Lokadata.ID

Kasus Indosurya, puncak gunung es penipuan berkedok koperasi

Sejumlah korban penipuan investasi jamu herbal mendatangi Kantor Polres Klaten, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2019). Kedatangan para korban tersebut untuk menagih dana investasi milik mereka kepada Al Farizi yang merupakan pimpinan investasi jamu herbal PT Krishna Alam Sejahtera yang telah tertangkap oleh jajaran Polres Klaten.
Sejumlah korban penipuan investasi jamu herbal mendatangi Kantor Polres Klaten, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2019). Kedatangan para korban tersebut untuk menagih dana investasi milik mereka kepada Al Farizi yang merupakan pimpinan investasi jamu herbal PT Krishna Alam Sejahtera yang telah tertangkap oleh jajaran Polres Klaten. Aloysius Jarot Nugroho / ANTARA FOTO

Penipuan berkedok investasi melalui koperasi terus berulang, karena lemahnya pengawasan yang diberikan. Terbaru, kasus gagal bayar koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya kembali menelan korban dalam jumlah masif.

Minimnya literasi keuangan masyarakat Indonesia memang selalu menjadi sasaran empuk para oknum penjual jasa produk keuangan. Banyak investor pemula yang tergiur keuntungan besar, namun ujung-ujungnya menderita kerugian karena produk investasinya jeblok.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) indeks literasi keuangan pada 2019 baru mencapai 38,03 persen. Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial.

Rendahnya angka pemahaman keuangan ini yang kemudian sering kali merugikan nasabah, dan membuat orang kapok untuk memiliki produk keuangan, termasuk investasi.

Di samping literasi, pengawasan dan perbaikan regulasi juga perlu menjadi perhatian. Hal ini guna mengantisipasi agar kasus seperti KSP Indosurya tidak kembali berulang.

KSP Indosurya sendiri tengah disorot oleh pelbagai pihak. Lantaran koperasi tersebut mengalami gagal bayar hingga mencapai Rp14,6 triliun.

Kejanggalan muncul, ketika menghimpunan dana masyarakat pihaknya menjanjikan imbal hasil investasi 9 sampai 12 persen, tergantung nominal uang yang akan diinvestasikan. Imbal hasil tersebut terpaut jauh dari bunga deposito bank konvesional yang berkisar 5-7 persen.

Terlebih, secara etika, sebuah lembaga keuangan tidak boleh menjanjikan imbal hasil dengan nominal tertentu kepada nasabahnya.

Kasus Indosurya ini mulai menyeruak ke publik pada akhir Februari 2020. Tak sedikit nasabah yang mengeluh belum bisa mengambil simpanan pokok. dan imbal hasil yang dijanjikan.

Nasabah kemudian menempuh pelbagai upaya untuk memperjuangkan haknya. Pertama, melaporkan kasus tersebut kepada DPR. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Mei lalu, diprediksi bahwa Indosurya mengalami gagal bayar sebesar Rp10 triliun.

DPR pun meminta Kementerian Koperasi dan UKM segera mengusut tuntas kasus gagal bayar Indosurya ini. Legislatif juga meminta pengawasan terhadap Koperasi kembali diperkuat.

Penindakan kasus

Nasabah juga berupaya melaporkan Indosurya kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam proses ini, ditemukan juga bahwa nominal kerugian nasabah diprediksi meningkat menjadi Rp14,6 triliun.

Kepala Bagian Umum Polri Kombes Pol Asep Adiputra menyebut, pihaknya telah menetapkan dua tersangka HS dan SA terkait kasus ini.

Kemudian pada Juni 2020, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helmy Santika, mengatakan, Indosurya Cipta telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam penyelidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana korupsi.

Dia menambahkan, pihaknya juga menetapkan status tersangka kepada JI yang merupakan karyawan Indosurya.

Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan, pihaknya bersama Bareskrim Polri telah bekerja sama untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan lembaga-lembaga dan atau orang-orang yang berusaha menghimpun dana masyarakat secara tidak benar berkedok koperasi.

Kerja sama tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pengembangan kapasitas (capacity building) kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Satgas Pengawas Koperasi yang saat ini berjumlah 1.712 orang di seluruh Indonesia.

Kemenkop UKM menyebut, apabila diperlukan, pihaknya bersama Bareskrim Polri juga akan membentuk Tim Pemeriksaan Bersama untuk mengantisipasi potensi dan penyimpangan penyelengaraan koperasi yang melanggar peraturan perundang- undangan.

“Ke depan atas permasalahan penyimpangan yang terjadi di koperasi, dimungkinkan untuk dilakukan penanganan dan ekpose bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM dan Bareskrim Polri,” kata Kemenkop UKM dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (20/6/2020).

Pengembalian dana nasabah

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta telah memutuskan pengesahan perdamaian atau holomogasi perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Kuasa Hukum KSP Indosurya Juniver Girsang mengatakan, dengan pengesahan perdamaian tersebut, debitur harus menjalankan kesepakatan dengan kreditur/nasabah.

Ketua Pengurus Koperasi Indosurya, Sonia, menyebut, ratusan nasabah sudah mulai mengurus pengembalian dana di posko prioritas.

“Sejauh ini sudah ratusan nasabah atau kreditur yang mendaftar dengan memprioritaskan lanjut usia dan orang sakit,” kata Sonia, Jumat (17/7), seperti dikutip dari Antara.

Dalam pencairan dana nasabah, Pengurus KSP Indosurya menyebut, akan memendekkan tenor pengembalian dana, dengan angsuran berdasarkan jumlah dana kelolaan atau asset under management (AUM).

Kemudian, untuk AUM sampai dengan Rp100 juta akan diberikan uang muka (down payment/DP) sebesar 10 persen yang akan dibayarkan pada September 2020.

Dihubungi soal ini, Koordinator Nasabah KSP Indosurya, Melia, menyebut, saat ini pencairan dana masih diawali dengan pendaftaran untuk dana prioritas. Dia menyebut, masih belum mengetahui kapan pencairan dana bisa dilakukan.

“Tidak jelas juga berapa yang bisa dibayarkan, apakah ada pembatasan jumlah pembayaran,” kata Melia kepada Lokadata.id, Rabu (22/7).

Melia pun meragukan pengembalian dana bisa dilakukan dengan cepat. Dia menyebut, pihak penjamin KSP Indosurya yaitu PT Sun International Capital, tidak memiliki rincian keuangan yang jelas.

“Penjamin yang disediakan PT SUN tidak ada laporan keuangannya yang jelas. Sehingga kepastian jaminan pembayaran kami belum jelas,” ujarnya.

Jangan sampai terulang

Melia menambahkan, dirinya merasa kapok untuk kembali menabung di koperasi. Dia berharap pemerintah bisa melakukan intervensi agar kepercayaan masyarakat terhadap koperasi kembali pulih.

“Kejadian ini membuat jera untuk menabung di Koperasi untuk semua nasabah,” tuturnya.

Menurut Pengamat Koperasi, Suroto, kasus Indosurya ini ibarat gunung es. Dia mengatakan, kasus serupa banyak terjadi di daerah lain.

Suroto menyebut, ada dua pembelajaran penting bagi pemerintah untuk menegakkan pengawasan dan penindakan bagi koperasi yang belum menjalankan prinsip-prinsip koperasi.

Menurut Suroto, aturan yang ada terkait koperasi yakni UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tidak bisa menindak koperasi yang melanggar. Lantaran, aturan tersebut tidak memuat mekanisme mengenai sanksi.

“Yang paling penting adalah masalah besar di regulasi yang tidak imperatif. Artinya apabila ada koperasi yang melanggar prinsip-prinsip koperasi itu dia diberikan sanksi atau tidak di UU 25/1992 itu tidak ada. Aturan ini hanya macan kertas saja,” kata Suroto kepada Lokadata.id.

Kemudian, Suroto juga menyoroti peran dari Kemenkop UKM yang belum berani membubarkan koperasi yang abal-abal. Suroto mengklaim, dari total jumlah koperasi, 70 persen di antaranya merupakan koperasi abal-abal.

Aturan terkait pembubaran koperasi juga sudah ada, misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1997 tentang Pembubaran Koperasi.

“Pemerintah dalam hal ini sudah punya otoritas untuk menjalankan ternyata tidak dilakukan pembubaran. Padahal perintah pembubaran demi menjaga kepentingan publik itu sebenarnya sudah ada,” ujarnya.

Secara terpisah, pendapat lain disampaikan Ekonom Universitas Gadjah Mada, Revrisond Baswir. Dia menyebut, pengawasan koperasi bisa dilakukan oleh pelbagai pihak.

Seperti misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mengawasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk koperasi dan Lembaga Penjaminan Simpanan untuk menjamin dana masyarakat.

“Intinya, Kementerian Koperasi hanya mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan badan hukumnya, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang usaha koperasi diawasi oleh masing-masing otoritas yang berwenang,” kata Revrisond kepada Lokadata.id.

Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop UKM, Ahmad Zabadi, sempat menyebut, pihaknya akan memperketat pengawasan kepada KSP. Hal in sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan koperasi yang sehat.

“Tujuan ini hanya bisa tercapai dengan regulasi pengawasan yang tegas, kuat, sekaligus mendorong pertumbuhan koperasi dengan sehat,” ujar Zabadi, Jumat (10/7), seperti dilansir dari Antara.