Lokadata.ID

Keyakinan konsumen anjlok, masyarakat pesimistis

Pedagang berjualan ikan di jalan raya dekat pintu masuk pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Selasa (10/8/2021) untuk protes keharusan berjualan di pasar   Al-Mahira yang diresmikan Juli 2020 karena sepi pengunjung dan becek.
Pedagang berjualan ikan di jalan raya dekat pintu masuk pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Selasa (10/8/2021) untuk protes keharusan berjualan di pasar Al-Mahira yang diresmikan Juli 2020 karena sepi pengunjung dan becek. Ampelsa / ANTARA FOTO

Setelah mencatatkan level optimistis selama tiga bulan berturut-turut, indeks keyakinan konsumen (IKK) pada Juli 2021 kembali turun mencapai level sebaliknya. Penurunan kepercayaan warga terhadap kondisi perekonomian dalam negeri ini disinyalir akibat pelaksanaan PPKM level 4 sejak awal Juli lalu.

Data survei Bank Indonesia (BI) mencatat, IKK pada sepanjang bulan lalu hanya mencapai 80,2. Angka ini turun tajam dari Juni lalu 107,4. Angka IKK pada Juli 2021 juga menjadi yang terendah setidaknya sejak Juni tahun lalu.

“Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tertahan, seiring dengan kebijakan pengetatan mobilitas untuk mengatasi peningkatan penyebaran varian Delta Covid-19,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Senin (9/8/2021).

IKK merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur sehat dan tidaknya perekonomian dari perspektif konsumen. Angka IKK di atas 100 menunjukkan optimisme, dan sebaliknya di bawah 100 memperlihatkan pesimisme.

Bank sentral membagi IKK dalam dua indikator: indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi kondisi ekonomi (IEK) dalam enam bulan ke depan. Menurut BI, pada Juli lalu, angka indeks ekonomi saat ini mencapai 67,1, sedangkan indeks ekspektasi kondisi ekonomi mencapai 93,2.

Dari data tersebut terlihat bahwa masyarakat bisa jadi merasa kondisi ekonomi saat ini sangat sulit. Namun, ada secercah harapan bahwa dalam enam bulan ke depan perekonomian akan membaik – meski nilainya masih belum cukup kuat.

Data BI yang lebih rinci menunjukkan, dari komponen indeks ekonomi saat ini, terlihat bahwa warga paling berat merasakan kondisi ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja yang menurun dengan nilai mencapai 50,1. Setelahnya, warga juga merasakan penurunan penghasilan dan menahan pembelian barang tahan lama.

Menurut data bank sentral, meski tingkat penghasilan menurun, masyarakat optimistis dalam enam bulan ke depan penghasilan mereka akan membaik dengan nilai indeks mencapai 104,3. Namun, ekspektasi terhadap lapangan usaha serta perbaikan kegiatan usaha masih rendah dengan nilai masing-masing mencapai 91,0 dan 84,0.

Konsumsi turun, dunia usaha merana

Menurut Kepala ekonom Bank Permata, Josua Pardede, penurunan keyakinan konsumen ini mengindikasikan dampak dari pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Pembatasan sosial tersebut berimbas kepada penurunan pendapatan maupun daya beli masyarakat.

Bank sentral mencatat, dari seluruh kelompok pengeluaran Rp1 juta sampai di atas Rp5 juta, terlihat semuanya mencatatkan penurunan IKK. Penurunan terdalam terjadi pada kelompok pengeluaran Rp1-2 juta mencapai 74,8 dari sebelumnya 109,2 – mengindikasikan dampak pembatasan dirasakan lebih berat oleh masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Josua Pardede mengatakan, demi menjaga tingkat konsumsi masyarakat, pemerintah bisa memberikan stimulus terutama dalam bentuk subsidi gaji bagi para pekerja yang terdampak pembatasan. Menurutnya, subsidi gaji bisa diberikan tak hanya kepada para pekerja formal di sektor usaha terdampak..

“Dalam hal ini, mungkin pemerintah perlu pula memberikan bantuan tunai kepada pekerja yang terdampak pandemi secara tidak langsung. Kebijakan pemerintah untuk subsidi gaji sejauh ini barulah mencakup sektor-sektor yang terkena dampak dari PPKM darurat,” kata Josua kepada Lokadata.id, Selasa (10/8).

Peraih gelar magister ekonomi Universitas Amsterdam ini juga mengatakan, bila pemerintah memperpanjang PPKM Darurat, dikhawatirkan tingkat konsumsi rumah tangga akan kembali tertekan pada kuartal ketiga tahun ini. Pasalnya, dengan perpanjangan tersebut, maka PPKM sudah berjalan selama kurang lebih 1,5 bulan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal kedua tahun ini tumbuh positif 5,93 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga ini terjadi setelah indikator tersebut terkontraksi selama empat kuartal berturut-turut sejak kuartal kedua 2020.

Penurunan tingkat optimisme warga ini berdampak ke aktivitas dunia usaha. Menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, sepanjang PPKM level 4, pengusaha memang melihat bahwa keyakinan konsumsi masyarakat turun drastis.

Menurut Shinta, kondisi tersebut akhirnya berdampak pada pelaku usaha yang mengurangi produktivitas bahkan tak sedikit yang harus tutup sementara. Saat ini pelaku usaha di hampir semua skala usaha berupaya agar kerugian tidak semakin tinggi karena ekses produksi yang tidak terserap pasar.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ini mengatakan, ke depannya pelaku usaha cukup optimistis konsumsi masyarakat akan meningkat saat pembatasan dilonggarkan.

“Namun, kami rasa peningkatan confidence-nya akan berangsur-angsur karena akan butuh waktu bagi masyarakat untuk mengembalikan daya beli dan confidence yang hilang sepanjang PPKM. Apalagi karena relaksasi PPKM pun kami rasa akan terjadi secara gradual, bukan serentak, sehingga perlu waktu,” kata Shinta kepada Lokadata.id.

Ketua bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Ajib Hamdani mengatakan, penurunan IKK juga mengindikasikan proyeksi ekonomi enam bulan ke depan masih ditemui sejumlah ketidakpastian.

“Mobilitas orang yang sangat dibatasi, akselerasi vaksinasi yang masih belum optimal, masih berlanjutnya PHK di lapangan, membuat keyakinan ekonomi ke depan masih sangat lemah,” kata Ajib kepada Lokadata.id, .

Menurut Ajib, IKK akan bergerak naik jika pemerintah mampu membuat desain kebijakan dengan ekonomi yang tetap bergerak meski di tengah penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, penanganan pandemi saat ini tidak perlu dengan pengetatan pembatasan sosial, melainkan percepatan vaksinasi serta penegakan protokol kesehatan.