Lokadata.ID

KPU bolehkan konser musik saat kampanye, Kemendagri mau hapus izin

Vokalis Noah Ariel beraksi saat konser di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (10/11/2018).
Vokalis Noah Ariel beraksi saat konser di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (10/11/2018). FB Anggoro / ANTARA FOTO

Komisi Pemilihan Umum memberikan lampu hijau bagi beberapa bentuk kampanye seperti konser pada pemilihan kepala daerah serentak 2020. Hal ini diatur dalam pasal 63 peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020.

Peraturan KPU (PKPU) tersebut memang mengatur tentang kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye di antaranya mengizinkan kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun partai politik; dan/atau melalui media daring.

Namun kegiatan tersebut harus dilakukan dengan jumlah peserta acara tidak boleh lebih dari 100 orang dan menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian korona.

Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, harus ada koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat.

Keputusan tersebut sontak mendapat penolakan. Salah satunya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatan pasca masifnya pelanggaran protokol kesehatan pada saat pendaftaran calon pada 4 September lalu KPU sebaiknya melarang penyelenggaraan konser musik di saat kampanye.

Titi berpendapat potensi massa yang hadir melebihi ketentuan sangat besar. Menurutnya, peserta di dalam lokasi kampanye bisa dibatasi, namun sangat sulit untuk menghalau kehadiran pihak-pihak lain yang berminat untuk menyaksikan konser tersebut.

“Ditambah ada problem disiplin dan kepatuhan pada protokol kesehatan yang buruk di kalangan masyarakat kita,” ujarnya kepada Lokadata.id, Kamis (17/9/2020).

Pada tahap pendaftaran pasangan calon awal September saja, tercatat sudah terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan. Pasalnya, saat proses pendaftaran banyak paslon yang datang diiringi masaa pendukung. Padahal, kerumunan massa yang ada berpotensi besar menyebarkan virus.

Di samping itu, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, per Kamis (10/9/2020) sebanyak 60 orang calon kepala daerah dinyatakan positif korona setelah menjalani tes usab (swab test).

Oleh karena itu, Titi menambahkan jika KPU bersikeras mengizinkan penyelenggaraan konser, maka daerah penyelenggara harus dipastikan kesiapannya secara ekstra. “Termasuk kepatuhan peserta pemilu. Bahkan harus ada jaminan sanksi tegas bagi pihak yang terlibat dalam pelanggaran,” ujarnya.

Titi berpendapat sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan sebaiknya komprehensif dan terkoneksi dengan pelbagai regulasi lainnya. Dia menyebutkan penegakan hukum pelanggaran UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bisa ditegakkan kepada siapa pun pelanggar protokol kesehatan tanpa harus menunggu respon penyelenggara pemilu.

Selain itu, diperkuat juga dengan penerapan sanksi administrasi tambahan berupa pelarangan atau pencabutan hak berkampanye bagi kandidat yang melakukan atau membiarkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan di pilkada.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap kampanye sesuai aturan tertera pada PKPU.

"Tentu Bawaslu akan dalam melakukan pengawasan akan mengacu pada PKPU, dalam PKPU sudah menyebut bahwa kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dibatasi kalau pertemuan terbatas di ruangan 50. Kalau di area lapangan kemudian maksimal 100," kata Abhan dalam konferensi pers daring, Kamis (17/9).

Dia menambahkan, saat ini Bawaslu tengah harmonisasi PKPU. "Memang hari ini Bawaslu sedang harmonisasi PKPU. Beberapa hal kami sampaikan juga masukan terkait draf PKPU kampanye ini," ujarnya.

Sebelumnya, Abhan menyebutkan Bawaslu akan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar protokol kesehatan. “Sementara itu sanksi pidana memang tidak diatur dalam UU Pilkada, tetapi ada undang-undang lain di luar UU Pilkada yang bisa diterapkan,” tuturnya.

Karena termasuk pidana umum maka kewenangan berada pada penyidik kepolisian beserta jaksa sehingga tugas Bawaslu adalah meneruskan persoalan tersebut kepada penyidik polisi untuk bisa melakukan tindakan.

Aturan baru tengah digodok

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan pihaknya mendorong penghapusan aturan perizinan penyelenggaraan konser saat kampanye.

"Ada poin-poin atau pasal-pasal yang menurut kami krusial kita minta untuk ditiadakan sama sekali, seperti konser dan lain-lain. Sepertinya kita mendorong untuk itu ditiadakan saja," ujarnya dikutip dari cnnindonesia.

Benni membenarkan saat ini pihaknya tengah menggodok lagi aturan-aturan dalam PKPU, bersama dengan KPU dan Bawaslu. Dia tidak menutup kemungkinan bakal ada aturan turunan baru ataupun peraturan pengganti dalam merespons kegiatan-kegiatan yang diizinkan dalam tahapan penyelenggaran Pilkada ini.

"Nah, kita sama-sama mempunyai concern saat ini begitu. Jadi PKPU memperhatikan UU, PKPU juga dituntut memperhatikan kondisi sekarang ini," kata Benni.

Sebelumnya, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan aturan mengenai konser dalam kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sehingga PKPU mengikuti hal tersebut.

“Ada ketentuan dalam undang-undang dan dalam peraturan memang diatur demikian. Bagi KPU tidak mudah menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama,” kata Dewa, dikutip dari Antaranews.com.

Meski mengizinkan, Dewa mengatakan bentuk-bentuk kampanye tersebut dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan situasi pandemi saat ini.

Dalam pelaksanaannya akan berdasarkan hasil koordinasi dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 setempat, di mana hasil koordinasi tersebut akan menjadi pertimbangan apakah akan dilaksanakan secara langsung, daring atau bahkan tidak jadi dilaksanakan.