Lokadata.ID

Kredit macet cetak rekor, P2P lending mulai pasang alarm

Sejumlah petani jagung antre untuk mendapat layanan kredit pembiayaan penyediaan bibit dan pupuk dari DanaRupiah, sebuah perusahaan P2P lending, di Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Kamis (4/7/2019).
Sejumlah petani jagung antre untuk mendapat layanan kredit pembiayaan penyediaan bibit dan pupuk dari DanaRupiah, sebuah perusahaan P2P lending, di Kotamobagu, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Kamis (4/7/2019). HO / ANTARA FOTO

Kredit macet pada perusahaan pembiayaan online meroket. Kini angkanya mencetak rekor tertinggi dalam sejarah industri yang kerap disebut sebagai fintech peer to peer lending (P2P lending) itu di Indonesia.

Statistik P2P lending yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat kredit bermasalah (non performing loan - NPL) telah berada di angka 4,93 persen per April 2020, dan kemungkinan masih akan terus menanjak.

Tren itu terlihat dari perkembangan nilai NPL dari bulan ke bulan yang terus meningkat. Pada Januari, NPL hanya 3,98 persen, naik menjadi 3,92 persen (Februari), dan terus menanjak hingga 4,22 persen pada Maret, lalu naik lagi untuk mencetak rekor pada April.

Indikator lain juga menunjukkan gelagat mengkhawatirkan: tingkat keberhasilan 90 hari alias TKB90, juga menurun. TKB90 kerap digunakan sebagai ukuran keberhasilan P2P lending dalam memfasilitasi kewajiban pinjam meminjam dalam jangka 90 hari sejak jatuh tempo. Pada Maret, TKB90 masih 95,78 persen, dan turun menjadi 95,07 persen pada April.

Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Kuseryansyah menilai peningkatan NPL tidak mengganggu kinerja industri dan penyaluran pembiayaannya.

Menurut Kuseryansyah, layanan pinjaman online tetap dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan di masa pandemi ini. Meski begitu, ia mengaku P2P lending akan menjaga kualitas kredit dengan mengoptimalkan pembiayaan kepada peminjam eksisting, bukan nasabah baru.

Pembiayaan produktif akan dioptimalkan agar dapat mendorong perekonomian masyarakat. Komitmen ini sesuai dengan rencana pemerintah untuk menggairahkan kembali perekonomian dalam negeri.

Kredit baru diperketat

Di sisi lain, CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan pihaknya memantau ketat proses pengajuan kredit baru. Investree juga menjalin kerja sama dengan asuransi kredit, serta membuka opsi pengajuan restrukturisasi kredit demi mengelola risiko.

Adrian mengatakan TKB90 Investree masih dalam keadaan stabil selama pandemi. Tercatat pada Maret 2020 TKB90 Investree sebesar 98,96 persen, dan di April malah meningkat menjadi 99,53 persen.

Untuk mengantisipasi peminjam yang gagal bayar, Investree mengombinasikan data tradisional milik peminjam dengan non-tradisional seperti data payment gateway sebagai basis mendapatkan portofolio risiko peminjam khususnya UKM. Investree juga fokus kepada invoice financing yang sifatnya jangka pendek.

“Penting bagi tekfin untuk membangun kerja sama dengan beberapa ekosistem. Ini pegangan Investree untuk mengurangi risiko yang ada,” kata Adrian.

Hal senada juga dilakukan oleh Modalku. CEO Modalku Reynold Wijaya mengatakan pihaknya menerapkan prinsip responsible lending sebagai langkah mitigasi risiko.

Selain itu, Modalku memberikan seleksi yang lebih ketat kepada calon peminjam. Reynold mengatakan akan menyoroti peminjam yang bergerak di sektor pangan, perjalanan perdagangan lintas negara, dan industri jasa yang menggunakan tenaga kerja asing

Mereka melakukan penyesuaian batas jumlah dan tenor sesuai jenis pinjaman UMKM yang diberikan dengan melihat kasus per kasus. Modalku juga menggenjot kerja sama dengan e-commerce karena banyak segmen mikro yang beralih ke e-commerce saat ini.

"Sampai saat ini NPL Modalku masih di bawah satu persen," kata Reynold.

Dalam mengantisipasi seretnya likuiditas peminjam karena terdampak pandemi Covid-19, Modalku juga membuka opsi diskusi dengan peminjam yang ingin mengajukan reschedule kredit.

Reynold menambahkan, Modalku telah menerapkan dua pendekatan dalam restrukturisasi, yaitu proaktif dengan menawarkan skema restrukturisasi kredit sesuai kinerja bisnis UMKM secara berkala, dan kolaboratif yaitu mengakomodasi skema pembayaran yang diajukan peminjam.

Risiko ke depan

Meningkatnya NPL di P2P lending, menurut peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, akan menekan perekonomian masyarakat yang menanam uang di bisnis tersebut.

“Jika NPL meningkat, masyarakat (investor) akan kehilangan pendapatan akibat cicilan terhambat. Akibatnya, masyarakat pemberi dana harus menyesuaikan pola konsumsi. Jika ini terjadi dalam skala besar, tingkat konsumsi rumah tangga dalam PDB ikut tertekan,” kata Yusuf kepada Lokadata.id.

Data OJK menunjukkan, dalam setahun terakhir, jumlah peminjam (debitur) P2P lending berlipat 370 persen dari 6,1 juta rekening (Februari 2019), menjadi 22,3 juta rekening (Februari 2020).

Dalam periode yang sama, jumlah penanam dana (kreditur) juga berlipat 280 persen dari 243.100 rekening menjadi 626.200 rekening.

Yusuf mengingatkan pentingnya peran OJK dan tekfin terkait, dalam membantu publik di tengah likuiditas yang semakin ketat.

“NPL yang meningkat memang keniscayaan di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang. Yang bisa dilakukan adalah merelaksasi waktu untuk perbaikan kredit dari nasabah-nasabah ini,” katanya.

Yusuf menyetujui upaya P2P lending dalam mengantisipasi perbaikan NPL dengan memperketat menyalurkan dana usaha baru. Penyaluran perlu diutamakan kepada usaha yang berpotensi tumbuh di tengah pandemi. Misalnya di sektor makanan dan minuman atau UMKM kesehatan yang membuat produk seperti hand sanitizer.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengingatkan NPL yang terus meningkat dan tidak segera diatasi bisa menimbulkan gelombang tutupnya perusahaan P2P lending.

“Kepercayaan investor dan masyarakat kepada tekfin juga bisa menurun tajam. Padahal fintech dibutuhkan untuk memperluas inklusi keuangan,” katanya.

Berdasarkan riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) kehadiran P2P lending telah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan milenial, terutama kelompok usia 35 tahun yang merupakan cakupan populasi terbesar di Indonesia saat ini.

Selain itu, pinjaman dari P2P lending juga berkontribusi positif pada UKM. Sejak mendapatkan pendanaan, 56 persen UKM mengakui pendapatan mereka meningkat dan 44 persen lainnya mengaku melakukan rekrutmen pekerja setelah meminjam dana.

Mengingat perannya yang penting, Bhima menyarankan tekfin yang mengalami lonjakan NPL untuk menahan dulu pencairan pinjaman barunya. “Ini butuh peran OJK untuk suspend tekfin yang manajemen risikonya lemah. Untuk tekfin yang tidak alami lonjakan NPL diharapkan lebih selektif memberikan pinjaman ke calon peminjam baru,” katanya.