemerintah juga sudah menyiapkan sejumlah skema relaksasi pembatasan. Menurutnya, pelonggaran pembatasan ini untuk memulihkan perekonomian.

"Penanganan Covid-19 dapat berhasil apabila keputusan relaksasi tersebut dipersiapkan dengan matang dan adanya komitmen dalam melaksanakan kebijakan atau kesepakatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat," kata Wiku seperti dikutip dari rilis Satgas Covid-19.

Menurut Wiku, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skema untuk menuju relaksasi pembatasan. Dia menyebutkan, pada saat masa pengetatan, pemerintah masih akan melakukan sejumlah upaya, seperti: pembatasan mobilitas dan kegiatan sosial ekonomi, memastikan ketersediaan tempat tidur, tenaga kesehatan (nakes), alat-alat kesehatan dan obat-obatan, dan upaya penanganan pasien mulai dari tracing hingga isolasi atau perawatan di rumah sakit.

Sedangkan untuk periode menuju relaksasi, kata Wiku, sejumlah strategi yang disiapkan, antara lain: persiapan alokasi tempat tidur, nakes, alat kesehatan, dan obat-obatan. Kemudian, penindakan tegas pelanggaran protokol kesehatan serta edukasi masyarakat.

Wiku menambahkan, pada saat periode relaksasi, upaya edukasi serta penegakan protokol kesehatan juga akan ditingkatkan. Di saat bersamaan, pemerintah akan memastikan dilaksanakannya tes lacak isolasi serta percepatan vaksinasi.