Lokadata.ID
Kelangkaan APD: dari daur ulang sampai pakai jas hujan
Petugas memindahkan tenda di Gudang Darurat Pencegahan COVID-19 Palang Merah Indonesia (PMI), Mampang Prapatan, Jakarta, Rabu (25/3/2020). Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Kelangkaan APD: dari daur ulang sampai pakai jas hujan

Risiko tenaga medis terpapar virus korona meningkat akibat kelangkaan APD. Berbaga ikhtiar, termasuk swadaya publik, dikerahkan.

Hairul Hamzah (25 tahun) was-was. Pengantin baru asal Lubang Buaya itu, sudah tiga pekan ini terpaksa merelakan istrinya bekerja sebagai asisten tenaga medis di rumah sakit yang menerima pasien suspect korona di Jakarta Timur, dengan peralatan kerja seadanya.

“Hanya pakai jas hujan plastik,” kata Hairul kepada Lokadata.id, Rabu (1/4/2020). “Memang cuma sekali pakai, tapi tetap saja deg-degan.”

Kecemasan yang sama diungkap seorang perawat RS swasta di Bekasi. Meski ia tak menangani langsung pasien Covid-19, di lingkungan rumah sakit orang mudah sekali tertular sekalipun telah berhati-hati. “Kelangkaan ini mengkhawatirkan,” katanya, “persediaan APD terbatas, sedangkan pasien terus berdatangan.”

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD) merupakan alat untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya, khususnya bahaya biologi. Penyediaan APD merupakan kewajiban perusahaan pemilik fasilitas kesehatan.

“Yang bikin tambah was-was, tak semua pasien mau jujur memberi keterangan,” kata Hairul. “Termasuk satu pasien positif korona yang ternyata kabur dari RS lain.”

Pekan kedua Maret 2020, seorang pasien yang dirujuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta ke sebuah rumah sakit pemerintah di Jakarta Timur, sempat pulang ke rumah karena merasa sehat. Pasien positif Covid-19 ini sempat dirawat di RS tempat istri Hairul bekerja.

Banyak pengidap virus Covid-19, yang karena tak menyadari dirinya terinfeksi, tetap menjalani aktivitas sehari-hari, seperti biasa, dan tanpa sadar menularkan infeksinya kepada orang lain.

Tenaga medis rentan, 12 dokter meninggal

Prajurit TNI mengangkat kardus berisi Alat Perlindungan Diri (APD) untuk penanganan COVID-19 di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Kamis (26/3/2020).
Prajurit TNI mengangkat kardus berisi Alat Perlindungan Diri (APD) untuk penanganan COVID-19 di Bandara Sam Ratulangi, Manado, Kamis (26/3/2020). Adwit B. Pramono / ANTARA FOTO

"Krisis APD” terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lain. Saat menyambut datangnya bantuan APD dari Cina, pertengahan Maret lalu, Presiden Joko Widodo menyebut, dari 185 negara yang membutuhkan APD, kita (salah satu) yang bisa mendapatkannya.

Sampai pertengahan pekan ini, pemerintah telah mengirimkan 200.000 APD ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Seorang dokter spesialis paru di rumah sakit terkenal di Balikpapan, Kalimantan Timur, menyatakan rasa syukurnya atas bantuan pemerintah. “Aman, Ndan… Alhamdulillah APD sekarang cukup untuk beberapa hari ke depan,” katanya dalam pesan Whatsapp sambil menyertakan emoticon jempol.

Beberapa hari sebelumnya, Pak Dokter mengeluh. “Kita harus maju perang tanpa perisai. Kalau ada pasien gejala Covid datang, kita cuma bisa liatin saja,” katanya pasrah.

Sayangnya, tak semua klinik dan fasilitas kesehatan beruntung seperti rumah sakit besar di Balikpapan itu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan daerahnya masih kekurangan 30.000 APD. Permintaan bantuan APD juga terus bermunculan di berbagai platform media sosial.

Keterbatasan alat pelindung membuat risiko tenaga medis meningkat berkali lipat. Kepada kantor berita Reuters, juru bicara Ikatan Dokter Indonesia, Halik Malik, pada Rabu (1/4/2020) mengatakan, sebanyak 12 dokter meninggal terinfeksi Covid-19.

Peningkatan risiko itu pula yang membuat sejumlah Fakultas Kedokteran menarik mahasiswa praktik (coas) dari RS Pendidikan mereka masing-masing. Salah satu yang mengambil kebijakan tersebut adalah FK Unika Atma Jaya.

“Untuk coas, RS Atma sementara tidak praktik dulu karena APD kurang,” kata ahli saraf RS Atma Jaya dr. Yuda Turana.

Sekali pakai, kebutuhan sangat dinamis

Kebutuhan APD yang sifatnya sekali pakai, memang sangat besar. Ketua Perhimpunan Pemilik Rumah Sakit Swasta Nasional (Persana) Warsito Simpangan mencontohkan RS Simpangan yang tipe D saja membutuhkan 35 set sehari.

“RS besar tentu butuh lebih banyak,” katanya, “Apalagi bila pasien masuk ruang ICU, dan mengharuskan pemasangan ventilator -- APD itu hanya sekali pakai.”

Udi, sebut saja demikian, penanggung jawab RS swasta kelas B (200 tempat tidur) di Depok menuturkan di masa pandemi ini, ia harus menyediakan setidaknya masker dan sarung tangan karet bagi seluruh dokter, perawat, petugas farmasi, petugas laboratorium, petugas radiologi hingga bagian kasir.

Menurut Udi, kebutuhan masker jenis N95 sekitar 250-280 unit/hari. “Wajib pakai masker bedah dan sarung tangan karet karena semua pemberi layanan langsung yang bersentuhan dengan pasien, kami harus sediakan alat proteksinya. Cost jadi tinggi” tuturnya.

"RS besar tentu butuh lebih banyak. APD itu hanya sekali pakai."

Warsito Simpangan

Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), drg. Susi Setiawaty menyebutkan di Indonesia terdapat 2.800 RS swasta, dua pertiganya tipe C (100 tempat tidur) dan D (50 tempat tidur). Untungnya, “Tidak semua daerah ada Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP),” kata Susi kepada Lokadata.id.

Memang cukup sulit memastikan kebutuhan APD di setiap daerah, karena sifatnya yang sangat dinamis, sesuai zona pandemi yang menyertainya. Untuk wilayah merah (Red Zone) yang bersentuhan langsung dengan PDP, tenaga kesehatan wajib mengenakan APD secara lengkap.

Gelombang gerakan swadaya

Peserta pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) mengenakan APD yang diproduksi sesuai dengan standar keamanan di BLK Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020)
Peserta pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) mengenakan APD yang diproduksi sesuai dengan standar keamanan di BLK Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2020) Aji Styawan / ANTARA FOTO

Menurut Susi, kelangkaan APD berusaha diatasi masing-masing RS secara swadaya. Ada juga yang “mendaur ulang” dengan melakukan sterilisasi APD, sesuai tata laksana sterilisasi yang diatur dalam Permenkes nomor 27 Tahun 2017.

“Sampai saat ini, tenaga kesehatan di garda terdepan harus membuat face shield sendiri. Petugas medis harus terlindungi. RS bisa juga memesan APD, tapi pasokan tidak banyak dan harga melonjak tinggi,” katanya.

Di pasar, baju APD (hazmat) tersedia dalam dua kelas; bermerek dan tidak. Yang pakai merek dijual pada kisaran harga Rp1 juta, sedangkan tanpa merek antara Rp100.000 sampai Rp500.000.

Susi bersyukur kini banyak bermunculan aksi “bela rasa” masyarakat dan perusahaan swasta dalam bentuk donasi APD. Pemerintah juga menggalang bantuan melalui kementerian dan BUMN seperti Bank BRI, Telkom, Pertamina, Sucofindo, Pupuk Indonesia.

Aksi bela rasa digalang misalnya oleh OVO, Grab dan Tokopedia melalui Yayasan Benih Baik, untuk disalurkan langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB).

Kepedulian juga ditunjukkan pengusaha kecil, bahkan juga dari kalangan mahasiswa. Salah satunya, perusahaan garmen lokal di Sukabumi, PT Lydia Sola Gracia berinisiatif membuat masker untuk dibagikan kepada warga sekitar dan Muspika. Mereka juga membantu penyediaan APD dengan harga terjangkau.

“Harga bahan baku APD anti-air naik dua kali lipat. Ada margin penjualan, tapi kami kembalikan lagi dalam bentuk donasi APD ke RS dan klinik di seputaran pabrik,” kata David Ferdy Christian Dharmadjaja, pengelola Lydia Sola Garcia kepada Lokadata.id.

Menurut pria yang biasa disapa Acong itu, kebutuhan APD di Sukabumi termasuk mendesak. Dia mendapat data kebutuhan APD bagi RSUD Sekarwangi saja mencapai 1.000 set untuk dua pekan, atau sekitar 50 set per hari.

“Ini ada beberapa kasus tenaga kesehatan diminta pindah tempat tinggal.”

Susi Setiawaty

Menurut Susi, selain APD, tenaga medis juga memerlukan dorongan semangat dari publik. Susi berharap masyarakat tidak panik atau bereaksi berlebihan terhadap tenaga medis yang telah bekerja maksimal, mengingat mereka telah menerapkan standar kesehatan diri sebaik mungkin.

“Mohon bantuan, jangan ada stigma pada tenaga kesehatan,” kata Susi. “Ini ada beberapa kasus tenaga kesehatan diminta pindah tempat tinggal.”

Susi tak membantah, sejumlah RS kecil terpaksa menutup layanan poli tertentu demi memberikan kesempatan istirahat yang cukup bagi dokter dan tenaga kesehatan. Akibatnya pendapatan turun, sedangkan cost bertambah.

Dengan tingkat stress yang tinggi, dokter dan tenaga medis harus terus dimotivasi agar mentalnya tidak merosot, apalagi di antara mereka ada yang meninggal terjangkit Covid-19.