Lokadata.ID

Korban PHK dapat JKP Rp10,5 juta dalam 6 bulan, banyak syaratnya

Arsip: karyawan melakukan aksi unjuk rasa menentang PHK  (11/1/2019).
Arsip: karyawan melakukan aksi unjuk rasa menentang PHK (11/1/2019). Muhammad Iqbal / ANTARA FOTO

Pemerintah memastikan bahwa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akan mendapatkan bantuan uang tunai sampai Rp10,5 juta lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan, besaran bantuan tersebut dihitung berdasarkan nominal gaji karyawan dan akan diberikan setiap bulan selama 6 bulan.

“Manfaat bagi pekerja yang ter-PHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rincinya 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25 persen untuk tiga bulan berikutnya,” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (7/5/2021), dikutip Antara.

Menurut Ida, batas perhitungan upah yang dapat memperoleh bantuan tersebut mencapai Rp5 juta.

Sekretaris Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi, menjelaskan, dengan batas upah Rp5 juta tersebut, manfaat yang akan diterima peserta JKP jika ter-PHK mencapai Rp2,25 juta (dari pemotongan 45 persen) yang akan diberikan setiap bulannya untuk tiga bulan pertama.

Kemudian untuk tiga bulan kedua, kata Anwar, akan diberikan per bulannya sebesar Rp1,25 juta. Secara keseluruhan, pekerja korban PHK ini bisa mendapat bantuan mencapai Rp10,5 juta selama 6 bulan.

“Akan tetapi, bila sebelum 6 bulan sudah mendapat pekerjaan kembali, maka manfaat akan berhenti. Pekerja yang sudah mendapatkan pekerjaan harus melapor,” kata Anwar kepada Lokadata.id, Kamis (8/5).

Anwar mengatakan, batas upah Rp5 juta ini ditetapkan atas pertimbangan pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Penetapan batas upah pun akan dievaluasi setiap 2 tahun. “Bagi pekerja yang upahnya di atas Rp5 juta, maka perhitungan iuran yang dibayar oleh pemerintah sebatas Rp5 juta,” katanya.

Sebagai perbandingan, jika dihitung berdasarkan upah minimum provinsi (UMP), pekerja di DKI Jakarta yang terkena PHK bisa memperoleh bantuan uang tunai JKP sebesar Rp1,98 juta untuk 3 bulan pertama setiap bulannya dan Rp1,1 juta untuk tiga bulan kedua. Sementara dengan UMP Jawa Timur, pekerja yang terkena PHK mendapatkan Rp840 ribu untuk 3 bulan pertama dan sisanya 3 bulan kedua Rp467 ribu.

Selain uang tunai, program JKP ini juga akan memberikan manfaat kepada pekerja korban PHK dalam bentuk akses dan informasi pasar kerja serta pelatihan kerja. Sebagai informasi, program JKP ini merupakan amanat dari UU Cipta Kerja dan diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021.

Syarat mendapatkan program JKP ini adalah peserta telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial pemerintah sesuai PP 109/2013. Perinciannya, untuk usaha besar dan menengah sudah diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP), dan jaminan kematian (JKM).

Kemudian, untuk usaha kecil dan mikro sekurang-kurangnya JKN, JKK, JHT, dan JKM. Selain itu, pekerja belum berusia 54 tahun dan mempunyai hubungan kerja baik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Akses JKP

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar mengatakan, JKP memang bagus namun ada kekhawatiran bahwa program ini susah diakses. Dia mengatakan, kondisi ini akibat ketentuan pencairan dana program tersebut.

Skema dan manfaat JKP
Skema dan manfaat JKP Fadhlan Akbar / Lokadata.id

Program JKP mensyaratkan pekerja yang bisa memperoleh manfaat wajib membayar iuran selama enam bulan berturut-turut sebelum terkena PHK. Menurut Timboel, persyaratan ini riskan lantaran bisa saja selama waktu tersebut pekerja berselisih dengan perusahaannya soal status PHK.

Dia mengatakan, ada kekhawatiran bahwa perselisihan tersebut tak kunjung usai dan akhirnya berujung ke pengadilan. Pada saat bersamaan, perusahaan dikhawatirkan tak melanjutkan pembayaran iuran JKP tersebut.

“Kalau pekerja berselisih sampai ke pengadilan dan upah serta iuran JKP enggak dibayar selama 6 bulan kan enggak bisa dapat akhirnya,” kata Timboel kepada Lokadata.id.

Koordinator Advokasi BPJS Watch ini menambahkan, selain prasyarat waktu iuran, soal batas waktu klaim dana JKP maksimal 3 bulan ini juga dikhawatirkan bisa menjadi persoalan. Dia menyebut, misalnya, saat putusan dari pengadilan soal PHK ternyata memakan waktu lebih dari waktu tersebut, maka pekerja tidak bisa mengklaim hak JKP-nya.

Soal lain, lanjut Timboel, klaim manfaat JKP ini juga baru bisa diperoleh setelah membayar iuran selama 12 bulan. Artinya, pekerja yang misalnya terkena PHK pada tahun ini baru bisa memperoleh manfaatnya pada 2022.