Lokadata.ID

Kasus korupsi menurun, kerugian negara memuncak

Kasus korupsi dan kerugian negara
Kasus korupsi dan kerugian negara Lokadata / Lokadata

Selama empat tahun terakhir, jumlah kasus korupsi turun drastis, namun kerugian negara terus memuncak. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, kerugian negara melonjak hampir tiga kali lipat dari Rp3,1 triliun menjadi Rp8,4 triliun, selama 2015 - 2019.

Selain merugikan keuangan negara, korupsi juga menimbulkan biaya sosial yang turut ditanggung publik. Biaya sosial korupsi meliputi biaya eksplisit yang dikeluarkan negara untuk mencegah dan menangani korupsi, serta biaya implisit yang memperhitungkan dampak yang timbul karena korupsi.

Menurut ekonom Universitas Gadjah Mada, Rimawan Pradiptyo, biaya sosial korupsi paling kurang 2,5 kali lipat dari nilai kerugian keuangan negara. Biaya sosial akan jauh lebih besar jika korupsi terkait dengan sumber daya alam. Korupsi di sektor kehutanan, misalnya, akan menimbulkan kerugian akibat berubahnya fungsi hutan.

“Biaya sosial korupsi dapat mengukur intensitas kerugian akibat praktik korupsi," kata Rimawan dalam diskusi di gedung KPK, 2019. "Ini bisa menjadi referensi pengambilan keputusan penyusun kebijakan dan aparat penegak hukum."

"Hanya di Indonesia, koruptor disubsidi oleh masyarakat."

Rimawan Pradiptyo/UGM

Studi Aida Ratna Zulaeha dan Sari Anggraeni yang diterbitkan dalam jurnal KPK tahun 2016 memberi gambaran, kasus penyuapan kepada Al Amien Nasution (anggota DPR) dalam pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai dan Pulau Bintan menimbulkan biaya sosial hingga 543 kali nilai kerugian dalam perhitungan konvensional.

Jika hukuman finansial untuk sembilan terpidana tercatat Rp1,7 miliar, perhitungan biaya sosial menghasilkan kerugian Rp923,2 miliar. "Jumlah ini yang seharusnya dikembalikan para koruptor kehutanan kepada negara," tulis studi tersebut.

“Sepertinya hanya di Indonesia para koruptor disubsidi masyarakat, bahkan oleh generasi mendatang,” kata Rimawan.

Pernyataan Rimawan ini senada dengan pidato Paus Francis di Stadion Kasarani, Kenya, pada 2015. "Apa yang Anda curi lewat korupsi akan terpatri pada mereka yang tersakiti, terpatri pada anak-anak yang kelaparan," katanya, "korupsi itu dibiayai oleh rakyat."

Sektor paling rentan kasus korupsi
Sektor paling rentan kasus korupsi Lokadata / Lokadata

Korupsi Dana Desa makin mengkhawatirkan

Jika dirinci, kasus-kasus korupsi terjadi di hampir semua sektor publik. Catatan ICW menyebut, lima tahun lalu, tiga sektor yang paling sering dibobol kasus korupsi adalah keuangan daerah (105 kasus), pendidikan (71 kasus) dan transportasi (54).

Namun sejak beberapa tahun terakhir, sektor yang biasa menjadi lahan basah korupsi terus bergeser. Belakangan, muncul dua "darling" baru target korupsi yaitu Dana Desa dan sektor pemerintahan.

Data ICW mencatat, selama tahun lalu, dari 271 kasus korupsi, tiga sektor yang paling banyak dihinggapi praktik korupsi adalah: anggaran desa (46 kasus), transportasi (31 kasus) dan pemerintahan (30 kasus).

Tingkat kerugian eksplisit dari kasus korupsi Dana Desa memang masih kecil, Rp32 miliar, jauh di bawah kerugian kasus korupsi transportasi, misalnya, yang mencapai Rp434 miliar.

Namun kecenderungannya yang terus menanjak, dan peran Dana Desa yang sedemikian penting, membuat korupsi Dana Desa perlu mendapat perhatian ekstra.

Dana Desa digulirkan untuk membiayai pembangunan sarana fisik (seperti jalan), ekonomi (misalnya pasar), dan sarana sosial (klinik) serta meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa.

Dengan tiga sasaran itu, Dana Desa diharapkan bisa mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antara kota dan desa.

Jika dikaitkan dengan biaya sosial, korupsi Dana Desa akan berbuntut kerugian yang panjang. Proyek jalan desa yang dikorupsi, misalnya, akan berakibat pada tersendatnya mobilitas orang dan barang, dan terhambatnya perdagangan.

“Multiplier yang hilang akibat uang yang dikorupsi ini harus diperhitungkan sebagai biaya sosial,” kata Rimawan.