Lokadata.ID

Komunikasi buruk Kabinet Jokowi yang tak pernah usai

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik dengan didampingi istri dan suami mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Puspa Perwitasari / ANTARA FOTO

Komunikasi. Hal ini kerap menjadi salah satu sumber masalah sejak Kabinet Indonesia Maju resmi bekerja sejak 23 Oktober 2019.

Pandangan ini muncul karena tak jarang para menteri di Kabinet Indonesia Maju berbeda pendapat dan saling melempar pernyataan yang tidak seirama. Uniknya, perbedaan dan pernyataan para pembantu presiden ini kerap dilemparkan di hadapan publik hingga menimbulkan kegaduhan.

Ada banyak contoh pola komunikasi yang buruk antar-pejabat negara di Indonesia. Salah satunya yakni perbedaan pandangan antara Menteri Agama Fachrul Razi dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Fachrul dan Mahfud kerap berbeda pandangan dalam menangani sejumlah isu. Misalnya dalam hal perpanjangan masa berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi Front Pembela Islam (FPI).

Mahfud menyebut pemerintah masih mendalami permohonan perpanjangan SKT. Akan tetapi, Fachrul selalu menyatakan sikap memberi rekomendasi perpanjangan SKT ormas tersebut.

Fachrul juga sempat berbeda pernyataan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perbedaan ini terjadi kala isu penolakan renovasi Gereja Katolik Santo Joseph di Kepulauan Riau mencuat.

Persoalan komunikasi juga sering melibatkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dia kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial. Mulai dari komentarnya soal kasus kebakaran hutan, hingga pernyataan bahwa Indonesia perlu meninggalkan mentalitas sebagai bangsa terjajah dan menggantinya dengan mental penjajah.

Masalah yang sama juga sempat dialami Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus Jiwasraya. BPK menilai kasus Jiwasraya merupakan permasalahan besar dan berisiko sistemik. Sedangkan Kemenkeu mengatakan hal sebaliknya.

Perbedaan narasi dan persoalan komunikasi juga terjadi dalam penanggulangan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Publik mencatat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengatakan bahwa pemerintah akan membatasi ekspor masker ke luar negeri. Pembatasan dilakukan pasca wabah Covid-19 sudah ditemukan di Indonesia.

Akan tetapi, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto pernah mengatakan hal sebaliknya. Akan tetapi, Agus sudah merevisi pernyataannya pada Jumat (13/3/2020) dengan menyebut bahwa pemerintah akan “menerbitkan larangan sementara (ekspor) produk masker.”

Potret perbedaan pandangan para pejabat negara yang disampaikan di hadapan publik
Potret perbedaan pandangan para pejabat negara yang disampaikan di hadapan publik Antyo / Lokadata.id

Masih dari isu penanggulangan wabah Covid-19, sempat muncul perbedaan pandangan antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Wabah Covid-19 Achmad Yurianto.

Ma’ruf pernah mengatakan bahwa sertifikasi bebas korona mungkin diperlukan dan bisa diterapkan sebagai cara mencegah masuknya wabah Covid-19 ke Indonesia. Akan tetapi, Yurianto menganggap surat keterangan bebas virus korona tidak ada manfaatnya.

Tata ulang pola komunikasi

Menurut Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo, wajar jika akhirnya perbedaan pendapat yang kerap terjadi antar-pejabat negara menimbulkan "ejekan" publik.

Menurutnya, perbedaan yang kerap ditampilkan ini menunjukkan kurangnya sinergi eksekutif dalam menyikapi masalah. Hal ini juga dianggap sebagai bukti lemahnya sistem komunikasi publik pihak eksekutif.

"Berbagai pernyataan pejabat pemerintah yang secara tidak langsung bertentangan serta berbagai pernyataan yang kerap menimbulkan kontroversi menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem komunikasi publik," kata Karyono kepada Lokadata.id beberapa waktu lalu.

Karyono menilai pemerintah perlu segera membenahi pola komunikasi publiknya. Bahkan, jika perlu Standar Operasi Prosedur (SOP) komunikasi pemerintah dibentuk dan diperbarui.

Pendapat senada disampaikan Peneliti dari Remotivi Roy Thaniago.Dia menilai buruknya komunikasi antar-pejabat terlihat jelas dalam penanganan wabah Covid-19.

Menurut Roy, keputusan pemerintah menunjuk juru bicara khusus untuk penanganan wabah Covid-19 terlambat dilakukan.

"Saya pikir karena koordinasinya sejak awal nggak jelas, nggak pernah ada semacam clearing house yang terpusat. Harusnya ada birokrasi yang jelas kapan informasi dapat diberikan kepada publik. Dalam situasi apapun, tidak hanya saat krisis," ujar Roy kepada Lokadata.id.

Roy menganggap banyaknya simpang siur informasi yang justru bersumber dari para pejabat membuktikan ketiadaan koordinasi yang kuat. Simpang siur ini bisa dilihat saat pengungkapan kasus pertama infeksi Covid-19 di Indonesia.

Menurut Roy, perbedaan pernyataan antar-pejabat negara justru akan membuat masyarakat kisruh. "Dampaknya kepanikan tersebut akan lebih terjadi," katanya.

Akan tetapi, Roy menganggap persoalan komunikasi dan misinformasi tidak hanya menjadi salah pemerintah atau para pejabat. Dia menilai hal ini juga merupakan akibat ekosistem komunikasi baru, yakni semakin oportunisnya mayoritas media dalam membuat berita.

Roy mengatakan, media kerap mengeksploitasi pernyataan yang sebenarnya tidak perlu diberitakan. "Jadi ini hasil dari buruknya komunikasi pemerintah dengan ekosistem clickbait media," ujarnya.

Pengakuan pemerintah

Persoalan komunikasi antar-pejabat ini sudah diakui Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dany Amrul Ichdan.

Dalam acara diskusi di Kampus UI Salemba, Rabu (11/3/2020) lalu, Dany menyebut persoalan komunikasi memang sempat muncul karena setiap pejabat memiliki gaya yang berbeda-beda.

“Komunikasi publik ini kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa karena masing-masing menteri mempunyai gaya komunikasi yang berbeda,” ujar Dany.

Menurut Dany, pemerintah sudah melakukan introspeksi dan menyiapkan alur komunikasi publik yang baik. Karena itu pemerintah menerbitkan 5 protokol dalam menangani wabah Covid-19 beberapa waktu lalu.

Dalam paket protokol yang diluncurkan pekan lalu, pemerintah meminta komunikasi seluruh pemangku kebijakan mengutamakan imbauan agar masyarakat tetap tenang dan waspada. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga diminta mengutamakan kampanye gerakan cuci tangan dengan sabun.

Kemudian, narasi utama komunikasi terkait wabah korona ditentukan yakni “Pemerintah Serius, Siap dan Mampu Menangani COVID-19”, “Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada”, serta “COVID-19 Bisa Sembuh.”